Menghadirkan Politik Silaturrahim

Inilah kemudian yang coba dihadirkan oleh segenap anak bangsa, menghadirkan pemilu yang jujur, adil, damai, aman, tenang dan menggemberikan. Pemilu adu gagasan menuju kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia sekarang dan di masa depan. 

Semua calon pemimpin dari level atas hingga bawah menawarkan ide serta gagasannya untuk kemajuan Indonesia tanpa mencela apalagi menfitnah pasangan calon (paslon) lainnya. Memajang pikiran-pikran besar mereka di atas etalase diri agar dipilih oleh masyarakat 

Kalau kata teman-teman pemuda Hidayatullah pemilu atau politik seperti ini disebut dengan "Progresif-Beradab," maju membawa gagasan, pada saat yang sama mereka lakukan dengan cara yang baik lagi benar alias beradab berdasarkan norma hukum, sosial, budaya dan agama. 

Istilah inilah yang kemudian mereka proklamirkan dalam setiap narasi serta aktivitas politik untuk memberikan penyadaran pada para elit politik dan masyarakat Indonesia secara umum, agar sadar bahwa politik itu mulia dan harus diraih dengan cara mulia pula.

Tambah menarik lagi ketika kata "Politik" ini disandingkan dengan kata "Silaturahmi." Kata yang asal-usulnya dari bahasa Arab, yakni "Silaturrahim." Artinya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tali persahabatan (persaudaraan)." 

Bersilaturahmi, berarti menyambung tali persahabatan atau persaudaraan yang bisa jadi karena sudah lama tidak jumpa, karena jauh atau permusuhan, baru kenal dan minta bantuan. 

"Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu seratus," bunyi pantun yang sedang familiar saat ini.

Politik Silaturahmi dipopulerkan oleh ormas Islam Hidayatullah, tepatnya ketika gelaran akbar Silaturrahim Nasional Hidayatullah 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Dalam kegiatan ini, Hidayatullah mengundang ketiga calon presiden untuk hadir sekaligus mempersilakan ketiga calon tersebut memberikan tausiah kebangsaan kepada seluruh peserta Silatnas. 

Hal ini dapat diartikan bahwa merawat ikatan persaudaraan dan menjaga persatuan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan politik praktis lima tahunan.

Sebagaimana lumrah kita ketahui, masyarakat terpecah menjadi beberapa kubu sejak pemilu tahun 2014 dan 2019. Terjadi polarisasi begitu tajam antara pendukung Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.