Jokowi dan Kegelapan Demokrasi, Sebuah Koreksi Sistem

Keterbukaan politik, restrukturisasi dan demokratisasi atau demokratizatsiya, dalam istilah yang digunakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Mikhail Gorbachev harus dipraktekkan. Politik kita masih begitu gelap. Juga seperti hutan belantara yang binatang buasnya banyak disana. Harusnya politik kita lebih terbuka, dan dibuktikan dengan praktek pengelolaan partai politik yang transparan.

Kemudian, restrukturisasi sistem atau aktor-aktor yang terlibat di pemerintahan. Langkah ini begitu penting agar tidak terjadi otoritarianisme. Pelanggengan kekuasaan hanya akan melahirkan korupsi kolusi dan nepotisme. Harus ada pertukaran dan penyegaran dari aktor-aktor pemerintah, jangan hanya 'orang-orang lama' yang dipakai.

Demokrasi harusnya lebih mewadahi aspirasi rakyat. Menghidupkan pikiran-pikiran segar. Edisi khusus demokrasi dimaksudkan agar pemerintah tidak lagi responsif berlebihan terhadap lahirnya Ormas dan partai politik yang berbeda haluan kepentingan dengan pemerintah. Kemajuan demokrasi bukan sekedar diukur dalam ucapan Presiden Jokowi, melainkan dalam tindakan perbuatannya.

Kondisi realitas bernegara yang akan ditakar sebagai jawaban bahwa pemerintahan Jokowi demokratis, tidak demokratis, atau melampaui demokrasi. Melalui kebijakan pemerintah, pembiaran atas kasus-kasus tertentu dan respon kepanikan terhadap golongan, kelompok tertentu dengan cara-cara yang dipaksakan. Itu pula yang dievaluasi. Demokrasi itu bukan pencitraan, tapi holistik ruang. Membumi dalam gerak hidup rakyat.

Kasus dibelahnya Partai Demokrat oleh orang luar Partai Demokrat. Yang turut disitu adalah orang lingkar Istana yakni KSP Moeldoko. Ada kubu KLB versi Moeldoko vs Partai Demokrat yang sah dipimpin AHY. Bahkan terakhir yang ramai, konferensi pers Demokrat KLB abal-abal digelar di Wisma Atlet. Sebagai langkah mengingatkan kasus yang diduga akan menyeret AHY dan anaknya Ibas.

Pencaplokan partai politik, sebutlah begitu yang dimotori Moeldoko sebagai 'orang dekat' Jokowi, tentu akan menyeret-nyeret nama Jokowi. Seharusnya, kisruh ini dapat diakhiri dengan Presiden Jokowi memberhentikan Meoldoko dari jabatannya KSP. Agar tidak adal klaim dan pelibatan Negara yang kasat mata dalam polarisasi Partai Demokrat.

Politik saling sandera kepentingan, patut diakhiri. Publik juga membaca bahwa cara mengacaukan Demokrat agar SBY melemah, legowo dan merapat pada kubu Jokowi. Kekuatan SBY makin dikecilkan. Lihat saja di kubu KLB Moeldoko ada Muhammad Nazarudin, mantan Bendum DPP Partai Demokrat. Dan eksponen pengurus Partai Demokrat lainnya. Tidak mudah SBY menghadapi badai ini.

Publik juga berharap agar tidak ada kompromi. SBY harus berani sebagai negarawan dan mantan Presiden Indonesia 2 periode mesti menegakkan yang benar itu benar. Aturan wajib ditegakkan, jangan sampai berhenti melalui bargaining kepentingan. 

Publik pun mulai tau muaranya, kalau bukan Jokowi Presiden 3 periode, berarti Puan Maharani, Gibran Rakabuming dan Prabowo. Karena hanya 3 kutub politik yang kuat sekarang, diantaranya kubu Jokowi-Megawati, Prabowo Subianto, dan SBY.

Akan berkutat pada politik keluarga. Anaknya Megawati, Puan Maharani. Anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming, anaknya SBY adalah AHY yang masing-masing disiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sedang Prabowo sendiri terdeteksi akan memperjuangkan Sandiaga Uno.