Saat ini, bangsa Indonesia sedang berada pada masa transisi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Yakni estafet kepemimpinan Presiden-Wakil Presiden dan Kepala Daerah Gubernur-Bupati/Walikota melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 nanti.
Â
Transisi identik dengan momentum estafet atau peralihan dengan durasi waktu yang relatif singkat, cepat, yang bisa jadi melahirkan perubahan signifikan.
Maka yang harus dipastikan adalah bagaimana perubahan tersebut mampu menemukan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang (masih) terjadi pada periode sebelumnya. Estafet kepemimpinan ini juga sekaligus harus bisa secara arif melanjutkan kebijakan sebelumnya untuk mencapai target jangka panjang bangsa Indonesia.
Transformasi kebijakan selama transisi ini seringkali menjadi tonggak penting dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi. Untuk mencapainya, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, serta mampu merespons tantangan bangsa Indonesia secara akurat. Oleh karenanya, transformasi tersebut harus didukung dengan proses agenda setting-policy formulation-decision making yang solid berbasis pada masukan dan aspirasi berbagai unsur masyarakat.
Inklusivitas Kebijakan Publik
Dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kebijakan inklusif adalah kebijakan yang memperhatikan pelibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat marjinal, kelompok minoritas, serta pelaku ekonomi yang beragam. Kebijakan inklusif memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta menerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut.
Pada masa transisi kepemimpinan, penting untuk meninjau ulang inklusifitas kebijakan publik sebelumnya, untuk memastikan kebijakan yang dipilih berbasis pada azas demokrasi dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
Kebijakan yang inklusif juga meminimalisasi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, dengan memberikan ruang bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan solusi berdasarkan kebutuhan uniknya.
Akurasi Kebijakan terhadap Permasalahan
Salah satu tantangan terbesar dalam masa transisi kepemimpinan adalah kemampuan pemerintah baru menawarkan solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi masyarakat kebanyakan.Â
