Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari APBN Â senilai Rp. 600.000 per KK, mulai disalurkan oleh Pemerintah, Kepada Masyarakat Melalui Kantor POS, Penyaluran di Bagi kedalam dua tahap, Tahap Pertama Bagi Penerima yang memiliki Rekening BRI disalurkan Via Transfer Bank Ke rekening Penerima Manfaat, dan Bagi Penerima BST yang tidak memiliki Rekening di Salurkan Melalui Kantor POS.
Di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak mekanisme Penyaluran Bantuan dengan Penjadwalan di setiap Desa melalui Kantor POS setempat bersama Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian, Bantuan Sosial Tunai ini merupakan bentuk Perhatian Pemerintah dalam melakukan Penanganan Ekonomi Masyarakat akibat Pandemi Covid-19, yang data Penerima Manafaat diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Sebelumnya, ramai dipertanyakan elemen Masyarakat mengenai kemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari mulai keterlambatan BNBA (By Name By Adress) Calon Penerima BST, Data Ganda dengan Penerima Bantuan Pusat Lainnya seperti PKH dan BPNT, bahkan kategori data Inklusif (data baru yang belum masuk DTKS) dan eksklusif (data keluarga yang sudah non-eligible/tidak memmenuhi kategori) dari DTKS yang sifatnya updating secara online melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial -- Next Generation).
Tahapan yang panjang dengan dinamika yang ada, akhirnya di kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tercatat sekitar 1.726 KK (kepala keluarga) Penerima BST dari keselurahan Desa sebanyak 11 (sebelas) Desa, yang tentunya Data itu pun masih belum dapat dipastikan validitas sasarannya dan kondisi ini menjadi suatu hal yang harus dihadapi oleh Pemerintah Desa sebagai Perangkat yang langsung bersentuhan dengan Masyarakat.
Selain Desa juga dihadapkan dengan masalah Data, Pemerintahan Desa akan dihadapkan pada permasalahan lain, berupa paradigma Masyarakat yang menganggap bahwa semua orang terdampak pandemi Covid-19, sehingga akan ada tuntutan semuanya harus mendapat bantuan, padahal tidak demikian bahwasanya Bantuan Itu terbatas dari Pemerintah dan ditentukan berdasarkan kategori, harus adil rupanya, dan adil itu bukan berarti sama, namun menempatkan porsinya sesuai standar yang ditentukan dan pertimbangan pembiayaan yang dialokasikan.
Protokol KesehatanÂ
Lagi-lagi Desa mendapatkan Sorotan di media sosial mengenai Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diangdap mengabaikan Protokol Kesehatan dan Kemuktahiran Data Bantuan masih banyak yang tidak sesuai, rupanya Pemerintahan Desa benar-benar sedang diuji, bagaimana tidak?Â
Satu sisi Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai dari APBN melalui Kantor POS harus dilaksanakan dengan memudahkan pelayanan kantor Pos lebih dekat dan turun langsung ke setiap Desa, sisi lain Pemerintahan Desa juga tentunya memahami Kebijikan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskla Besar (PSBB) yang menekankan social distancing dan physical disctancing.
Kondisi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh kantor POS khususnnya di Kecamatan Bayah dengan mekanisme Pelayanan Mobile ke Desa-Desa sudah epektif, persoalan baru menyasar pada Physical Distancing, pada posisi ini sudah seharusnya kita semua terlibat dan memahami dan mengimplemenatasikan PSBB.
Lebih tepat apabila Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas Setempat turut serta dalam penyaluran dan memberikan pandangan mengenai Pandemi Covid-19, serta mempublikasikan dan menerapkan pentingnya Physical distancing bagi masyarakat terutama masyarakat penerima bantuan agar menjaga fisik dan tertib, lebih jauh dari itu melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat penerima bantuan sosial dan aparat Desa dari Paparan Covid-19. Â
Posisi yang strategis sebetulnya saat Penyaluran Bantuan Sosial, Kita Semua dan Pihak lain dapat turut serta misalkan Pihak Perusahaan Swasta  yang ada di Kecamatan Bayah dan Partai Politik dalam Upaya Berbagi Masker dan atau memfokuskan pada penanganan Physical Distancing, hal ini tentunya akan membantu dinamika Baru Bagi Pemerintahan Desa yang dianggap mengabaikan Prorokol Kesehatan.
