Sebuah pertanyaan besar bagi para Pendeta atau Gembala Jemaat perlu disampaikan di sini, terkait dengan dukungan mereka terhadap gerakan separatis Papua.
Sebuah diskusi atau polling yang dikreasi oleh Kanis WK yang topiknya berangkat dari situasi yang sedang terjadi di Papua Barat saat itu (2011), terkait keterlibatan sejumlah tokoh gereja lokal dalam berbagai kegiatan politik Papua Merdeka, menghasilkan beberapa catatan.
Pendapat-pendapat yang terkumpul diklasifikasi dalam dua kelompok: yang setuju mendukung gerakan Papua merdeka dan yang menolaknya.
Pertama, yang setuju Gereja mendukung perjuangan separatisme di Papua. Dengan alasan, Gereja mempunyai hak untuk melindungi umatnya apabila haknya akan diambil. Keterlibatan gereja bukan karena membela kaum separatis, tapi melindungi haknya sebagai manusia.
Alasan berikutnya, separatis hanyalah model alternatif dari berbagai ketimpangan yang terjadi di sebuah wilayah. Ketika Gereja lokal menawarkan konsep alternatif untuk pengelolaan daerahnya, itu bukanlah separatis.
Gereja di Papua boleh berpolitik praktis, menentang ini dan mengusulkan itu, sepanjang hal itu untuk kesejahteraan umatnya.
Kedua, kelompok yang tidak setuju Gereja terlibat dalam perjuangan separatisme di Papua. Alasannya, separatis itu bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, bisa dengan jalan kekerasan atau jalan kehalusan. Gerakannya separatis, tapi bertameng agama. Ini yang harus ditentang.
Alasan yang lain, harus dibedakan mana masalah politik dan mana masalah sosial. Wilayah Gereja adalah wilayah sosial. Jangan masuk ke wilayah politik, apalagi wilayah praktis. Dalam arti sempit, politik adalah upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Gereja tidak boleh bermain di wiayah ini.
Gereja jangan memberikan cek kosong kepada umatnya. Siapa yang bisa menjamin, setelah lepas dari NKRI kehidupan mereka akan lebih baik? (forum.kompas.com, kompasiana.com)
Peran Gereja meredam aspirasi Papua Merdeka
