Di Balik Beratnya Tugas Saksi Pemilu, Ada Kemuliaan Menunggu

Kecurangan dalam proses pemilu menjadi atensi semua kalangan, khususnya mereka yang memiliki kepedulian pada integritas serta nilia-nilai kebenaran. Mereka yang menginginkan pemilu 2024 berjalan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) tanpa ada kecurangan sedikitpun.

Memang, banyak pihak mengatakan akan adanya potensi kucurangan dalam pemilu. Seperti pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan tokoh bangsa lainnya, mulai dari pemerhati, pengamat serta insan pers yang konsen pada isu-isu politik dan pemilu.

Menurut Mahfud MD, potensi kecurangan akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 kali ini, namun pelakunya bukan dari pemerintah, melainkan dari kontestan pemilu itu sendiri. Pernyataan ini disampaikan dalam forum seminar bertajuk, "Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024," di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (23/5/2023).

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh mantan ketua MK, Anwar Usman saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, ada tiga potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak. Pemindahan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu. Jual beli rekapitulasi suara, terutama bagi partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold.

Banyak pengamat, pemerhati, analis dan insan pers mengendus atau mencium aroma potensi kecurangan dalam pemilu kali ini. Berdasarkan fakta-fakta atau rentetan peristiwa yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Bahkan, ada yang membahas lalu mendokumentasikan dalam bentuk film dokumenter berjudul Dirty Vote yang ditayangkan di YouTube.

Langkah Antisipatif Mencegah Kecurangan Pemilu 

Sebenarnya, langkah-langkah antisipatif menghalau terjadinya kecurangan pemilu sudah dan sedang dilakukan, terutama oleh penyelenggara dan tim sukses masing-masing kandidat. KPU misalnya, sudah menyiapkan tiga strategi mencegah kecurangan.

Pertama, KPU memberikan hologram pada formulir C1 plano dan C1 folio. Kedua, proses penghitungan dimulai kotak suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Ketiga, memberi pengawalan pada petugas PPS dan PPK beserta sekretarisnya.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) juga sudah menyiapkan strategi bahkan sudah melakukan langkah preventif alias pencegahan terhadap potensi kecurangan pemilu. Bawaslu sudah mengeluarkan 76.225 aktivitas pencegahan sejak Januari 2023 sampai (13/12/2023).

Lebih lanjut, Bawaslu juga sudah menyiapkan beberapa strategi mencegah atau mengurangi kecurangan pelaksanaan pemilu.

Pertama, melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Kedua, melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait. Ketiga, mensosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Keempat, berkolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif. Kelima, menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level.

Lembaga independen berikut para tokoh nasional turut ambil bagian dalam menyuarakan dan mencegah terjadinya kecurangan selama proses pemilu kali ini berlangsung. Mereka tidak rela bila proses demokrasi ini dikotori kecurangan yang dilakukan orang-orang haus kekuasaan.

Saksi sebagai Kunci Berjalannya Demokrasi

Ramai-ramai kontestan pemilu menyerukan semua pendukungnnya untuk mengawal proses pemilu supaya berjalan lancar tanpa ada kecurangan. Bahkan, mereka menyeru seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama menjadi saksi saat pemungutan suara nanti.

Mengapa rakyat harus jadi saksi saat pemungutan dan penghitungan suara? Pertama, peserta pemilu nampaknya kurang percaya diri terhadap kekuatan timnya, sehingga mereka mengajak rakyat ikut membantu mengawal suara mereka.

Lemahnya kekuatan saksi menjadi salah satu penyebab terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu seperti pencurian atau penjualan suara. Pada akhirnya, bisa merugikan kandidat tertentu dan mencederai demokrasi.

Kedua, pemungutan dan penghitungan suara merupakan waktu paling rawan terjadinya upaya kecurangan, sehingga dibutuhkan saksi yang siap mengawal proses pemungutan suara hingga penghitungan suara tuntas untuk memastikan tidak ada kecurangan.

Dapat diartikan, menjadi saksi berarti bertarung melawan pelaku curang itu sendiri dan siap menerima konsekuensi apapun, termasuk intimidasi fisik. Sehingga dibutuhkan keberanian, kekuatan otak bahkan otot dari para saksi pemilu.

Nah, bila demikian adanya maka menjadi saksi pemilu, baik karena tugas atau inisiatif sendiri merupakan tanggung jawab moral untuk memastikan kualitas demokrasi benar-benar sesuai dengan harapan semua orang.

Berat dan Mulianya Menjadi Saksi Pemilu    

Menjadi saksi pemilu merupakan tanggung jawab yang sangat berat namun juga mulia. Berat karena memang harus melawan para pencoleng yang hendak mengotori proses demokrasi. Mulia, sebab ikut serta dalam menjaga integritas pemilihan umum, memastikan pemilu tanpa ada kecurangan sedikitpun.   

Saksi pemilu merupakan kunci penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi yang berintegritas, jujur dan adil untuk semua. Artinya, bila tidak ada saksi di TPS, dapat dipastikan kecurangan terjadi dan pemilu Luber-Jurdil secara otomatis gagal.

Dalam posisi ini, saksi pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan suara usai, dilaksanakan dengan baik, benar dan tanpa kecurangan.

Tentu, hal Ini membutuhkan kewaspadaan yang tinggi, keberanian untuk menghadapi potensi tekanan atau intimidasi, dan kesediaan untuk berdiri teguh demi kebenaran. Dengan kata lain, hanya orang-orang terpilih yang siap menjadi saksi pemilu.

Hanya saja, ancaman besar bagi bangsa dan negara bila para saksi pemilu ikut menjadi bagian dari perusak demokrasi. Artinya, saksi pemilu malah menjadi pelaku kecurangan dengan cara memenangkan paslon tertentu.

Namun, di balik beratnya tugas ini, terdapat kebesaran dan kemuliaan yang melekat. Sebagai saksi pemilu, kita secara aktif berpartisipasi dalam menjaga kesehatan demokrasi. Menjadi bagian dari sebuah sistem yang mewujudkan prinsip-prinsip demokratis, di mana suara setiap warga negara dihargai dan diakui.

Kita memastikan bahwa proses pemilihan umum bukan hanya sebuah seremoni formal, tetapi sebuah momen yang membawa perubahan bagi masa depan bangsa.

Lebih dari itu, menjadi saksi pemilu adalah peluang untuk berkontribusi secara langsung terhadap kebaikan bersama. Dengan menjaga integritas pemilu, kita membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan lebih terbuka.

Kita membantu mewujudkan visi demokrasi yang sesungguhnya, di mana kekuasaan dan keputusan ada di tangan rakyat, bukan segelintir elit politik.

Selain itu, menjadi saksi pemilu adalah sebuah pengalaman yang mendidik dan menginspirasi. Kita belajar tentang nilai-nilai keadilan, ketelitian, dan tanggung jawab. Kita juga melihat secara langsung bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan bagaimana pentingnya peran setiap individu dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Sekali lagi, menjadi saksi pemilu adalah sebuah tugas yang berat, tetapi juga sebuah panggilan yang mulia dan penting. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan cita-cita demokrasi, dan sebuah penghargaan terhadap hak-hak yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita.

Oleh karena itu, marilah kita sambut tugas ini dengan penuh kesadaran dan keberanian, karena di dalamnya terkandung potensi untuk menciptakan perubahan positif yang nyata bagi negara kita.