Anies atau siapapun yang kelak memimpin Indonesia kita memimpikan bisa melanjutkan perbuatan baik yang dikerjakan Presiden Jokowi, dan para Presiden terdahulu. Tidak boleh saling meniadakan peran. Pada titik itu, maka isu politik yang menggeser rakyat untuk berkonflik perlu segera dieliminir. Jangan dikembangkan lagi isu destruktif.
Ada politisi yang bingung tidak keruan karena kebenciannya terhadap kelompok politik lain. Merasa terganggu dengan pendapat orang lain, dan kambuh penyakit over subyektifnya. Selalu merasa paling benar, pihak yang berada di luar diri atau kelompoknya dianggap salah. Fenomena ini terjangkit, menjadi penyakit masyarakat kita.
Yang asal muasalnya datang dari karakter dan perilaku buruk politisi. Kritik diangganya sebagai ketidaksukaan. Paradigma seperti itu sesungguhnya merusak, tidak sehat, tidak relevan dengan konteks keindonesiaan kita yang amat demokratis ini. Rakyat dijebak pada ruang patologi sosial.
Pekerjaan rumah kita selanjutnya ialah memperbaharui, menata ulang, dan menginstal cara pandang para politisi. Mereka politisi yang mabuk kekuasaan lalu merespon kritik publik sebagai amarah, bentuk kebencian, sebetulnya mereka anti demokrasi. Anies berada dalam ranjau itu ataukah tidak?. Tentu Anies yang nanti kita tempatkan sebagai pemimpin publik yang akan kita nilai.
Bukan pribadinya. Dalam konteks publik, Anies bisa dievaluasi rekam jejaknya saat memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur. Silahkan pandangan-pandangan yang berbeda dari rakyat dapat dikomparasikan. Boleh juga dibuat semacam kompilasi, didata apa kebaikan sosialnya. Diidentifikasi pula apa kekuarannya saat diberi amanah oleh rakyat Jakarta.
Standar tersebut akan lebih objektif. Daripada kita menilai, atau kerap menghakimi personalnya. Idel yang kita bahas seorang politisi itu dari sisi peran publiknya. Dia telah berbuat apa ketika mengabdi kepada rakyat. Berapa banyak rakyat yang telah ditumbalkan dari proses pengabdiannya itu. Lalu dari aspek manfaat. Atas kebijakannya siapa saja yang menerima manfaat.
Penilaian yang demikian akan membebaskan seorang politisi atau pemimpin dari sikap menghardik yang cenderung menempatkan penilaiannya pada sandaran universal. Bukan kebencian dan faktor politik tertentu. Apalagi di era transparansi saat ini, semua penilaian terhadap pejabat publik dapat diakses melalui pemberitaan media massa.
Pengalaman panjang para calon Presiden seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo sebetulnya membuat publik tidak takut atau khawatir lagi ketika kelak mereka terpilih, kemudian memimpin Indonesia. Anies maupun Ganjar pernah memimpin daerah sebagai Gubernur. Prabowo juga menjadi Menteri yang memimpin bermacam orang dari latar belakang berbeda.
Rasanya tidak ada alasan kita untuk marah kepada Anies, Ganjar, maupun Prabowo. Kebiasaan saling menuding dalam mengembangkan isu politik mesti segera dihentikan. Yakinlah tak ada satupun pemimpin atau rakyat di republik ini yang menginginkan Indonesia dikuasai komunis, dan juga dikuasai kaum radikal-teroris.
Antek asing yang menyamar atau mau mengendalikan Indonesia wajib kita waspadai. Jangan karena alasan menyusupnya kelompok luar ke Indonesia, lalu kita menciptakan permusuhan sesama anak bangsa, ini juga tidak tepat. Malu kalau sesama anak bangsa bertikai. Isu komunisme dan radikalisme memang isu tahunan yang ini sebetulnya bagi saya adalah proyek politik.
Bagi saya, musuh kita semua ialah politik uang. Inilah musuh bubuyutan demokrasi. Karena politik uang akan merendahkan, menghancurkan harga diri rakyat. Kebebasan politik menjadi terbonsai, dikamuflase atau dipaksa untuk tidak digunakan secara sadar. Rakyat diracuni dengan iming-iming dan pemberian uang.
