Alasan penghematan cukup rasional. Tapi jangan tanpa menawarkan solusi. Terlebih yang begitu menjadi soal serius bagi segelintir wakil rakyat di Manado adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut sudah menunaikan dan mengugurkan tugasnya secara administratif. Semua yang dilakukannya sesuai mekanisme. Sekarang, pola ada ditangan lembaga DPRD Manado.
Ketika merasa keberatan, berikan alasan penolakan tertulis. Agar publik tahu, bahwa ternyata wakil rakyat kita menolak dan menjegal program pemerintah Kota Manado yang bertujuan baik untuk masyarakat. Tragisnya lagi, di media sosial mulai mencuat, sejumlah oknum kontraktor yang rasa-rasanya begitu ngotot agar proyek yang dicanangkan dalam APBD-P Manado Tahun 2020 dibatalkan. Jangan ada pembahasan.
Begitu aneh ya, jadinya didramatisir. Ternyata dan ternyata, usut diusut, mereka ada maunya. Teridentifikasi, diduga kuat sejumlah kontraktor inilah yang sebelumnya menjadi pemenang proyek tender di Kota Manado. Setelah merasa tidak berpeluang lagi menang proyek, maka mereka diduga kuat memprovokasi publik untuk ikut menolak APBD-P 2020. Begitu licik, dan memalukan.
Sinyalemen ini bukan tanpa alasan. Begitu jelas bahkan, silahkan dikroscek nanti. Kontraktor-kontraktor besar ini sebelumnya selalu menggarap proyek besar di pemerintah Kota Manado. Saat ini malah menjadi oposisi jadi-jadian. Sikap yang sangat tendensius, untuk kepentingan pribadi mereka ternyata. Setelah merasa terancam tidak lagi mendapatkan proyek, mereka mulai menyisir item proyek di Kota Manado untuk dihambat.
Lembaga DPRD Manado dalam pembahasan APBD-P 2020 diduga dikenalikan tangan ajaib. Tangan ajaib itu bisa berupa kelompok berkepentingan dalam Pilwako Manado. Mereka bisa berwujud kontraktor, para pemilik modal. Kemudian, drama, simpati dan perhatian pura-pura diciptakan. Mereka mencari-cari cela, menuding di tubuh draf rancangan APBD-P 2020 itu ada sesuatu yang tidak beres. Dinilai mencurigakan, dalil politik yang naf.
 Sebab, tarik-menarik kepentingan sealot apapun, bila semua argument itu berumuara pada kepentingan masyarakat pasti akan berhenti pada satu titik. Menyikapi saling 'balas pantun' Anggota DPRD dan TAPD, saya optimis aka nada solusi yang tepat untuk warga Manado. Kita berfikir positif, semua energi pertarungan argument yang ditunjukkan wakil rakyat Manado ini juga untuk konstituen mereka. Kiranya Tuhan Yang Mahasa kuasa membimbing mereka. Memberikan kebijaksanaan.
Apalagi waktu pembahasan APBD-P, dimana-mana ada skedulnya, ada deadline. Ada batas waktu tertentu, jika belum juga mencapai kesimpulan, maka boleh jadi ditake over melalui aturan-aturan lainnya. Eksekutif merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, DPRD bertugas mengawasi, membuat roda pemerintahan dengan sistemnya berjalan adil, dan mereka berperan untuk blance of power.
Ketika APBD- 2020 tidak akan dibahas, maka disitulah DPRD Manado secara kelembagaan menunjukkan ketidakmampuannya. Kegagalan berdemokrasi yang mereka tunjukkan secara sengaja. Masyarakat Manado akan tahu, mencatat ini sebagai preseden buruk dalam tugas mulia wakil rakyat yang diabaikan. Tentu ini menjadi patahan sejarah yang buruk. Sepanjang sejarah di DPRD Manado, belum ada rasanya praktek seperti ini dilakukan.
Manakala DPRD Manado periode ini memutuskan tidak mau membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P Manado 2020. Berarti mereka siap menerima konsekuensinya, dimarahi masyarakat. Masyarakat sudah pasti kecewa berat. Karena bagaimana pun masyarakat memilih wakil rakyatnya untuk datang membahas APBD maupun APBD-. Bukan melewatkan itu, apalagi menolaknya. Jika benar-benar DPRD Manado secara kelembagaan menolak membahas APBD-P 2020, sama artinya mereka memecahkan mitos.
Menolak membahas APBD-P 2020 bukanlah solusi. Kalau wakil rakyat berfikir demi kemajuan kolektif, dan untuk kepentingan masyarakat Manado, mereka harus menawarkan solusi. Lakukan analisis kritis, mencari semua program yang dianggapnya belum jelas untuk diperjelas. Bagi yang dicurigai, ada temuan dana tak bertuan yang diselundupkan, silahkan coret. Bukan malah menolak dibahas. Karena kalau menolak membahas sama nilainya, DPRD Manado menolak proses demokrasi. Mereka seperti monster yang anti demokrasi, anti diskusi, anti dialog dan anti percakapan.
Publik tentu menunggu surat resmi pimpinan DPRD Kota Manado. Pernyataan verbal bukan menjadi acuan resmi dalam pengambilan kebijakan, namun harus didukung dengan surat resmi. Semoga wakil rakyat tidak termakan hasutan para kontraktor yang menjadi barisan sakit hati. Para kontraktor yang setelah mendapatkan banyak proyek, yang kini balik menghajar pemerintah Kota Manado. Seperti orang-orang yang tak punya rasa terima kasih sama sekali.
