Reforma Agraria, Isu Krusial pada Debat Cawapres

Pada Ahad, 21 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) pukul 19.00 WIB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. 

Debat kali ini mengusung tema penting: "Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa."

Sebagai bagian dari pesta demokrasi sekaligus pendidikan politik penting bagi kita untuk ikut berpastisipasi, mengawal, menyaksikan dan menilai gagasan dari masing-masing cawapres. 

Tujuannya tentu dalam rangka menggali solusi konkret mengenai masalah-masalah krusial yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.

Bukan dalam rangka mencari celah atau kesalahan dari masing-masing cawapres, kemudian menjadikannya sebagai bahan untuk menyerang lawan politik dan mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Kita hadir, menyaksikan debat cawapres sebagai bentuk pastisipasi dalam membangun iklim demokrasi berkemajuan dan berperadaban.

Debat cawapres ini menjadi penting untuk kita saksikan karena temanya menyangkut masa depan kita, Indonesia. Bumi yang sekarang sedang kita tinggali sekaligus mencari penghidupan di atasnya akan dibahas oleh ketiga calon wakil presiden di arena debat nanti. Bagaimana cara menjaga, merawat dan mengembangkan potensi alam tercinta.

Gambar ketiga cawapres saat debat kedua. (KompasTV)

Mengenai tema-tema yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, bukan hanya tugas panelis atau ahli yang bertanya. Melainkan kita juga harus mempertanyakan atau menyiapkan pertanyaan kepada para cawapres mengenai komitmen mereka supaya mendapat gambaran pembangunan Indonesia di masa depan.

Paling tidak, sebelum menyaksikan debat berlangsung kita membaca terlebih dahulu visi-misi dari masing-masing capres dan cawapres peserta pilpres 2024. Dengan cara ini, kalaupun saja saat debat nanti salah satu kandidat "lemah" secara retorika dan "gagal" menjelaskan visi-misi unggulannya, kita sudah memiliki catatan mana yang paling logis dan realistis untuk menjawab persoalan bangsa dan negara, tanpa harus terpengaruh retorika belaka.

Misalnya, terkait pembangunan berkelanjutan, istilah ini bukan sekadar sebuah slogan atau tren semata, melainkan landasan vital bagi kelangsungan hidup generasi-generasi mendatang. Sehingga, debat cawapres ini harus menjadi wadah penting untuk menggali solusi konkret dan pandangan visi dari para kandidat khusus Pembangunan berkelanjutan.

Begitu pula dengan masalah sumber daya alam (SDA). Indonesia, punya kekayaan alam yang luar biasa melimpah, sayangnya kemelimpahan ini belum terkelola dengan baik dan benar untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Dalam banyak kasus, SDA kita dikeruk oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa sedikit pun memperhatikan pelestarian lingkungan.

Kita juga berhak mengetahui gagasan cawapres terkait lingkungan hidup serta energi dalam perdebatan nanti. Pertanyaan mengenai isu-isu perubahan iklim serta depleksi sumber daya alam, bagaimana rencana kebijakan yang akan diambil untuk menjaga keseimbangan ekologi tanah dan air? Apakah solusi energi terbarukan akan menjadi prioritas, serta bagaimana cara mengurangi ketergantungan pada energi fosil?

Indonesia, terkenal dengan negara agraris dan maritim, namun sayangnya, sektor pertanian, perikanan, perkebunan belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para petani, peternak, pekebun dan nelayan. 

Solusi menjaga ketahanan pangan nasional dari cawapres layak untuk kita ketahui, termasuk juga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam menjadi fokus perhatian

Lebih jauh lagi, bagaimana masyarakat adat berikut desa-desa dapat diberdayakan sekaligus dikembangkan supaya bisa menjadi penopang kebangkitan ekonomi nasional. 

Termasuk juga, perlindungan hak-hak mereka dan pemberdayaan ekonomi lokal akan menjadi bagian integral dari visi-misi cawapres dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semua Tertuju pada Reforma Agraria

Namun, dari sekian banyak tema debat yang dihidangkan, nampaknya isu reforma agraria akan menjadi isu paling krusial dan penting di antara tema-tema lainnya. Mengapa krusial dan penting? 

