Sirkulasi Kepemimpinan, Halbar Butuh Pemimpin Tegas Bukan Boneka Pemodal

ADA beberapa figur yang telah terdengar siap bertarung dan diusung warga Kabupatena Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. Mereka diantaranya, James Uang, Muhammad Syukur Mandar, Irine Yusiana Roba Putri, dan Danny Missy. Mereka dianggap layak maju sebagai calon Bupati Halmahera Barat (Halbar).

Tahun Pemilu 2024, di dalamnya ada Pemilihan Kepala Daerah, 27 November 2024. Beberapa nama yang diusung masyarakat tentu punya modal sosial. Telah dianggap pantas untuk muncul di pentas politik lokal. Dari mereka yang akan bersaing kelak, akan ada yang menjadi Bupati Halmahera Barat.

Pemimpin yang tidak sekedar populer, melainkan populis. Mereka hidup bersama publik, seperti demikian yang diharapkan. Masyarakat disatu sisi harus selektif, jangan memilih karena diberi uang atau paket bantuan. Karena bagaimanapun kemacetan, kelambatan pembangunan daerah juga sudah dirasakan masyarakat. Penyebabnya karena masyarakat sendiri yang salah pilih.

Itu artinya, pengalaman buruk tentang salah memilih jangan sampai terjadi lagi dalam momentum politik yang akan datang. Pilih pemimpin yang mumpuni. Pemimpin yang amanah, bukan pemimpin pelupa. Setelah menebar janji politik, tapi ia sendiri lupa menjalankannya. Cari pemimpin yang takut pada masyarakat.

Bukan pemimpin yang takut pada investor politik.Takut kepada pemodal, yang menyebabkan pemimpin tersebut kehilangan kemerdekaan, independensi, dan kebebasannya saat memimpin Halmahera Barat berikutnya. Pemimpin yang cinta masyarakat, tulus, tanpa pilih kasih. Berhenti memimilih pemimpin yang penuh tipu muslihan.

Pemimpin pembohong, pemimpin ingkar janji tak layak dipilih. Tantangan bagi petahana James Uang sekarang ialah akankah bisa mengikuti, meniru keberhasilan Nomto Hui Roba sebagai Bupati Halmahera Barat 2 periode?. Jawabannya semua tergantung evaluasi publik. Jika masyarakat Halmahera Barat merasa JU, begitu James akrab disapa itu berhasil. Maka, akan dipilih kembali.

Bila dianggap berhasil karena investasi pembangunan, keberhasilannya membangun Halmahera Barat saat ini, pasti dipilih kembali. Inilah gambar besar ujuan bagi politisi yang statusnya sebagai petahanan (incumbent). Peluang dan kelemahan bagi politisi non-petahana juga tentu ada. Sisi yang paling mudah ditelisik atau dipotret adalah kinerja pengabdiannya sebagai Kepala Daerah belum ada.  

Masyarakat harus diajak menjaga tatanan demokrasi agar tetap terbebas dari politik kebencian. Politik yang motivasinya memecah-belah keutuhan, kekompakan masyarakat. Jangan sampai adanya pembelahan, baik dari pemerintah, elit politik, politisi, ataupun kelompok kepentingan tertentu. Yang membuat masyarakat bertikai, konflik sosial tercipta.

Idealnya pemerintah daerah di Halmahera Barat ke depan harus lebih efektif memacu pembangunan. Harus terarah, karena pola dan ekosistem pembangunan dari periode ke periode sejatinya mengalami kemajuan. Begitulah konsep pembangunan berkelanjutan. Tidak boleh roda pembangunan berhenti. Tidak boleh jalan di tempat, apalagi mengalami kemunduran.

Kemudian, kunci dari pembangunan Kabupaten Halmahera Barat itu berada pada kekuatan leadership ''kepemimpinan''. Jangan sampai proses demokrasi mendatang melahirkan kepemimpinan yang hidup segan mati tak mau. Pemimpin yang tidak punya prinsip dan ciri khas kepemimpinan. Tidak tegas. Tidak mumpuni, jauh dari harapan.

Pemimpin yang memiliki ide berkelimpahan. Selain kaya wawasan, ia juga harus kaya pengalaman. Dari beberapa dimensi kepemimpinan harus melekat kepadanya. Yaitu terikat pada tujuan. Memegang tehuh amanah, tidak sombong. Lalu disiplin, konsisten, konsekuen. Kemudian, memberi contoh teladan ''legacy''.

Tidak memiliki kekuasaan mutlak. Lebih teknisnya ketika memimpin Kabupaten Halmahera Barat nantinya, Bupati harus punya kedekatan atau hubungan baik antara pimpinan dan pegawai, ia menerapkan pendekatan dua arah. Penghargaan terhadap pegawai, dan manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahannya.

