Euforia Sertifikat dan Alasan Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah

Kebiasaan hidup bergelimang meski dari berhutang adalah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Hutang pada pada bank tanpa  rencana matang, dan tanpa memikirkan akibat di kemudian hari. Hal ini menjadikan keprihatinan Presiden Jokowi.

Seperti wawancara Presiden Jokowi dengan salah satu penerima pembagian sertifikat masal di Alun-alun Ponorogo, hari Jumat kemarin.

Saat ditanya Presiden Jokowi, 2 sertifikat yang baru diterima mau diapakan. Warga Paringan Jenangan Ponorogo tersebut menjawab, 1 akan di simpan dan 1-nya akan buat usaha. Dia akan pinjamkan pada bank 25 juta untuk modal usaha. Presidenpun minta dijelaskan usaha apa dan perincian rencana penggunaan uang yang akan dipinjam.

Sambil tertawa si warga masih bingung untuk apa uangnya nanti. Akhirnya dia menjawab juga buat usaha batu bata. Presiden sambil tertawa terus bertanya tentang perincian rencana penggunaan pinjaman. Sebanyak 10 juta akan dibelikan mesin molen buat pengaduk lumpur dan 15 juta buat beli motor baru. Jawaban jujur ini membuat yang hadir terpingkal-pingkal.

Presiden menyarankan pinjam seperlunya saja, ambil 10 juta buat molen. Kalau terpaksa hutang 25 juta jangan dipakai selain untuk usaha, jangan buat beli motor baru, jangan buat makan, jangan buat beli peralatan elektronik.

Presiden menceritakan kalau euforia menjadikan sertifikat menjadi anggunan bank tak hanya di Ponorogo. Berkali-kali presiden meminta masyarakat penerima sertifikat untuk bijaksana dalam menggunakan sertifikat.

presiden berpesan untuk lebih bijaksana dalam penggunaan sertifikat tanah (Dokumentasi pribadi)

Kebiasaan ini harus diubah, kata presiden. Kita kembalikan fungsi sebenarnya sertifikat. Presiden menceritakan mengapa sertifikat tanah menjadi program yang urgent.
Presiden sering datang dari desa ke desa, kampung ke kampung mendapatkan keluhan dan sering mendengar persoalan sengketa tanah.

Baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, warga dengan perusahaan, warga dengan BUMN, antar saudara sekandung, bahkan anak dengan orangtuanya.

pengarahan presiden Jokowi soal alasan disegerakannya program sertifikat masal di hadapan penerima sertifikat di alun-alun ponorogo (Dokumentasi pribadi)

"Di seluruh tanah air seharusnya tanah yang disertifikatkan sebanyak 126 juta sertifikat. Tetapi sampai 2015 kemarin baru 46 juta sertifikat. Dengan demikian masih kurang 80 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa sebelumnya kemampuan BPN 500 ribu sertifikat dalam setahun. Jika sisa yang belum disertifikat 80 juta maka perlu 160 tahun lagi bisa tersertifikasi semua.

Akhirnya untuk percepatan presiden menargetkan BPN untuk 5 juta pertahun di tahun 2017. BPN bisa melampaui target 5,5 juta sertifikat. Lalu target ditingkatkan lagi oleh presiden Jokowi.

Pada tahun 2018 target dinaikan menjadi 7 juta, BPN seluruh Indonesia mampu mengeluarkan 9,4 juta sertifikat.

presiden Jokowi sebelum masuk mobil pamitan pada warga ponorogo yang menyemut (Dokumentasi pribadi)

Setahun kemudian, target pembuatan sertifikat tanah untuk rakyat dinaikkan menjadi 7 juta pada 2018. Dari target itu, selesai 9,4 juta sertifikat tanah. "Di Ponorogo tahun 2023 kata pak menteri seluruh tanah dan lahan sudah disertifikasi," ungkap Jokowi.

Dan tahun 2019 ini Presiden Jokowi mematok angka 11 juta sertifikat, kata presiden sambil menunjuk Menteri Sofyan Djalil yang duduk berada di belakang presiden yang sedang berpidato.

Menteri ATR/BPN mengatakan bila tahun 2023 seluruh sertifikat di Ponorogo sudah beres. Karena pagi sebelumnya Menteri Sofyan Djalil selesai sidak di kantor ATR/ BPN Ponorogo untuk memastikan kesiapan jajarannya di tingkat bawah tentang program sertifikat tanah.