Patutkah Gereja Dukung Gerakan Separatis Papua?

Sebuah pertanyaan besar bagi para Pendeta atau Gembala Jemaat perlu disampaikan di sini, terkait dengan dukungan mereka terhadap gerakan separatis Papua.

Sebuah diskusi atau polling yang dikreasi oleh Kanis WK yang topiknya berangkat dari situasi yang sedang terjadi di Papua Barat saat itu (2011), terkait keterlibatan sejumlah tokoh gereja lokal dalam berbagai kegiatan politik Papua Merdeka, menghasilkan beberapa catatan.

Pendapat-pendapat yang terkumpul diklasifikasi dalam dua kelompok: yang setuju mendukung gerakan Papua merdeka dan yang menolaknya.

Pertama, yang setuju Gereja mendukung perjuangan separatisme di Papua. Dengan alasan, Gereja mempunyai hak untuk melindungi umatnya apabila haknya akan diambil. Keterlibatan gereja bukan karena membela kaum separatis, tapi melindungi haknya sebagai manusia.

Alasan berikutnya, separatis hanyalah model alternatif dari berbagai ketimpangan yang terjadi di sebuah wilayah. Ketika Gereja lokal menawarkan konsep alternatif untuk pengelolaan daerahnya, itu bukanlah separatis.

Gereja di Papua boleh berpolitik praktis, menentang ini dan mengusulkan itu, sepanjang hal itu untuk kesejahteraan umatnya.

Kedua, kelompok yang tidak setuju Gereja terlibat dalam perjuangan separatisme di Papua. Alasannya, separatis itu bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, bisa dengan jalan kekerasan atau jalan kehalusan. Gerakannya separatis, tapi bertameng agama. Ini yang harus ditentang.

Alasan yang lain, harus dibedakan mana masalah politik dan mana masalah sosial. Wilayah Gereja adalah wilayah sosial. Jangan masuk ke wilayah politik, apalagi wilayah praktis. Dalam arti sempit, politik adalah upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Gereja tidak boleh bermain di wiayah ini.

Gereja jangan memberikan cek kosong kepada umatnya. Siapa yang bisa menjamin, setelah lepas dari NKRI kehidupan mereka akan lebih baik? (forum.kompas.com, kompasiana.com)

Peran Gereja meredam aspirasi Papua Merdeka

Alih-alih menjadi pendukung separatisme gereja sebaiknya berperan meredam aspirasi Papua Merdeka.

Alexa Christina, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan, menulis bahwa netralitas kalangan gereja dan posisi mereka sebagai mediator jauh lebih bagus dibandingkan menyalurkan aspirasi yang dapat dinilai bernuansa negatif oleh pihak lainnya yang tidak sepakat dengan mereka.

Adanya dukungan dari kalangan gereja di Papua ataupun di negara lainnya terhadap aspirasi Papua merdeka, tentunya dalam menyikapi masalah ini haruslah tetap adil dan bijaksana, dengan sebaiknya menyarankan atau menempatkan posisi gereja tidak terlibat dalam politik praktis dan lebih baik berposisi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Kalangan pimpinan gereja di Papua juga harus dewasa dan hati-hati dalam memberikan sikapnya terkait perkembangan dinamika yang ada, karena diakui atau tidak banyak pengurus gereja termasuk pendeta yang pro terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang berpihak atau beraliansi menyuarakan lepasnya Papua dari Indonesia, dimana jelas hal ini merupakan tindakan atau sikap yang sarat nuansa politik praktisnya. (megapolitan.antaranews.com)

Rohaniwan Gereja mesti fokus pada tugas utama

Mencermati adanya keterlibatan sejumlah rohaniwan gereja di Papua yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sekretaris Umum Sinode Kingmi Indonesia, pendeta Yones Wenda, mengajak para tokoh gereja (pendeta/pastor) untuk lebih menekankan ajaran cinta damai kepada para jemaat.

Pendeta Yones mengatakan sesuai dengan tugas utama sebagai pemimpin rohani gereja, para pendeta diminta untuk memelihara, melindungi, dan menjaga kehidupan spiritual jemaat mereka. (mediaindonesia.com)

Alkitab bicara apa soal politik?

Ketika bangsa Israel berada di Mesir, lama setelah kematian Yusuf, mereka tertindas dalam perbudakan. Mereka terbelenggu secara politik oleh penguasa Mesir. Melalui Musa Allah menuntun mereka keluar dari Mesir dan kemudian Yosua membawa mereka masuk Tanah Perjanjian.