Bagaimana sang pemimpin itu meyakinkan rakyat, yang visioner dan mampu mengeksekusi kebijakan. Mendelivery apa yang menjadi harapan masyarakat. Sehingga demikian, rancangan demokrasi melalui prosedur demokrasi juga tak boleh dinodai dengan praktek kecurangan dan rekayasa hasil suara.

Mereka calon pemimpin harus punya komitmen menolak politik uang. Komitmen moral, bukan sekedar penandatanganan Pakta Integritas, seperti yang diinisiasi Penyelenggara Pemilu. Yang itu selama ini cenderung formal. Tapi, implementasinya tidak jalan dengan baik. Langkah awal menghentikan politik uang penting dilakukan.

Masyarakat jangan diajarkan untuk bermain politik uang. Politik tukar guling antara kekuasaan dan materi. Harus ada arah sejarah baru di Halmahera Barat yang dibingkai rapi. Masyarakat ditarik keluar dari pusaran politik pragmatisme, politik transaksional. Yang itu sangat melecehkan demokrasi.

Komposisi politik di Halmahera Barat, dimana hubungan masyarakat yang multi etnis, menjadi sangat rawan jika dibentur-benturkan dalam isu politik yang sensitif. Swing voters atau pemilih rasional juga posisinya mulai terancam. Kehadiran politisi yang bermain politik uang membuat idealisme masyarakat tergadaikan. Menyedihkan.

Dimana mereka yang memilih, atau merubah pilihannya, terpanggil untuk memilih karena ketertarikan pada ide, masih cukup banyak. Baik JU, Irine, MSM, dan Danny mereka putra putri terbaik yang dimiliki Halmahera Barat. Tentu juga mereka punya kekurangan serta kelebihan masing-masing.

Kekuatan agama, keluarga, yang ada di Halmahera Barat mesti menjadi elemen pendorong lahirnya pencapaian yang baik untuk daerah kita tercinta. Politik nilai harus dikembangkan. Buat kanal baru untuk mendidik pemilih kita agar tidak menjadi korban dan budak politik uang. Ciptakan sistem agar politik uang menjadi shifting ke politik moral.

Kerinduan masyarakat itu lahirlah pemimpin daerah yang menyatukan kita semua. Pembangunan dijatikan sebagai rute bersama seluruh elemen masyarakat Halmahera Barat kelak. Seperti inilah cita-cita kita semua. Menjadi bahu-membahu demi kemajuan bersama.

Calon pemimpin yang mampu mempertentangkan ide, bertengkar karena konsep bagaimana membangun daerah. Itu rasanya lebih produktif. Dari pada kampanye sekedar menebar fitnah dan teror. Selain itu, keakraban harus benar-benar ditunjukkan elit politik lokal. Jangan dengan kepura-puraan.

Semangat kekeluargaan yang perlu dibangun. Hindari sikap saling menuduh dan mencurigai. Energi pemerintah, termasuk politisi secara bersama untuk memacu lacu pembangunan menjadi makin terarah dan meningkat. Tak boleh masyarakat digiring ke ruang ketidakpastian dan kegamangan.

Semoga ada pemimpin Halmahera Barat yang mendesain model ekonomi baru. Yang itu manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan sampai ada kebingungan di tingkat elit daerah dalam hal pembangunan. Sehingga pemerintah terjebak, dan gagal melahirkan perimbangan kekuasaan.

Pemerintah daerah ke depan harus lebih efektif. Lebih progresif, inovatif, dan kratif. Jangan hanya membangun daerah dengan cara-cara kompromi politik, yang terlampau mengesampingkan nasib masyarakat. Yang dipikirkan pemerintah ke depan hanyalah proyek pembangunan.

Bagi-bagi kue kekuasaan, berkomplot dengan para pengusaha, lalu nasib masyarakat Halmahera Barat dilupakan. Tidak boleh seperti itu. Bibit lahirnya kepemimpinan itu karena tumbuhnya politik uang disaat Pilkada. Kemudian, ke depan spektrum dalam membangun daerah harus lebih jelas.

TOLAK PEMIMPIN YANG DIASUH OLIGARKI

Tidak mudah mencari pemimpin mapan dan matang. Pemimpin yang mumpuni, yang direproduksi dari proses percakapan sosial, dinamika, serta interaksi-interaksi sosial yang tingkat kesulitannya berkepanjangan sekaligus rumit. Pemimpin yang diasuh oligarki pasti kebebasannya terpasung.

Rakyat dijadikan pelengkap. Bukan yang utama. Dalam benar pemimpin yang diasuh oligarki hanyalah ''big bos'' atau pemodal yang membiayainya hingga menang mencapai kekuasaan. Atas utang budi, persekongkolan tersebut membuat pembangunan dinomor duakan. Kepentingan big bos didahulukan.

