Existing tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta keberadaan perusahaan yang belum jelas di wilayah usaha akan menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat dan dimungkinkan  tidak akan efektifnya tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diakomodasikan oleh pemerintah daerah.
Perlu ketegasan dan peran pemerintah daerah terhadap perusahaan group corporate sebagai langkah dalam mendudukan dan menjalankan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selain itu pemerintah berdasarkan kewenangannya harus pula mepublikasikan alokasi dana CSR perusahaan, misalnya Dana SCR Perusahaan Industri yang dialokasikan untuk Pembangunan Jalan Umum yang tentunya ada mekanisme sendiri dalam pelaksanaanya, agar kemudian tidak terjadi tumpang tindih dan atau saling claim, Dana CSR tersebut harus masuk dulu ke pemerintah lalu kemudian dilaksanakan  prosesi pembangunan melalui Pemerintah karena jika langsung dilaksanakan oleh Perusahaan akan menimbulkan otoritasi dan anomali kedudukan status jalan, serta keterbukaan informasi akan kurang epektif bahkan dimungkinkan akan terdapat bancakan anggaran.
Aspek lain bahwa group corporate harus terbuka terhadap masyarakat, menginsiasi ruang diskusi dan aspirasi dengan masyarakat dan pemerintahan setempat, selain itu kesadaran perusahaan terhadap kedudukan usaha, dampak usaha dan tanggungjawab sosial lingkungan serta menempatkan kewajiban sesuai kewenangan usahanaya terhadap masing-masing corporate dari group corporate tersebut.
Selain Kesimbangan Peran Pemerintah dan Perusahaan terhadap permasalahan Corporate Social Responsibility, masyarakat setempat tentunya harus juga memahami situasi sosial dan lingkungan, keberadaan corporate dan Perannya sebagai masyarakat dalam mendukung program perusahaan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.
Semoga kita semua menjadi manusia yang menyadari kesadaran, bermanfaat dan tanggungjawab dalam tujuannya pada keseimbangan. Aamiin