Selama kepemimpinan Yosua, Israel mangalami kemerdekaan politik, tapi sesaat kemudian pada zaman hakim-hakim mereka banyak mengalami gangguan dari bangsa-bangsa sekitarnya.

Di masa kerajaan, Israel mengalami kemerdekaan politik saat Daud dan Salomo berkuasa. Sesudah itu mereka menghadapi peperangan baik dengan sesama suku Israel maupun dengan bangsa-bangsa sekitarnya.

Sebagai tawanan, dalam pembuangan Asyur dan Babel, Israel atau Yahudi tidak memiliki kebebasan politik. Mereka juga tidak memiliki kemerdekaan rohani, karena pembuangan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka kepada Allah.

Pada masa Yesus di bumi Israel tidak memiliki kemerdekaan politik dan kemerdekaan rohani. Secara politik mereka dikuasai oleh Romawi dan secara rohani mereka terbelenggu oleh dosa.

Ketika itu Yesus Mesias datang untuk memberi kelepasan rohani kepada mereka, tapi mereka menolak Dia. Mereka menolak kemerdekaan rohani dan menghendaki seorang pemimpin yang akan memberi mereka kemerdekaan politik.

Di Palestina, yang mereka sebut tanah Israel, Yesus tidak mengajarkan tentang kebebasan atau kemerdekaan politik. Sebaliknya, Yesus mengajar tentang Kerajaan Allah, kerajaan rohani, bukan kerajaan Israel secara jasmani.

Di masa kini Israel belum mengalami kemerdekaan politik. Proklamasi kemerdekaan pada 14 Mei 1948 belum membawa mereka kepada kemerdekaan politik secara utuh. Mereka masih terus memperjuangkannya dengan mengandalkan kekuatan dan keunggulan manusiawi mereka. 

Pendeta pendukung separatisme Papua

Socrates Yoman adalah salah satu pendeta yang secara terang-terangan menyatakan dirinya pendukung separatisme Papua.

Socrates berkata dalam sebuah artikelnya, bahwa pendudukan dan penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Yang dilarang dan ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marginalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok, dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide). Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja melarang atau mengutuk tentang mitos, stigma, dan label seperti: monyet, makar, OPM, KKB dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia dari waktu ke waktu, tegasnya. (jubu.co.id)

Socrates dalam tulisannya di atas memakai istilah-istilah Alkitab untuk mendukung pendapatnya tentang kemerdekaan politik, tetapi perlu ditegaskan bahwa Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak berbicara tentang kemerdekaan politik sebagai hal utama, tetapi mengutamakan kemerdekaan rohani.

Alkitab itu buku spiritual, buku kerohanian, penuntun kehidupan rohani umat manusia. Memperalatnya untuk kepentingan politik jelas merupakan pelanggaran terhadap firman Tuhan, apalagi bagi seorang pendeta, seorang yang bertanggung jawab terhadap kebenaran pengajaran Alkitab.

Memang Alkitab adalah penuntun hidup manusia, dalam segala aspek, juga dalam beraktivitas di bidang politik. Tetapi menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai alat politik, untuk memprovokasi, adalah keliru.

Anak Papua yang polos tidak membutuhkan pembisik atau penghasut atau provokator yang menggerakkan mereka melakukan perjuangan politik, melalui pemberontakan dan tindak kekerasan.

Yang mereka butuhkan adalah hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kemerdekaan rohani, yang menghapuskan mimpi mereka tentang kemerdekaan politik, yang justru membuat mereka menangis dan menderita.

Ottow dan Geissler telah datang ke bumi Papua tahun 1855. Kedua misionari itu mengajarkan tentang cahaya Ilahi yang membawa orang Papua keluar dari kegelapan spiritual kepada pembebasan rohani.

Tetapi para pengajar yang datang kemudian ke Papua, seperti IS Kijne dan Yahudi Mesianik, mengajarkan suatu keyakinan bahwa mereka harus dan akan memimpin diri mereka sendiri.

Jadi, anak-anak Papua atau Gereja Papua tidak memerlukan pengajar yang membawa mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan politik dengan kekuatan manusiawi mereka sendiri.

Yang mereka perlukan adalah gembala umat yang mengajarkan kemerdekaan rohani di dalam Kristus.