Sebab, reforma agraria memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Reforma agrarian merupakan Program Prioritas Nasional pemerintahan Joko Widodo sejak 2014 silam sebagaimana tertuang dalam nawa cita yang merujuk pada undang-undang (UU) Pokok Agraria tahun 1960, dengan tiga tujuan mulia yang hendak dicapai: Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan. Menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Sebagaimana terpampang jelas di laman website Menkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) bahwa reforma agraria mampu mengatasi beragam persoalan, seperti ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sengketa dan konflik agraria, alih fungsi lahan pertanian yang masif, turunnya kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan sosial.

Pemerintah melalui reforma agraria meyakini mampu menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat (www.kominfo.go.id)

Hanya saja, retorika hampir tidak selalu sama dengan realita. Reforma agraria yang seharusnya atau acapkali digembar-gemborkan menjadi sumber lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia justru jadi sumber ketimpangan dan konflik agrarian. Sepertinya, masalahnya lebih besar dan sulit ketimbang solusi yang ditawarkan.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) misalnya mencatat ada 2.710 konflik agraria selama kepemimpinan presiden Joko Widodo, yang berdampak pada 5,8 juta hektare tanah sekaligus berdampak pada 1,7 juta keluarga di seluruh Indonesia. Salah satu kasus teranyar adalah konflik agraria di Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang sampai saat ini belum selesai.

Kasus konflik agraria meningkat 12 persen pada 2023, dan paling banyak terjadi di sektor perkebunan Hak Guna Usaha (HGU). Pada saat yang sama, penyelesaian konflik agraria lebih banyak menggunakan pendekatan kekerasan fisik dan teror psikologis kepada masyarakat dengan korban mencapai 91 orang di tahun 2023 ini. Ini tentu menjadi catatan buruk terhadap pemerintah dalam mengelola agraria di Indonesia

Banyak hal tentunya yang menjadi penyebab mengapa reforma agraria ini belum mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat pedalaman atau desa. Salah satunya faktor kebijakan yang disinyalir masih lebih berpihak pada korporasi atau pemilik modal ketimbang masyarakat kecil seperti petani, pekebun dan lainnya.

Akibat dari kebijakan tersebut, lahirlah kriminalisasi pemilik tanah, terutama masyarakat adat. Kebijakan yang berpihak pada korporasi ini juga melahirkan ketimpangan dalam kepemilikan tanah, mereka yang punya dana diberikan akses mudah, diberi konsesi. Sementara masyarakat kelas bawah cenderung diintimidasi untuk melepaskan tanahnya.

Menyikapi persoalan ini, tentu kita ingin mengetahui bagaimana respons cawapres dan apa rencana kebijakan atau tawaran solusi yang dihadirkan untuk menyelesaikan masalah agraria. 

Sekali lagi, debat nanti malam akan melihat sejauh mana gagasan para capres-cawapres dalam menjawab isu pembangunan berkelanjutan, agrarian, pangan hingga lingkungan.

Debat cawapres bukan hanya panggung retorika, melainkan peluang bagi masyarakat untuk melihat sisi konkret dari visi dan rencana aksi calon pemimpin. Bagaimana mereka merangkul dan mengatasi kompleksitas isu-isu pembangunan berkelanjutan hingga desa menjadi tolak ukur kebijaksanaan dan kepemimpinan mereka.

Sembari menanti malam debat pada pukul 19.00 WIB nanti, siapkan informasi mengenai visi-misi dari masing-masing kandidat serta tujukan mata dan pikiran kita pada kandidat yang mampu menyajikan gagasan inovatif, solusi praktis, dan komitmen nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara megadiverse, membutuhkan pemimpin yang visioner dan bertanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang lestari dan adil bagi semua. Debat ini menjadi tonggak penting dalam menyaring pemimpin yang siap membawa Indonesia ke arah pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.