Belakangan, santer diberitakan bahwa partai Nasdem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies-Muhaimin juga akan merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Bila ini memang benar adanya, maka Koalisi Indonesia Maju semakin bertambah gemuk.
Satu sisi, banyaknya partai pendukung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi angin segar karena akan menguatkan serta memudahkan langkah-langkahnya dalam menjalankan roda pemerintahannya nanti.
Namun, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo saat ini dan nanti karena harus memberi balas budi berupa jabatan politik kepada mereka yang telah berjasa. Bahasa kasarnya, bagi-bagi kursi menteri pada partai koalisi.
Seperti diberitakan Kompas.com bahwa salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran, yakni Golkar misalnya, sudah meminta setidaknya 5 jatah kursi Menteri. https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/20243141/soal-golkar-minta-jatah-menteri-lebih-dari-5
Tak hanya jumlah jatah Menteri, partai koalisi juga berebut posisi Kementerian tertentu semisal ESDM, BUMN dan lain sebagainya supaya diisi oleh orang-orang dari partai mereka. https://newsletter.tempo.co/read/1864576/bagi-bagi-jatah-menteri-di-kabinet-prabowo.
Bahkan, berdasarkan pemberitaan media Tempo, presiden Joko Widodo juga ikut menitipkan nama-nama tertentu masuk kabinet Prabowo-Gibran.
Meski penentuan Menteri di kabinet adalah hak prerogratif Prabowo sebagai presiden, namun bukan berarti ia bebas memilih dan mengabaikan manuver dari mitra koalisinya tersebut. Bila tetap dilakukan, pasti akan ada konsekuensi politik terhadap pemerintahannya nanti.
Teranyar, sejumlah politisi di lingkaran Prabowo menyatakan bahwa persiden terpilih akan membentuk kabinet besar, menambah Kementerian baru hingga 40 agar bisa mengakomodir keinginan seluruh partai koalisi berikut juga para relawan.
Membentuk Kabinet Maju dan Berintegritas
Tugas pertama Prabowo setelah dilantik sebagai presiden nanti adalah menentukan orang-orang yang akan membantu dalam menunaikan janji-janji politiknya selama lima tahun serta memastikan semuanya merupakan sosok berintegritas dan berkualitas.
Sehebat apapun Prabowo, ia tidak akan mampu bekerja sendirian. Sehingga, butuh pembantu yang memiliki persamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia. Mulai dari para Menteri sampai pada jajaran struktur terkecil di Republik Indonesia ini.