Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Politik

APBD-P Manado dan 'Gurita Tikala'

23 Oktober 2020   13:28 Diperbarui: 26 Oktober 2020   13:18 592
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi, praktek buruk demokrasi (Foto Swarakepri.com)

Harus diletakkan di dalam kepala dan lubuk hati yang suci. Bahwa tanggung jawab wakil rakyat ialah menjalankan tugas fungsinya, bekerja untuk rakyat. Kita doakan agar mereka terhindar dari sikap orang-orang hianat. Mereka jauh dari sikap munafik dan lupa akan hak-haknya sebagai pemegang mandat masyarakat untuk diwakili di lembaga terhormat DPRD Manado. Akhirnya seperti orang mandul. Tak mampu berbuat apa-apa.

Tentunya ini bukan cerminan dari deadlocknya negosiasi dan bagi-bagi kue APBD antara eksekutif dan legislatif. Bukan tentang politik anggaran yang dikendalikan sepihak. Tahun politik kali ini kita berharap makin kondusif persaingannya. Walau semua kemungkinan bisa juga terjadi. Beragam varian kepentingan yang berkeliaran, tapi jangan menyalahkan dan memberi vonis. Semua gejolak ini agar sukar dideteksi, tapi indikasi blokader APBD-P 2020 begitu terlihat.

Dibedakan dan dipisahkan antara kompetisi Pilwako Manado 2020. Dengan kepentingan masyarakat Manado yang disusun dalam APBD-P 2020. Jangan gagal paham. Kamar atau lapaknya berbeda, seteru kepentingan di Pilwako Manado silahkan jalan sesuai alurnya. Beda halnya dengan bekerja mengabdi untuk masyarakat Manado yang harus ditunjukkan Anggota DPRD Kota Manado. Sekali lagi, tidak etis digabungkan. Menjadi tumpang-tindih. Tak profesional pertarungan udara dibawa-bawa ke darat, atau pertarungan laut tarik ke udara, dan seterusnya.

Kantor DPRD Manado yang beralamat di Kecamatan Tikala ini rupanya menyimpan sejumlah misteri. Tanda tanya mencuat. Seperti magnet yang menarik perhatian publik. Kenapa APBD-P 2020 menjadi masalah begitu heboh saat Pilwako 2020?. Tahun-tahun sebelumnya tidak begini. Apakah ada relasi kuat antara kemenangan salah satu kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado dengan diketuknya APBD-P Manado?. 

Perlu telaah mendalam untuk kepentingan transparansi publik. Lembaga DPRD Manado harus mempertanggung jawabkan ini ke masyarakat Manado. Seperti 'Gurita Tikala', peristiwa politik ini akan dikenang sepanjang massa. Kita berharap ada dialog yang serius antara Pemkot Manado dan DPRD Manado.

Konstalasi yang tengah terjadi di internal DPRD Manado ini membuat teringat apa yang disampaikan Leo-Zu, seorang filsuf dari Tiongkok yang menyampaikan dia yang tahu, tidak berbicara. Dia yang berbicara, tidak tahu. Tentu semua kita tak menghendaki agenda pembangunan masyarakat terbengkalai. Wakil rakyat teruslah merakyat. Seperti ajakan Iwan Pals, dalam penggalan lirik lagu yang dinyanyikannya bahwa jangan ragu jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Bicaralah untuk hal-hal yang benar, demi rakyat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun