Ramai diberitakan, sejumlah tokoh politik  memasang baliho di berbagai daerah.
Patut diduga, promosi diri secara masif itu merupakan upaya mendongkrak elektabilitas menjelang pilpres 2024. Namun pemasangan baliho oleh politikus di tengah pandemi dianggap gagal mengerek elektabilitas.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, terjadi pergeseran perilaku publik yang lebih memperhatikan aktivitas-aktivitas politikus yang berdampak langsung ke masyarakat, bukan semata promosi via baliho. Baliho dipandang belum efektif untuk menaikkan elektabilitas tokoh (selanjutnya dapat dibaca di kompas.com).
Benarkah demikian?
Dua kawan pemborong melempar peruntungan dalam pemilihan umum legislatif 2014 lalu. Dua-duanya merupakan tokoh politik yang memiliki kantong-kantong suara potensial.
Satu orang, sebutlah namanya Riccardo, merupakan tokoh disegani. Sejak bertahun-tahun sebelumnya, ia aktif di berbagai organisasi dan gerakan kemasyarakatan.
Bukan anggota partai, tetapi ia membentuk relawan di sebuah kota, dalam rangka mendukung pasangan Capres yang kemudian berkuasa selama periode 2004-2009 dan berlanjut pada periode berikutnya. Untuk membiayai gerakan itu, ia rela merogoh saku sendiri, ditambah dana dari donatur yang merupakan relasinya.
Selain itu, ia kerap melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang, sayangnya, saya tidak ikut terlibat.
Ia dikenal luas karena ketokohan dan kebaikan hatinya. Pintu rumahnya terbuka lebar. Bukan hanya masyarakat yang kerap datang, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan tokoh-tokoh terkemuka berkunjung ke kediamannya.
Dalam pileg 2014, Riccardo diusung oleh sebuah partai besar. Awalnya Riccardo enggan, tetapi sahabatnya yang merupakan Ketua DPC sebuah partai besar itu mendesaknya.
