BENARKAH Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Megawati Soekarnoputri sedang perang dalam kontestasi Pilpres 2024?, atau jangan-jangan mereka hanya berbagi tugas untuk melakukan prank (lelucon) pada publik. Momentum ini dijadikan sebagai teater politik semata.
Mari kita membaca satu persatu peristiwa politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat, 21 April 2023. Diumumkan pada Rapat DPP Partai ke-140 yang diperluas Tiga Pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah, itu dihadiri Jokowi.
Selaku petugas partai Jokowi ikut hadir, meski beredar rumor ada sedikit ketersinggungan dimana Jokowi hanya diundang saat Ganjar diumumkan. Tidak mengatur dari awal.Â
Kemudian, Rabu, 18 Oktober 2023, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar.
Situasinya tidak seperti komposisi sebelumnya, dimana Jokowi hadir. Disinilah menjadi puncak pertengkaran politik Jokowi vs Megawati menurut analis politik. Kerenggangan mencuat, dan semakin krodit lagi dikala Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi dipinang Prabowo Subianto sebagai calon wakil Presiden.
Semakin menarik, ngeri-ngeri sedap panggung politik kita. Ketegangan demi ketegangan politik satu persatu terungkap ke publik. Senin, 30 Oktober 2023 kemarin, sebelum bertemu Pejabat (Pj) Kepala Daerah, Presiden Jokowi menjamu 3 (tiga) bakal calon Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Hadir Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Setelah pertemuan makan siang Jokowi dengan 3 Capres ini, bermunculan spekulasi. Ada yang menyebut Jokowi sekadar memperlihatkan kekuatan politiknya pada Megawati. Ada yang menyebut pertemuan ini juga dinilai untuk menepis bahwa Jokowi tidak netral dalam Pilpres 2024. Jokowi mau menjadi king maker ''pembuat raja''.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, Selasa, 24 Mei 2023, di media online Tribunnew.com, pernah menyebut bahwa Presiden Jokowi berpotensi membentuk poros baru di Pemilu Presiden 2024 di luar PDI Perjuangan. Prediksi tersebut ternyata benar adanya. Kini muncul Gibran sebagai Cawapres yang mendampingi Prabowo.
Boleh jadi, Jokowi tidak punya kemampuan mengendalikan Ganjar sebagai sesama petugas parpol. Kondisi itulah yang mengharuskan orang nomor satu di Indonesia ini bermanuver mengusung putranya menjadi Cawapres. Politik memang memberi ruang atas lahirnya probabilitas. Siapa yang menyangka Gibran akan ikut bertarung dalam Pilpres.
Hasilnya, Gibran ''dipaksa'' turun gelanggang. Selain masih muda secara usia, Gibran disebut-sebut belum punya pengalaman sebagai politisi. Gibran akhirnya dituduh sebagai politikus yang memanfaatkan kebesaran dan kedudukan Ayahnya selaku Presiden. Begitulah asumsi, tudingan dan spekulasi politik yang berkembang.
Jangan juga disalahkan jika rakyat berpendapat demikian. Tidak boleh marah, karena Gibran sudah terjun ke pentas politik yang notabenenya adalah ruang publik. Semua rakyat Indonesia yang menyetor pajak, dan mencintai tanah air ini rasanya berhak bicara sebagai anak bangsa. Tentu mereka tak mau negara Indonesia tercinta tergadau atau disalah kelola pemimpinnya.
Sekilas kita menyaksikan dan membaca arahan Presiden Jokowi saat pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin, 30 Oktober 2023, di Jakarta. Ada enam hal yang disampaikan Presiden, diantaranya: Pertama, Presiden meminta Kepala Daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing.
Kedua, Presiden meminta para penjabat Kepala Daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena Super El Nino, terutama terhadap penurunan produksi komoditas. Ketiga, terkait reformasi birokrasi, Presiden mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor.
Presiden menekankan bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat, Kepala Negara juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat.
Kelima, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Keenam, Presiden menekankan peran Kepala Daerah dalam mendukung kesuksesan agenda nasional Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.
Presdien meminta agar para Kepala Daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. Bagian terakhir yang berkaitan dengan netralitas Kepala Daerah, tidak ikut menjadi tim sukses menjadi framing pemberitaan. Di wtahsApp, media sosial, dan media massa dipublikasikan hal itu, dimana Presiden Jokowi memerintahkan Pj Kepala Daerah tidak cawe-cawe dalam politik praktis.
