Jangan-jangan pejabat publik lainnya punya cara mengambil lebih halus, sedikit demi sedikit, tidak menyolok. Terpenting, aman sampai jabatan berakhir.
Ah itu pikiran jelek saya sebagai mantan pemborong, yang dulu mengetahui jelas dan terlibat praktik suap menyuap di proyek pemda.
Kembali ke soal penambahan Menteri. Dalam keadaan di mana para pejabat publik tersandung dengan masalah pengelolaan anggaran, rasanya sangat mendesak untuk memilih Menteri yang:
- Berintegritas. Bukan hanya tegas menandatangani Pakta Integritas.
- Jujur yang bukan jujur kacang ijo.
- Berkomitmen.
- Bertanggung jawab dalam pencapaian kinerja terbaik dari Kementeriannya.
- Berakhlak bagus, maka ia tidak berani secuil pun mencubit anggaran negara.
- Profesional di bidangnya, bukan asal comot.
Meskipun partai pendukung pemenang Pilpres 2024 mengklaim bahwa isu penambahan Kementerian baru sebatas wacana, tidak tertutup kemungkinan terjadi perombakan struktur kabinet pemerintahan mendatang. Jadi lebih gemuk.
Penambahan Menteri dengan konsekuensi penambahan anggaran, yang secara tidak langsung menciptakan lubang-lubang melakukan perkeliruan --halus maupun kasar-- untuk kepentingan pribadi.
Daripada Tambah Kementerian, lebih bagus tempatkan Menteri yang berintegritas dan profesional agar dapat meningkatan kinerja anggaran. Bukan kinerja baik di atas kertas doang.
