Demonstran, Penjara, dan Citra Buruk Pemerintah

Masukan rakyat yang berfikir independen dan idealis perlu diterima. Pemerintah kurang elok bila membuat tembok dan pagar untuk berjarak dengan rakyat. Sesungguhnya, pemerintah adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Jangan dibolak-balik. Atau dikucilkan posisi rakyat yang begitu terhormat. Dari rakyatlah pemerintah itu ada.

Hubungan harmonis diciptakan. Jangan pemerintah mondominasi segala bentuk pembicaraan atau lalu lintas percakapan publik secara sepihak. Rakyat juga butuh didengar, dan wajib didengar sebetulnya oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Tuan (majikan) pemerintah adalah rakyat. Ketika garis tegas antara pemerintah dan rakyat dijaga pemerintah, tanpa saling mencederai, maka Negara kita akan makin maju.

Masih ada kesempatan pemerintah merubah cara pandangnya terhadap para pendemo. Merek berdemo menyampaikan pikiran-pikirannya untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah. Jangan dimusuhi. Berhubung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf cukup banyak mengakomodir eksponen aktivis pergerakan mahasiswa dalam jajaran pemerintahan. Maka modal ini perlu dikapitalisasi secara baik.

 Kedekatan para eksponen aktivis dengan aktivis yang masih istiqomah dijalanan saat ini perlu dikelola untuk memajukan Indonesia yang lebih berbudaya dan bermartabat. Rakyat sipil jangan dikucilkan. Itu akan membawa bencana bagi persatuan Indonesia. Citra buruk pemerintah yang terkesan jahat dan bengis terhadap rakyatnya harus diperbaiki. Jangan abaikan kekecewaan rakyat yang terus tertumpah karena represifnya pemerintah.

Berhentilah memenjarakan para demonstran. Komunikasi yang baik malah mendatangkan kekuatan bagi pemerintah. Jika kurang cakap pemerintah membangun komunikasi dengan rakyat, hal itu berdampak pemerintah mendapat banyak musuh. Siklus aktivis, demonstran dan penjara bagai koin mata uang. Bagi aktivis dipenjara itu biasa untuk memperjuangkan kepentingan rakyar. Bukan sesuatu yang asing. Meski begitu, rakyat jangan dimusuhi pemerintah.