Aksi Stranas PK: Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Nasional sebagai Strategi Pencegahan Korupsi dan Menekan Biaya Logistik

Gurita korupsi di Indonesia semakin hari semakin  mengkhawatirkan. Menurut data yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW),  dalam lima tahun terakhir (2018-2022) angka korupsi di Indonesia cenderung meningkat baik dari segi kasus dan jumlah tersangka. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 579 kasus, 1.396 tersangka, serta mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 42, 747 triliun.

Hal ini tentu saja menjadi sorotan berbagai pihak selain aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus korupsi. Terlebih jika melihat  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari data yang dikeluarkan Transparency International Indonesia. Hasil  survei mengatakan,  bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor dari 38 menjadi 34. Peringkat Indonesia pun menurun dari 96 pada tahun 2021,  lalu ke peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.    

Membentuk Stranas PK

Dengan dilatarbelakangi pemerintah aktif terlibat dalam berbagai insiatif global untuk memerangi korupsi, maka  komitmen dan upaya dalam pencegahan, serta pemberantasan korupsi tentulah menjadi  prioritas yang tak bisa ditawar-tawar. Salah satu bentuk komitmen mutakhir tentu saja dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau yang dikenal dengan Stranas PK.

Stranas PK. Sumber: stranaspk.id

Stranas PK sendiri adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Selama lebih kurang empat tahun berjalan, Stranas PK melakukan berbagai aksi yang terfokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi  birokrasi.  Khusus pada periode 2023-2024, Stranas PK melalukan 15 aksi yang salah satunya adalah "Reformasi Pelabuhan: Digitalisasi dan Standarisasi Pelayanan", berkolaborasi dengan Kemenko Marves, Kemenhub, Kemenkeu, Kementan, Kemenkes, dan PT Pelindo.

Penerapan Inaportnet di Pelabuhan 

Aksi reformasi pelabuhan Stranas PK sejatinya adalah untuk mewujudkan digitalisasi sistem informasi dan komunikasi dari hulu hingga hilir. Hal ini  tentu saja berangkat dari misi pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi  di pelabuhan, dan menekan biaya logistik yang telah mencapai 23% PDB Nasional. Di mana pada tahun 2023, mengalami penurunan drastis berdasarkan Logistics Performance Index (LPI).  Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-46 pada 2018.

Adapun aksi nyata untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan menerapkan Inaportnet  berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015. Inaportnet  sendiri adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk pelayan kapal dan barang. Bersifat transparan, netral. dan mudah digunakan.

Dilansir dari situs resmi Ditjen Perhubungan Laut, bahwa hingga September 2023, telah ada sebanyak 194 pelabuhan yang menerapkan Inaportnet dari total yang ditargetkan 260 pelabuhan sampai akhir tahun 2023. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, yang hadir langsung dalam acara penandatanganan Pakta Integritas dan Pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap II Tahun 2023 di Kementerian Perhubungan, Rabu (13/9), mengatakan bahwa penerapan  Inaportnet menghadirkan transparansi yang lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan.

"Dengan adanya Inaportnet, pengawasan administrasi dan kegiatan di pelabuhan menjadi lebih efektif. Proses perijinan dan kelengkapan persyaratan di pelabuhan dapat terintegrasi secara digital, sehingga lebih efisien dan transparan," jelasnya.

Hubungan KSOP dengan Pengguna Jasa

Penerapan Inaportnet di pelabuhan sangat besar pengaruhnya bagi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Hal ini bisa dilihat dari hubungan KSOP dengan pengguna jasa pelabuhan yang terhubung dalam sistem digitalisasi terintegrasi. Dengan adanya Inaportnet, maka pelayanan untuk menggenjot pencapaian PNBP jadi efektif secara waktu, dan tidak terjadi antrian seperti saat masih manual.

Kapal di Sungai Siak. Sumber: riau.antaranews.com

Seorang Staf Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut di KSOP Kelas II Pekanbaru, Alfirdaus mengatakan, bahwa penerapan Inaportnet sangatlah besar manfaatnya dari segi pelayanan untuk lalu lintas Sungai Siak yang merupakan perairan padat dan wajib pandu.      

"Dengan adanya Inaportnet jelas membuat jadwal terjadwal dengan baik dibanding saat manual. Bahkan pelanggan rela menunggu jika jaringan bermasalah agar mereka tidak bekerja  dua kali." Tutur Alfirdaus saat ditemui pada Senin (16/10) di Jalan Setia Budi Pekanbaru.   

Hal senada juga disampaikan oleh pengguna jasa pelabuhan. Budi, perwakilan PT Lintas Kumala Abadi mengatakan, bahwa Inaportnet sangat berguna untuk efektifitas waktu bagi agen yang tidak perlu melakukan pengurusan ke kantor syahbandar. Kemudian Inaportnet juga efektif mencegah pungli karena setiap biaya yang dikeluarkan sudah melalui billing Dirjen Perhubungan Laut dalam bentuk PNBP.

Sinergi dalam Digitalisasi 

Penerapan Inaportnet yang terus berlangsung di pelabuhan nasional, tentu saja menciptakan iklim baru  yang melahirkan SDM berkualitas dan saling bersinergi. Melalui aksi reformasi pelabuhan Stranas PK ini, diharapkan performa logistik Indonesia meningkat dan berdaya saing dengan negara lain, khususnya di kawasan Asean.

Penerapan Inaportnet di pelabuhan tak bisa dipisahkan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Angkutan Laut Tahun 2020-2024 yang dikeluarkan Kemenhub. Dari arah kebijakan itu maka maka dapat disimpulkan, bahwa digitalisasi dan pemuktahirannya di segala sisi, menjadi kunci agar biaya logistik Indonesia terhadap PDB Nasional menurun. Kemudian  yang tak kalah penting,  tentu saja korupsi dapat dicegah sehingga skor  Indeks Persepsi Korupsi meningkat, serta memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

 

Referensi:

Divisi Hukum dan Peradilan  ICW. 2023. Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. Diakses dari antikorupsi.org.

Diky dan Lalola Easter. 2023. Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022  "Korupsi Lintas Trias Politika". Diakses dari antikorpsi.org.

Muhammad Fadel Assagaf. 2023. Upaya Menekan Biaya Logistik Nasional.  Diakses dari  https://baketrans.dephub.go.id/.

TI Indonesia. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. Diakses dari ti.or.id.

Dirjen Perhubungan Laut. 2023. Go Live Inaportnet Tahap II Tahun 2023, Kemenhub Kembali Terapkan Digitalisasi Layanan Kapal dan Barang di 45 Pelabuhan. Diakses dari https://hubla.dephub.go.id/.

Stranas PK. 2023. Online Workshop Kompetisi Karya Jurnalistik STRANAS PK. Diakses dari Channel Youtube StranasPK Official.