Kalau begitu, berarti demokrasi telah dibajak saat Pilkada atau Pemilu. Tahun 2024 jangan sampai praktek yang demikian terjadi. Kalau terjadi perubahan politik, maka situasi teknis dan komposisi pemodal juga akan berubah. Dan harusnya kelompok menengah yang sadar akan politik nilai merubah ini.

Kaum muda menjadi penggerak, hadir sebagai pelopor dalam memerangi politik uang. Bahaya, karena politisi yang mengintertein kepentingan konglomerat akan menjadi musuh masyarakat saat ia memimpin. Menjadi alas kaki pemilik modal.

Pemimpin daerah berikutnya, jangan sampai diambil pihak yang dangkal pengetahuan dan pengalaman. Punya moralitas yang merosot. Sebab jika itu menjadi modal politisi abal-abal, maka pembangunan di Halmahera Barat tidak akan maju drastis. Paling hal biasa saja terjadi. Tidak ada perubahan mendasar.

MEMBACA PETA POLITIK LOKAL

Gambarang terkait lanskap politik memang perlu diketahui para politisi. Baik dalam skala luas, Internasional, Nasional, maupun dalam konteks Lokal. Pembacaan terhadap lanskap politik ini menjadi renungan, penyempurnaan bagi seorang politisi untuk memetakan kekuatan.

Merumuskan rencana kerja politik hari ini, dan ke depan. Calon pemimpin Halmahera Barat sesudah JU mesti berfikir dan bertindak menyeluruh ''overarching''. Dia harus terbuka dan berani memulai itu dari saat kampanye Pemilu 2024. Tidak membual, tidak membuis masyarakat dengan uang dan materi tertentu.

Ingat, demokrasi sebetulnya tidak mengenal pengelompokan atau polarasasi. Kalau pemilih dibuat menjadi kubu-kubuan, maka habislah persatuan dan keutuhan sosial yang dibangun. Dengan modal atau kekuatan uang politisi membuat masyarakat saling fitnah, saling hasut, itu tandanya kita tidak mau memajukan daerah.

Dalam kompetisi politik lalu ada satu, dua, politisi yang diberi privilege atau hak istimewa karena anak pejabat ''penguasa'', karena anak pemilik modal, ini tidak dibolehkan dalam demokrasi Pancasila. Tidak ada politik pengkultusan. Masyarakat itu dan politisi punya hak politik yang sama.

Tidak boleh ada distingsi atau memelihara mental sektarian. Demokrasi tegas, dan juga jelas menghormati hak-hak masyarakat. Menempatkan masyarakat sebagai pemilik suara yang dilindungi undang-undang. Dari posisi tersebut, menjual atau membeli suara merupakan hal yang tidak elok. Tidak etis pula dilakukan di republik Indonesia tercinta.
 

TENTANG 4 CALON PEMIMPIN HALBAR

Kata bijak menyebutkan tak kenal, maka tak sayang. Seperti itulah, maka kita perlu memperkenalkan 4 (empat) calon pemimpin Halmahera Barat (Halbar) kepada masyarakat. Walaupun kiprah mereka di ruang publik telah diketahui. Secara individu 4 figur ini adalah orang-orang baik dan luar biasa.

Ada James Uang, Bupati Halbar periode 2021-2024, Ketua DPC Partai Demokrat Halbar, juga mantan anggota DPRD Halbar. Pernah menjadi aktivis GMKI Cabang Ternate, tentu punya segudang pengalaman kepemimpinan. Sekarang masih aktif sebagai Bupari.

Muhammad Syukur Mandar, politisi muda yang pernah memimpin Partai Hanura Provinsi Maluku Utara. Jebolan HMI, pernah menjadi pengurus PB HMI, DPP KNPI, menjadi calon Bupati Halbar pada tahun 2015. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta sekitar tahun 2017. Kini sebagai politisi dan pengusaha yang berkiprah di Jakarta. Seorang politisi aktivis yang visioner, pemberani, dan dikenal progresif.

Selanjutnya, Irine Yusiana Roba Putri, anak dari Hamto Hui Roba, Bupati Halbar 2 periode. Sekarang sebagai Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Maluku Utara, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Politisi perempuan yang satu ini dikenal aktif bekerja, berjuang untuk warga Maluku Utara. Politisi muda yang energik, berpengalaman, dan memiliki wawasan luas.

Danny Missy, Bupati Halbar periode 2016-2021. Dikenal dengan sejumlah prestasi dan terobosan saat memimpin Halbar. Politisi berlatar pengusaha ini sebagai figur pekerja keras. Tidak hanya bicara, namun di eranya pembangunan dan kerja konkrit ditunjukkan. Perubahan reformasi birokrasi juga dilakukannya. Tipikal pemimpin yang multi juga akrab bersama masyarakat.