Ketika itu dilakukan pemerintah secara berkala, pasti radikalisme hilang dengan sendirinya. Perihal ekonomi ini menjadi paling utama.
Sejauh yang kita ikuti selaman ini cara penyelesian dan pendekatan konflik yang dilakukan instansi-instansi terkait kepada para pelaku teroris atau diduga kuat terlibat terorisme, adalah dengan memberikan pembinaan. Mendorong agar terlahirkan kemandirian ekonomi berupa dana-dana taktis yang menopang usaha mereka.
Agar menjadi pengusaha mandiri, bekerja profesional, meningkat pendapatan ekonomi rumah tangga mereka, dan seterusnya. Intinya pemerintah memberikan bantuan dana stimulus, bagi saya itu kurang tepat dan setengah hati.
Sebetulnya, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana terbatas pada oknum atau kelompok yang dicurigai dan terpalar radikalisme saja. Lebih luas lagi cakupan pembedayaan, pembinaan, usaha melibatkan mereka dalam pergaulan sosial. Jangan dikucilkan mereka, jangan terus-menerus diintai.
Sebab secara umum orang yang jika benar terdoktrin dan karena ideologi tertentu lalu menjadi teroris, maka tekanan dan beratnya dampak yang dihadapi akan tetap mereka hadapi.
Beragam testimoni dari mantan teroris dan mereka yang pernah mengaku korban. Paling tidak tergambar dalam tutur kata mereka ada penyesalan.
Latar belakang mereka bergabung menjadi teroris paling tidak hanya karena alasan ekonomi. Boleh jadi bila tidak disampaikan secara gambang, tapi hal itu tak boleh diabaikan. Berarti pemerintah harusnya memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Jangan memerangi radikalisme secara membabi-buta dan salah sasaran. Pengayaan agar kelompok teroris sadar dan mengurungkan niat menjadi teroris yaitu dengan pendekatan yang manusiawi. Perbaiki kebijakan ekonomi kita di Indonesia. Rakyat jangan dibuat susah dan miskin melarat oleh pemerintah.
Itu dulu yang harus dikaji dan direnungkan pemerintah. Jangan main menggeneralisir ketika melihat orang jidat hitam, pakai cadar, celana jingkrak, pakai sorban, berjanggut panjang, pakai cila, pakai siwak, dan simbol-simbol keislaman lainnya. Cara pandang yang sangat tidak mendidik dan diskriminatif.
Terorisme, Komunisme dan Separatisme MembahayakanÂ
Pemerintah masih belum adil dalam menangani problem kebangsaan. Terlihat diantaranya dari perlakuan istimewa atas kasus seperatisme di Indonesia dan terorisme yang umumnya melibatkan oknum-oknum yang kebetulan berKTP Islam. Padahal terorisme, komunisme, dan separatisme itu levelnya sama yakni penganut radikalisme.