Jangan menjadi politisi bermental simpatisan, partisan. Hanya menjadi follower. Melainkan hadir sebagai corong, sebagai duta-duta dalam kampanye yang mencerahkan publik. Harus tuntas dari dirinya sendiri soal manajemen konflik, tidak elot, tidak etis politisi yang identik dengan negawaran berfikiran sektarian dan dikotomis.
Tidak pantas politisi memikirkan soal dirinya, kepentingannya sendiri. Lalu mengorbankan, menjadi rakyat sebagai tumbalnya. Lahirnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemimpinnya menjadi medan yang didinamisasi politisi. Jauh dari sikap menghasut dan saling fitnah, politisi itu.
Begitupun cara-cara intimidatif dari politisi yang sok menjadi hero tidak akan ada. Rakyat diliterasi melalui perkataan dan perilaku berpolitik yang santun. Saling menghargai posisi. Saling menghargai adanya perbedaan pandangan.
Praktek politik diharapkan membawa dampak yang impresif. Mengajak publik untuk berfikir terbuka dan sportif. Bukan menghasut, membuat rakyat terkondisikan dalam konflik kepentingan elit. Akhirnya, publik atau konstituen bertengkar saling serang. Sungguh ironis. Situasi yang demikian harus ditransformasi. Jangan terus-menerus kita biarkan.
Politisi harus satu padu, segera menggeser paradigma dan pola berpolitiknya. Sebab, kondisi demikian hanya akan memperbesar segregasi sosial. Rakyat sulit dipersatukan. Konsekuensi terburuknya kerusuhan masalah akan lahir, karena rakyat memelihara dendam. Emosi publik gampang disulut. Keteladanan pemimpin juga tereduksi dengan kondisi-kondisi tersebut.
Tema, percakapan, dan keseriusan semua pihak untuk mendorong terlahirnya rekonsiliasi harus dilakukan. Jangan lagi elit politik terjebak, membuat kamuflase politik, sehingga menjadikan rekonsiliasi politik sebagai jualan. Kesadaran rasional, kesadaran ideologis perlu diwujudkan. Rekonsilidasi politik menjadi solusi tepat untuk majukan Indonesia.
