     Pelaksanaan pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, pada dasarnya merupakan salah satu alternatif sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan tujuan untuk menghemat anggaran biaya yang cukup signifikandari anggaran pelaksanaan pilkada selama ini yang dibebankan kepada APBD. Namun dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ini disinyalir melahirkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yang muncul dalam proses pilkada.
     Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 memunculkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yaitu barter politik, boneka politik, politik biaya tinggi, dan adanya money politic dalam perilaku memilih. Secara umum politik transaksional mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis dan berimplikasi pada proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri yang kurang demokratis. Secara khusus, adanya politik transaksional tersebut dapat memunculkan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik dan dapat membingungkan pendukungnya atas pilihan politik partainya, memunculkan perilaku pejabat pemerintah yang korup, serta otonomi daerah yang tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan rakyat.
     Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.Tidak sedikit teoretisi demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif.
     Berbagai permasalahan yang muncul tersebut secara komprehensif dapat dilihat melalui perspektif politik transaksional, yang sudah menampakkan gejalanya menjelang pilkada serentak tahun 2015 ini. Hal tersebut dapat ditelusuri dari mulai proses pengajuan usulan calon di internal partai politik hingga tahapan-tahapan pilkada yang telah berjalan sampai saat ini. Adanya politik transaksional dalam pilkada ini, dampaknya tidak hanya sampai proses pilkada selesai atau pada hasil pemenangan pilkada, namun akan berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan hasil pilkada tersebut yang juga ditengarai tidak akan berjalan secara efektif.
     Politik transaksional berarti politik dagang, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jualbeli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Meskipun begitu, tidak selalu uang yang digunakan dalam transaksi politik, dalam beberapa kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang.
     Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesepatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik.
     Di Indonesia Politik transaksional lebih dikenal sebagai istilah yang lebih diidentikan dengan pemilu. Politik transaksional diartikan sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari banyaknya definisi yang ada, Politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu mulai dari korupsi politik, membeli suara (vote buying) hingga kegiatan haram (racketeering).
     Istilah money politic suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang, karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Strategi semacam ini mulai berkembang pada Pemilu 2004.
     Adapun bentuk dari politik transaksional (money politic) antara lain dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako (beras, minyak dan gula) dan barang-barang lainnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Di antara pemilih, para pemilih tidak lagi secara suka mendukung partai.Mereka ikut mendukung, asalkan terdapat imbalan terhadap dukungan yang diberikan itu. Misalnya, mereka mau berkampanye asalkan mendapatkan uang transpor, memperoleh pakaian dan imbalan-imbalan material lainnya dan terkadang mereka ada juga yang menerima imbalannya tetapi pada saat pemilihan berlangsung pemilih tidak memilih calon yang memberikan imbalan tersebut, hal ini dikarenakan mereka hanya menginginkan materialnya saja.
     Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik transaksional adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan terutama pada praktik politik dimana terdapat proses ada yang memberi dan menerima sesuatu baik berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terkait dengan hal tersebut, salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam perihal politik dan demokratisasi lokal saat ini serta memiliki korelasional dengan politik transaksional adalah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia. Pemilihan Kepala daerah langsung secara serentak di Indonesia menjadi isu yang sangat menyita perhatian di tahun 2024, yang diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kota dan kabupaten di Indonesia.
