Secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Minggu (20/10/2024) lalu.
Prabowo Gibran bersumpah di hadapan anggota MPR, disaksikan tamu undangan, serta rakyat melalui siaran langsung. Pengucapan sumpah diikuti dengan penanda tanganan berita acara pelantikan.
Salah satu bunyi sumpah presiden/wakil presiden adalah, "berbakti kepada nusa dan bangsa." Bukan kepada pribadi, kelompok di sekitar mereka, partai pendukung, atau siapa pun selain nusa dan bangsa.
Moga-moga kepala negara baru dilantik sungguh-sungguh memegang komitmen --janji kepada diri sendiri-- itu.
Pada pidato pelantikan di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Prabowo Gibran berjanji mengutamakan kepentingan seluruh rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Selain itu, Presiden RI periode 2024-2029 mengutarakan pikiran kepada khalayak, terkait tantangan-tantangan dan ancaman yang dihadapi Indonesia. Presiden ke-delapan mengajak semua kalangan berani menghadapi tantangan, dengan terlebih dahulu mau mengakui antara lain:
- Bahwa tantangan berasal dari diri sendiri karena tidak pandai mengelola kekayaan alam.
- Kenyataan besarnya angka kemiskinan.
- Kekurangan gizi di kalangan anak.
- Tidak terurusnya sekolah-sekolah.
- Rakyat tidak memperoleh pekerjaan yang baik (layak).
- Ketergantungan bahan pangan dari luar.
- Kesulitan memperoleh sumber energi dari negara lain akibat perkembangan ketegangan geopolitik yang memburuk.
- Subsidi tidak tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.
- Masih terjadinya kebocoran, penyelewengan, penyimpangan anggaran, dan kolusi pejabat publik dengan pengusaha.
Prabowo bertekad tidak menutup mata menatap kenyataan tersebut. Menghadapi dengan gagah dan mencari solusi. Maka, arah kebijakannya meliputi:
- Target swasembada pangan dalam waktu singkat (4-5 tahun mendatang).
- Swasembada energi (bio-energi, geothermal, batu bara, air sebagai sumber Energi Baru Terbarukan).
- Pengelolaan sumber daya air.
- Subsidi menggunakan teknologi digital agar tepat sasaran.
- Pemberian makan bergizi kepada anak-anak minimal 1 kali sehari.
- Hilirisasi komoditas.
- Menghilangkan kemiskinan.
- Secara signifikan mengurangi tindak korupsi, melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum.
- Tetap memilih politik bebas aktif dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
- Mendukung kemerdekaan Palestina demi menjunjung prinsip anti penindasan/penjajahan.
- Siap melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya.
Demikian kurang lebih pokok-pokok kebijakan yang disampaikan Pabowo Subiyanto dalam pidato pelantikannya.
Setidaknya dua kali, saya mendengar dalam pidatonya Prabowo menyebut ihwal pemberantasan korupsi di semua lini. Saya sangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mengeliminasi korupsi secara berarti.
Caranya? Kita tunggu hasil nyata selama periode pemerintahan baru.
Dalam kacamata saya yang sempat "bergaul" dengan instansi pemerintahan, perolehan hingga pelaksanaan dan pemeriksaan maka proyek akan sarat dengan praktik KKN.
Terseret arus KKN lantaran sekian tahun saya mengerjakan proyek di tiga Kementerian, satu Lembaga Pemerintah nonkementerian, dan satu Pemkab. Terbiasa melakukan KKN, lalu menganggap hal kecurangan sebagai hal lazim dalam proyek.
Maraknya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan tantangan fundamental selain kesenjangan sosial-ekonomi, kualitas SDM rendah, kemiskinan, arsitektur ekonomi yang tak mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan disparitas dalam pembangunan regional (Elwin Tobing, Profesor ekonomi dan Presiden Inadata Consulting di Irvine, Amerika Serikat, dalam "Menanti Kepemimpinan Transformasional Prabowo", Kompas).
Ia mengatakan bahwa tantangan-tantangan fundamental berlangsung sejak Pelita I dicanangkan (1 April 1969), hingga sekarang.
Dengan kata lain, KKN berjangkit sejak lebih dari setengah abad lampau bagai penyakit tiada obat. Rasanya, sudah cukup lembaga-lembaga untuk melawannya. Namun, KKN masih mewabah bak penyakit berbahaya.
Pidato berapi-api Prabowo mengisyaratkan kehendak memberantas korupsi, melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum secara tegas.
"Penyakit berbahaya" itu sudah menggurita. Saya merasakannya dalam lingkungan kecil di atas dan merefleksikannya ke layar lebih luas.Â
Dalam lingkungan terbatas ia menghasilkan bangunan sekolah yang buruk kualitasnya, jalan yang tak tahan lama, jembatan penghubung yang mudah ambruk, dan seterusnya.
Penyakit berbahaya yang sudah terlanjur mengakar itu mengikis anggaran negara dan menjadi hambatan bagi kemajuan Indonesia. Maka terpaksa pemerintah bekerja dua kali, memperbaiki fasilitas rusak dengan merogoh anggaran yang seharusnya dapat dialihkan untuk kesejahteraan orang banyak.
Oleh karenanya, perilaku penyelewengan yang merugikan keuangan negara harus ditumpas sampai tuntas.
Bukan pekerjaan mudah memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Butuh kekuatan luar biasa melaksanakannya. Namun, bukan pula suatu pekerjaan mustahil untuk menghasilkan pejabat publik bersih bebas KKN.
Butuh kepemimpinan kuat. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Elwin, Indonesia memerlukan Kepala Negara yang memahami realitas dan tantangan mendasar tersebut. Pemimpin yang berwawasan ke depan, mengispirasi, ahli mengorganisasi, dan memiliki sifat melayani.
Dalam pidatonya Prabowo menyuarakan keteguhan, "Bangsa berani bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mudah, tapi bisa dicapai kalau semua pihak bersatu dan bekerja sama." (pemaknaan bebas dari bagian pidato Prabowo).
Jadi, perlu kepemimpinan hebat dan kuat untuk mengejawantahkan janji dan rencana yang diucapkan ke publik. Termasuk menciptakan pemerintahan bersih bebas dari KKN.
Kepemimpinan Prabowo-Gibran membawa harapan-harapan baru agar Indonesia maju, yang semoga terlaksana sesuai gagasan dinyatakan di hadapan anggota MPR, undangan, dan rakyat Indonesia. Â Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2HSelamat mengemban tugas mulia, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
