SEMAKIN dekatnya hajatan demokrasi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, eskalasi politik juga semakin meningkat. Demokrasi antara voice (suara) dan noise (kebisingan) tentu akan memberi pengaruh pada konstituen. Pada situasi ini kita semua diuji. Akal sehat kita harus difungsikan, diaktifkan. Jangan jadi orang yang merasa bersalah kelak karena salah memilih pemimpin.
Pilihlah Capres dan Cawapres secara cermat dan bebas. Tanpa paksaan, iming-iming, dan uang. Kita harus menjadi pemilih cerdas yang tercerahkan pikirannya. Suara nurani masyarakat begitu berharga kita ikuti itu. Tidak boleh hak demokrasi kita dikompensasikan dengan materi apapun. Kita tak boleh menjadi bagian dari kebisingan.
Selain itu, momentum pemilihan Presiden (Capres), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD RI, dan DPRD) harus kita kawal. Jangan sampai dicurangi. Masyarakat komit melawan kejahatan demokrasi.
Dalam bagian yang lain, hentikan tudingan tentang suara kritis masyarakat, yang direndahkan dan dianggap sebagai sekadar noise. Rasanya seluruh anak bangsa punya kepentingan yang sama yakni menjaga kedaulatan rakyat agar tidak direkayasa. Merawat demokrasi untuk tetap berkualitas.
Indonesia dalam bahaya darurat demokrasi yang akut, jika pembiaran terhadap kecurangan terjadi. Bila KPU dan Bawaslu curang, maka sudah pasti masyarakat bereaksi. Ketika aduan publik tidak ditindaklanjuti, atau dianggap formalitas lalu dicuekin, tentu hal itu memicu kemarahan publik.
Proses aksi reaksi dalam berdemokrasi memang selalu ada. Kita saksikan sendiri pihak kampus mahasiswa, Guru Besar, pimpinan ormas, aktivis NGO, kalangan yang pro demokrasi, kaum profesional sudah angkat bicara. Mereka mendesak Presiden Jokowi agar tidak cawe-cawe. Bersikap netral.
Karena Pemilu 2024 adalah penentuan nasib bangsa. Bukan hanya siklusi, rutinitas tahunan, atau hanya kegiatan seremonial yang tanpa makna. Berbagai pihak berkompeten harus bekerja dengan benar dan penuh tanggungjawab atas amanah yang diberikan. Jika mereka apatis, maka badai politik akan datang.
Suara kebenaran tidak bisa dibungkam. Publik hadir, ketuakan massa akan berdatangan jika demokrasi dikebiri. Saat ini kita lihat sendiri, dimana pressure dari masyarakat datangnya tak henti-hentinya. Harapannya jangan ada unsur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sekali saja stakeholder terkait melakukan kecurangan Pemilu, trust publik akan terdegradasi. Agar tidak terjadi problem berkelanjangan, maka seluruh aparat pemerintah tidak boleh berpihak. Jangan ada sikap partisan dalam politik praktis yang dikompromikan. Karena mereka digaji dari uang masyarakat.
Juga tidak boleh atas alasan kelancaran Pemilu, lalu segelintir orang menghalalkan segala cara untuk menang Pemilu. Fenomena penolakan masyarakat tentu ada alasannya. Diantaranya sebagai wujud protes publik terhadap sikap Presiden Joko Widodo, mahasiswa melakukan aksi pemakzulan Jokowi.
Aksi yang dilakukan mahasiswa, di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 7 Februari 2024 sebagai pengingat agar pemerintah fokus melayani masyarakat. Pada tanggal 8 Februari 2024, dilaksanakannya acara Democracy Fest, di Jakarta. Secara garis besar arah acaranya meminta pemerintah menjaga etika.
