Pemerintah daerah ke depan harus lebih efektif. Lebih progresif, inovatif, dan kratif. Jangan hanya membangun daerah dengan cara-cara kompromi politik, yang terlampau mengesampingkan nasib masyarakat. Yang dipikirkan pemerintah ke depan hanyalah proyek pembangunan.
Bagi-bagi kue kekuasaan, berkomplot dengan para pengusaha, lalu nasib masyarakat Halmahera Barat dilupakan. Tidak boleh seperti itu. Bibit lahirnya kepemimpinan itu karena tumbuhnya politik uang disaat Pilkada. Kemudian, ke depan spektrum dalam membangun daerah harus lebih jelas.
TOLAK PEMIMPIN YANG DIASUH OLIGARKI
Tidak mudah mencari pemimpin mapan dan matang. Pemimpin yang mumpuni, yang direproduksi dari proses percakapan sosial, dinamika, serta interaksi-interaksi sosial yang tingkat kesulitannya berkepanjangan sekaligus rumit. Pemimpin yang diasuh oligarki pasti kebebasannya terpasung.
Rakyat dijadikan pelengkap. Bukan yang utama. Dalam benar pemimpin yang diasuh oligarki hanyalah ''big bos'' atau pemodal yang membiayainya hingga menang mencapai kekuasaan. Atas utang budi, persekongkolan tersebut membuat pembangunan dinomor duakan. Kepentingan big bos didahulukan.
Kalau begitu, berarti demokrasi telah dibajak saat Pilkada atau Pemilu. Tahun 2024 jangan sampai praktek yang demikian terjadi. Kalau terjadi perubahan politik, maka situasi teknis dan komposisi pemodal juga akan berubah. Dan harusnya kelompok menengah yang sadar akan politik nilai merubah ini.
Kaum muda menjadi penggerak, hadir sebagai pelopor dalam memerangi politik uang. Bahaya, karena politisi yang mengintertein kepentingan konglomerat akan menjadi musuh masyarakat saat ia memimpin. Menjadi alas kaki pemilik modal.
Pemimpin daerah berikutnya, jangan sampai diambil pihak yang dangkal pengetahuan dan pengalaman. Punya moralitas yang merosot. Sebab jika itu menjadi modal politisi abal-abal, maka pembangunan di Halmahera Barat tidak akan maju drastis. Paling hal biasa saja terjadi. Tidak ada perubahan mendasar.
MEMBACA PETA POLITIK LOKAL
Gambarang terkait lanskap politik memang perlu diketahui para politisi. Baik dalam skala luas, Internasional, Nasional, maupun dalam konteks Lokal. Pembacaan terhadap lanskap politik ini menjadi renungan, penyempurnaan bagi seorang politisi untuk memetakan kekuatan.
Merumuskan rencana kerja politik hari ini, dan ke depan. Calon pemimpin Halmahera Barat sesudah JU mesti berfikir dan bertindak menyeluruh ''overarching''. Dia harus terbuka dan berani memulai itu dari saat kampanye Pemilu 2024. Tidak membual, tidak membuis masyarakat dengan uang dan materi tertentu.
