Mohon tunggu...
buldozer for
buldozer for Mohon Tunggu... Freelancer - Jasa Freelancer

Jasa freelancer, buzzer, influencer.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Jumlah PHK Sudah Melebihi Zaman COVID: Apa yang Salah dengan Kebijakan Pemerintah?

22 November 2024   09:08 Diperbarui: 22 November 2024   09:10 21
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

PHK massal memiliki dampak besar tidak hanya bagi pekerja yang kehilangan penghasilan, tetapi juga bagi ekonomi secara keseluruhan. Penurunan daya beli akibat PHK menciptakan lingkaran setan, di mana konsumsi yang lebih rendah menyebabkan lebih banyak perusahaan kesulitan, yang pada akhirnya memicu PHK lebih lanjut.

Selain itu, krisis ini juga meningkatkan ketidakstabilan sosial. Pengangguran yang tinggi berisiko menciptakan keresahan di masyarakat, terutama jika pemerintah gagal memberikan solusi konkret. Menurut laporan TribunNews, para pekerja yang menghadapi ancaman PHK semakin gelisah karena tidak adanya kepastian dari pemerintah maupun perusahaan.

Langkah yang Harus Diambil

1. Meninjau Ulang Kebijakan Fiskal

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan fiskalnya, terutama terkait kenaikan PPN. Penundaan kenaikan PPN atau pemberian insentif pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat membantu meningkatkan daya beli.

2. Stimulus untuk Dunia Usaha

Stimulus ekonomi, seperti subsidi upah atau pengurangan pajak korporasi, dapat membantu perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Dengan demikian, PHK dapat diminimalkan.

3. Memperkuat Perlindungan Sosial

Pemerintah harus memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja terdampak PHK. Program pelatihan ulang (reskilling) dan insentif untuk menciptakan lapangan kerja baru dapat membantu mereka kembali ke dunia kerja.

4. Mendorong Dialog Sosial

Dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh perlu diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, solusi-solusi seperti fleksibilitas jam kerja atau penundaan kenaikan upah dapat dirancang bersama tanpa harus berakhir pada PHK massal.

Kesimpulan

Krisis PHK yang melanda Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah perekonomian. Kenaikan PPN, kurangnya stimulus bagi dunia usaha, dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja adalah beberapa kelemahan utama yang harus segera diperbaiki. Jika pemerintah tidak segera bertindak, dampak krisis ini dapat menjadi lebih luas dan sulit untuk dipulihkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun