Transformasi Kebijakan pada Masa Transisi, Responsivitas dan Akurasi

Saat ini, bangsa Indonesia sedang berada pada masa transisi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Yakni estafet kepemimpinan Presiden-Wakil Presiden dan Kepala Daerah Gubernur-Bupati/Walikota melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 nanti.

 

Transisi identik dengan momentum estafet atau peralihan dengan durasi waktu yang relatif singkat, cepat, yang bisa jadi melahirkan perubahan signifikan.

Maka yang harus dipastikan adalah bagaimana perubahan tersebut mampu menemukan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang (masih) terjadi pada periode sebelumnya. Estafet kepemimpinan ini juga sekaligus harus bisa secara arif melanjutkan kebijakan sebelumnya untuk mencapai target jangka panjang bangsa Indonesia.

Transformasi kebijakan selama transisi ini seringkali menjadi tonggak penting dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi. Untuk mencapainya, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, serta mampu merespons tantangan bangsa Indonesia secara akurat. Oleh karenanya, transformasi tersebut harus didukung dengan proses agenda setting-policy formulation-decision making yang solid berbasis pada masukan dan aspirasi berbagai unsur masyarakat.

Inklusivitas Kebijakan Publik

Dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kebijakan inklusif adalah kebijakan yang memperhatikan pelibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat marjinal, kelompok minoritas, serta pelaku ekonomi yang beragam. Kebijakan inklusif memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta menerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut.

Pada masa transisi kepemimpinan, penting untuk meninjau ulang inklusifitas kebijakan publik sebelumnya, untuk memastikan kebijakan yang dipilih berbasis pada azas demokrasi dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Kebijakan yang inklusif juga meminimalisasi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, dengan memberikan ruang bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan solusi berdasarkan kebutuhan uniknya.

Akurasi Kebijakan terhadap Permasalahan

Salah satu tantangan terbesar dalam masa transisi kepemimpinan adalah kemampuan pemerintah baru menawarkan solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi masyarakat kebanyakan. 

Beberapa isu yang sering menjadi sorotan di Indonesia saat ini meliputi kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, korupsi, dan permasalahan lingkungan. Pemerintah yang baru harus mampu menyusun kebijakan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap masalah-masalah tersebut.

Kebijakan yang konkret adalah kebijakan yang dirancang dengan pemahaman mendalam tentang masalah yang ada. Sebagai contoh, untuk mengatasi kemiskinan, kebijakan tidak hanya perlu menyasar bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap pendidikan, serta memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). 

Di bidang lingkungan, kebijakan harus mencakup penanganan deforestasi, pencemaran udara dan air, serta mitigasi perubahan iklim yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Agenda Setting

Agenda setting merupakan langkah pertama dan paling penting dalam siklus kebijakan publik. Pada masa transisi kepemimpinan, proses ini menjadi lebih dinamis karena adanya berbagai aktor baru yang berupaya memasukkan isu-isu prioritas ke dalam agenda pemerintah. Proses penentuan agenda melibatkan negosiasi antara pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, media, dan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan yang baru, agenda setting seringkali diarahkan oleh visi dan misi yang diusung selama kampanye. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa isu-isu yang diangkat tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kepentingan perlu didorong agar agenda kebijakan tidak hanya ditentukan oleh elite politik, tetapi juga mencerminkan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah proses mengembangkan solusi spesifik untuk masalah yang sudah diidentifikasi. Pada tahap ini, pemerintah harus menyusun kebijakan yang jelas, operasional, dan dapat diimplementasikan. Formulasi kebijakan yang baik harus berbasis pada data, serta mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang ada.

Selama masa transisi kepemimpinan, proses formulasi kebijakan harus dilakukan dengan cepat namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ini mencakup proses konsultasi publik yang luas, penggunaan teknologi untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.

 Sebuah kebijakan yang konkret harus disertai dengan rencana implementasi yang jelas, termasuk sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab institusi, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Tantangan dan Peluang

Meski kebijakan yang dirumuskan sudah mencakup berbagai aspek penting, tantangan sering kali muncul pada tahap implementasi. Faktor-faktor seperti kapasitas birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan dinamika politik lokal dapat menghambat keberhasilan kebijakan. 

Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang mendukung kebijakan yang dihasilkan selama masa transisi agar dapat dijalankan dengan efektif. Sehingga kebijakan publik yang baru sekaligus membuka peluang untuk perbaikan dan penguatan  fondasi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Selain itu, penting bagi pemerintahan baru untuk memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan memberikan dampak yang diharapkan. 

Pengawasan ini juga dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut dalam pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, dukungan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan sekaligus pengawasan terhadap implementasi kebijakan, menjadi kunci jalan keberhasilan kebijakan publik yang responsif, akurat, dan inklusif untuk menjawab permasalahan sekaligus perwujudan tujuan negara.