Sebagian pemborong akan merasa rugi saat memperoleh keuntungan kotor sebesar 10 persen.
Penyedia jasa barang dan jasa (kontraktor/pemborong) dikualikasikan ke dalam badan usaha: kecil, menengah, dan besar. Sebagian pemborong berkualifikasi kecil itu berpendapat, bahwa laba kotor 10 persen setelah pajak-pajak dari pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah merupakan sebuah kerugian.
Keuntungan tersebut masih akan dikurangi biaya-biaya:
- Pengurusan administrasi penawaran dan penagihan yang pada kenyataannya jauh lebih besar daripada pos anggaran yang tercantum dalam RAB.
- Commitment fee, sebuah janji pemberian komisi kepada "orang dalam" dan pihak perantara lainnya.
- Biaya "kenakalan" yang meliputi pengeluaran untuk, antara lain, ongkos kegiatan memancing, karaoke, makan-makan dan yang berkaitan dengan pihak tertentu.
Pedoman tersebut ditanamkan oleh seorang kawan kepada Saya beberapa tahun lalu. Waktu itu Saya melayani pengadaan barang (supplier, belum e-katalog) dan pembangunan konstruksi (kontraktor).
Selain mendapatkan pekerjaan dari pemerintah daerah setempat, Saya mulai merambah ke sektor lain (disebut proyek sektoral). Salah satunya adalah dari Istana Kepresidenan yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.
Maka Saya berkesempatan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengadaan/konstruksi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor (selanjutnya disebut: Istana). Sebagian proyek tersebut, antara lain: pemasangan marmer di kamar mandi Presiden; pemasangan dan perbaikan CCTV; pengadaan pakan rusa; dan lain-lain.
Ada satu momentum yang tidak terlupakan sampai sekarang, menjelang kedatangan seorang tamu negara, PM Australia, pada tahun 2012.
Pada suatu sore, begitu melihat Saya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istana berteriak memanggil dan memerintahkan agar Saya melanjutkan pekerjaan peremajaan MATV.Â
Saat itu Saya tidak mengerti sama sekali tentang makhluk MATV. Namun pejabat senior itu bersikeras dan serta merta memutuskan, bahwa Saya yang akan menyelesaikan pekerjaan itu sebelum Tamu Negara dan Presiden tiba.
Saya dijamin secara lisan, bahwasanya anggaran untuk itu sudah tersedia. Urusan administrasi bisa belakangan. Dengan itu Saya berkomitmen untuk mengerjakannya.
Tanpa memegang sepotong kertas yang menyatakan adanya kontrak, atau biasa disebut Surat Perintah Kerja (SPK), bahkan Surat Perintah Mulai Kerja, Saya sore itu "terbang" ke Jakarta. Menemui seorang kenalan lama yang mahir dalam bidang elektronika.
Kecepatan sangat diperlukan. Waktu kedatangan Tamu Negara dan Presiden akan diselenggarakan dalam dua minggu mendatang. Ternyata rencana pekerjaan itu seharusnya telah dimulai dari sejak sebulan lalu. Pemborong sebelumnya wanprestasi, sehingga diputus kontrak.
Jadi jadwal pekerjaan peremajaan MATV adalah satu setengah bulan. Sedangkan waktu sebulan telah disia-siakan olehnya. Tersisa dua minggu. Pekerjaan harus selesai tanpa bisa ditawar waktunya.
Malam itu Saya memperoleh gambaran.
MATV merupakan kepanjangan dari Master Antenna Television, yaitu sistem pembagian siaran TV ke berbagai ruang dalam sebuah gedung, semisal hotel, apartemen, dan lainnya.
Diperlukan dua antena parabola untuk menangkap sinyal satelit dari siaran premium (berbayar) dan siaran nasional. Kemudian sinyal ditampung dalam receiver, lalu diperkuat dengan amplifier untuk menyamakan kualitas keluaran audio-videonya. Setelah itu barulah dibagi melalui splitter ke ruangan-ruangan di lingkungan Istana. Demikian banyaknya perangkat, sehingga keseluruhannya memenuhi server cabinet/rack setinggi 2 meter.
Kenalan Saya menyanggupi penyelesain pekerjaan selama 3-4 minggu. Saya mendesak percepatan dengan bekerja lembur, kalau perlu 24 jam sehari dengan 3 shif tenaga teknisi. Setelah berdebat lama dan dengan bayaran lebih tinggi dari biasanya, akhirnya kerjasama itu disepakati.
Pekerjaan dikebut siang malam. Tidur dan makan terpaksa dilakukan di Istana yang terkenal ketat dan angker itu. Dua hari sebelum acara pertemuan antar kepala negara terjadi, dilakukann pengetesan sistem MATV . Sempurna!
Pada saat itu (2012), biasanya 3 hari sebelum Presiden datang seluruh pekerjaan borongan wajib dihentikan. Istana harus steril selain dari Paspampres, sniper, pejabat/pegawai istana, dan orang terpilih. Tim teknisi Saya mendapat keistimewaan, tentunya dengan pengawalan super ketat.
Beberapa hari sesudahnya, Saya menghitung pengeluaran pokok berdasarkan bon/nota/kwitansi. Ternyata jumlahnya melampaui anggaran yang tersedia, bahkan sebelum dipotong pajak (PPN dan PPh).
Merugi!
Penyebabnya adalah, biasanya instansi pemerintah mengganggarkan proyek pada tahun sebelumnya. Sementara, bisa saja, pada tahun berjalan terjadi eskalasi harga, apalagi barang elektronik yang bergantung kepada fluktuasi kurs Dolar. Juga adanya produk discontinued mensyaratkan penyedia jasa membeli barang elektronik serupa tapi dengan spesifikasi lebih tinggi, yang harganya lebih mahal.
Pada hari kerja berikutnya, Saya bawa kalkulasi beserta bukti-bukti pendukung ke PPK Istana untuk menyatakan kerugian.
Namun PPK yang sudah berpengalaman tersebut tersenyum, menepuk bahu Saya, dan berkata,
"nanti akan diberikan proyek-proyek yang keuntungannya bisa dipakai sebagai kompensasi kerugian sekarang."
Lha?
Mendadak Saya mendapatkan komitmen proyek-proyek "daging" alias pekerjaan yang mengandung keuntungan tebal pada masa mendatang, tanpa perlu berpayah-payah dalam mengusahakannya.
Kebijakan itu dibuat karena Kepala dan PPK Istana Kepresidenan Bogor merasa "terselamatkan" tepat pada waktunya.
Kesimpulan
Rugi dalam kegiatan usaha, pada kondisi tertentu, masih dapat dibicarakan dengan pemberi kerja, di mana mereka juga memiliki perasaan sebagai manusia. Kadang kerugian tersebut tidaklah melulu "merugikan".
Rugi di awal namun mendapatkan manfaat yang berkelanjutan
Dengan demikian, dalam bisnis yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dari pemilik proyek/pemberi pekerjaan/pelanggan , bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai komitmen, meskipun mengalami kerugian.
Kerjasama dengan pihak Istana Kepresidenan Bogor berlanjut sampai dengan Pejabat Pembuat Komitmen itu pensiun.
