Kontribusi Pajak untuk Kesehatan di Indonesia dan Kebijakan Unhealthy Food Tax

Sebagai negara kepulauan yang penduduknya mencapai 281.603,8 ribu jiwa. Tak dapat dipungkiri jika Indonesia menghadapi tantangan ketidakmerataan fasilitas Kesehatan yang tersedia. Hingga 2023 Rumah sakit di seluruh Indonesia mencapai 3.155 unit. Berdasarkan data  Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2024, Jumlah tersebut merupakan 2.636 rumah sakit umum dan 519 rumah sakit khusus.

Persebaran rumah sakit di Indonesia masih belum merata. Hal ini terlihat dari jumlah rumah sakit yang berada di jawa mencapai 50,27 persen dari total rumah sakit di Indonesia, yaitu sebanyak 1.586 unit. Sedangkan di Indonesia bagian timur hanya memiliki rumah sakit yang sangat sedikit. Dan mayoritas merupakan rumah sakit umum, hanya ada satu rumah sakit khusus.

Masalah ketidakmerataan juga terlihat dari distribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Sebagian besar tenaga kesehatan cenderung terpusat di wilayah perkotaan, khusunya Ibu Kota, sementara daerah 3T masih kekurangan tenaga medis sehingga ada kesenjangan pelayanan kesehatan.

Tidak hanya itu alat kesehatan di Indonesia belum memadai, akibatnya hampir satu juta warga negara Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri, yang secara hitungan ekonomi negara kehilangan sekitar Rp 180 triliuan setiap tahunnya

Ketidakmerataan fasilitas dan infrastruktur Kesehatan di Indonesia menjadi masalah yang harus segera di tuntaskan oleh pemerintah. Untuk itu Pemerintah harus memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan jaringan fasilitas kesehatan di perdesaan, memberikan pelatihan tenaga medis untuk daerah terpencil, dan meningkatkan infrastruktur Kesehatan di Indonesia. Serta memenuhi alat pendukung seperti alat Kesehatan, laboratorium, obat obatan dan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan.

Anggaran kesehatan 2024

Pemerintah secara konsisten alokasikan anggaran kesehatan secara optimal sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan bidang kesehatan demi mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan Rp187,5 triliun, setara 5,6% dari total anggaran belanja negara. Jumlah ini meningkat 8,7% dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dan peningkatan infrastruktur Kesehatan.

Menurut catatan APBN 2024, tahun ini ada lima arah kebijakan utama sektor kesehatan nasional, yaitu:

1. Percepatan penurunan stunting melalui penajaman lokasi dan intervensi;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan puskesmas di wilayah timur Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan;
4. Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri;
5. Penguatan program JKN melalui penajaman manfaat program, berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN, untuk mendukung penurunan stunting dan kemiskinan.

Kontribusi Pajak untuk Kesehatan

Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan suatu negara. Khususnya dalam Pembangunan nasional untuk berbagai bidang, mulai dari Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Kontribusi Pajak dalam bidang Kesehatan dilihat dari terlaksanaanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan adanya program tersebut, Masyarakat dapat mengaskes fasilitas Kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau. Bahkan BPJS Kesehatan memberikan fasilitas layanan pengobatan secara gratis bagi keluarga kurang mampu. Pajak juga berguna dalam meningkatkan kualitas dan jumlah layanan Kesehatan, pengadaan JKN/KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta program kesehatan promotive preventif.

Selain itu, Pajak berperan dalam mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Dana pajak dapat dialokasikan untuk mengadakan penelitian atau riset tentang penyakit, pengembangan obat-obatan, dan teknologi medis. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan Masyarakat.

Pajak Makanan Tidak Sehat (Unhealthy Food Tax)

Tingginya angka kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM) yakni penyakit stroke sebanyak 330 ribuan kasus Kematian, penyakit jantung sekitar 300 ribu kematian dan kanker juga mencapai 300 ribu kasus Kematian. Penyakit-penyakit tersebut diakibatkan dari pola makan yang tidak sehat seperti junk food, makan makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam.

Pemerintah harus mengambil tindakan dan membuat kebijakan baru terkait pembebanan pajak pada makanan yang tidak sehat, seperti makanan siap saji, pemanis buatan dan tinggi lemak. Pajak ini diterapkan guna mengurangi konsumsi terhadap makanan tidak sehat yang menyebabkan orang terkena penyakit.

Sebuah penelitian yang dilakukan ilmuwan di Australia menyebut pembebanan pajak terhadap makanan tidak sehat yang mengandung garam, gula, dan lemak dapat menyelamatkan miliaran dollar biaya kesehatan negara itu. Melansir AFP, tim peneliti juga menilai, pemberian pajak tersebut dapat memperpanjang kehidupan masyarakat dan membujuk mereka untuk mengonsumsi makanan yang lebih baik.

Penerapan pajak ini harus dibarengi dengan sosialisasi gerakan hidup sehat secara teratur serta pemberian subsidi pada pilihan makanan yang lebih sehat. Karena kesehatan itu hal yang paling utama yang berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (quality of human resource) dalam pembangunan suatu negara.