Peristiwa politik yang menghibur rakyat selain netralitas pejabat publik yang dilampirkan dengan ancaman mengganti Pj Kepala Daerah yang main-main politik praktis, adalah pemandangan akrab, akur, dan penuh kerukunan yang ditampilkan ketika Presiden Jokowi makan siang dengan tiga Capres 2024.
Balik ke konteks awal. Apa motifnya hingga Megatwai dan Jokowi bertengkar? Dalam sudut pandang politik, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam konteks demokrasi. Hanya saja, kita dibatasi atau diatur dengan hal etika kesopanan publik. Balas budi, serta adab.
Jikalau relasi politik dan pertarungan kepentingan murni yang kita bicarakan, bagi saya tak jadi soal. Hari ini berkawan dalam politik, besoknya lagi berlawanan itu sesuatu yang biasa. Ketika politik diartikan sebagai game (permainan), maka yang harus dijunjung tinggi adalah sportifitas. Tak boleh bersikap curang dan culas.
Semua stakeholder atau aktor yang terlibat dalam panggung politik mesti memerankan perannya secara sendiri-sendiri, tanpa saling mengintervensi. Misalnya, Ketua Umum parpol berperan pada ranahnya. Presiden juga Wakil Presiden, penyelenggara Pemilu, pejabat publik (Menteri, Kepala Daerah), seperti itu pula dengan rakyat harus semua berperan sesuai arena dan areanya.
Dengan cara itu, maka ketertiban demokrasi, kedamaian dari proses politik akan kita temukan. Lalu hasil yang kita harapkan yakni demokrasi berkualitas, jujur, adil, berintegritas, dapat terwujud. Yang bahaya ialah bila komponen-komponen individu yang terlibat tidak menjalankan peran dengan baik dan bertanggungjawab.
Ada pejabat publik yang berperan ganda. Ada wasit dalam proses demokrasi, game politik yang bertindak curang berperan sebagai pemain, ada instrumen penyelenggara negara yang dimobilisasi, dan seterusnya untuk memenangkan kepentingan politik kelompok tertentu. Ini yang tidak boleh. Sudah pasti itu berpotensi merusak.
Akan berdampak besar menggerogoti kendaraan atau perahu yang kita sebut demokrasi ini. Insya Allah atas niat baik dan doa kita semua dari seluruh rakyat Indonesia praktek politik dalam Pilpres (Pemilu) 2024 berjalan dengan adil. Tidak ada kaplingan, tidak pengarahan suara yang berujung chaos. Setidaknya sikap partisan Mahkamah Konstitusi kemarin dapat kita akhiri.
Jangan lagi buat aib dalam proses berpolitik kita. Tak boleh atas nama birahi kekuasaan pribadi rakyat dijadikan koran. Kasihan rakyat yang sebagian hidupnya sudah susah. Kemudian dijadikan lagi tumbal oleh elit politik atau king maker. Ayo kita gunakan nurani untuk ciptakan iklim politik yang baik dalam Pemilu 2024.
Bagi saya, konflik kepentingan Megawati vs Jokowi bisa jadi hanyalah sandiwara politik. Ketika ada reshuffle besar-besar atas Menteri yang merupakan kader atau petugas PDI Perjuangan barulah itu konflik serius. Bila belum ada reshuffle, maka jangan mudah percaya. Jika sebatas isu itu bisa dikatakan ini hanya drama biasa. Bisa jadi, cara ini yang efektif agar PDI Perjuangan dan Jokowi masih dapat melanggengkan kekuasaannya.
Pendekatan ini juga tepat untuk mengkanalisasi Prabowo Subianto. Lihat saja, Prabowo begitu sumringah saat Gibran bersedia menjadi Cawapres yang mendampingi dirinya. Apakah Prabowo tak pernah curiga atau ragu atas skenario politik besar yang tengah dirancang untuk mengalahkannya lagi dalam Pilpres.
Berhati-hatilah, dalam situasi ini Anies Muhaimin akan mendapat limpahan kesempatan, mendapat simpati dari publik. Janganlah Pilpres 2024 dijadikan sebagai parodi politik. Padahal yang perlu dirintis dan dipelihara para elit politik dalam menjaga stabilitas demokrasi yaitu bagaimana meninggalkan legacy yang baik untuk generasi Indonesia mendatang.
