Sudah tiga hari ini bekerja di ketinggian – sembari bersenda gurau tentunya – di gedung berlantai 28 di bilangan Jakarta Utara. Saat melirik ke arah utara, kepadatan rumah penduduk bersaing dengan kompleks perdagangan mangga dua. Ruang terbuka hijau tampak minimalis yang disekat-sekat oleh bentangan Jalan tol dengan iringan mobil dari dan ke arah bandara, atau menuju arah barat ibukota. Padangan terjauh sebelum cakrawala berupa laut biru teluk jakarta.
[caption id="attachment_175394" align="alignnone" width="590" caption="Bibir pantai ibukota mungkin makin maju (doc pribadi)"][/caption]
Saat kepala dirasuki kata=kata tentang kepadatan ibukota dan laut biru, tiba-tiba pikiran melantur ke reklamasi pantai. Kalaruang publik semakin sempit, kala rumah makin berdempetan kayak ikan pindang, reklamasi pun menjadi opsi memperlebar ruang ibukota. Merambah wilayah laut pun akhirnya tertuang dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (RTRW). Naskah lengkap Perda yang mengundang pro dan kontra tersebut dapat dilihat di sini. Reklamasi pantai tercantum secara khusus pada RTRW 2030, yaitu pada Bagian Kelima tentang Kawasan Strategis Pantura, mulai pasal 101 sampai 110.
Melaksanakan reklamasi dan revitalisasi kawasan Pantai Utara merupakan salah satu strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada pasal 101 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan Pantura.
[caption id="attachment_175396" align="alignnone" width="596" caption="Reklamasi pantai pada indikasi program utama RTRW Jjakarta 2030."]
Bentangan garis pantai sepanjang 35 km di utara Jakarta bisa jadi makin melaju ke utara. 13 buah sungai dan 2 buah kanal yang bermuara ke laut jawa pun dipastikan perlu diperpanjang agar bisa membuang air sungai beserta muatan materialnya. Bisa dipastikan pula, luas Jakarta makin bertambah gara-gara wilayah laut pun dirambah. Pertanyaannya, demi siapa memperluas ibukota ini?
[caption id="attachment_175397" align="alignnone" width="594" caption="Masihkah seperti ini setelah reklamasi pantai? (d0c pribadi)"]
“Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase“.
Itulah pengertian reklamasi pantai menurut Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No..40/PRT/M/2007 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
Setelah sekilas melihat-lihat pedoman tersebut di sini, kegiatan reklamasi sebenarnya tidak dianjurkan, tapi seperti biasa, regulasinya membolehkan bagi seluruh kota untuk rembah pantai jika memenuhi persyaratan. Permen tesebut pun menyebitkan ketentuan umum reklamasi pantai, yang meliputi (a) persyaratan, tipologi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek ekonomi kawasan, aspek pergerakan, aksesibilitas dan transportasi, serta aspek kemudahan ruang publik; dan (b) ketentuan teknis, yang meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial serta kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang.
[caption id="attachment_175395" align="aligncenter" width="558" caption="Apakah pantangan ini dipatuhi? (sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007)"]
