Struktur dan Institusi Sosial

Peranan institusi pemerintah di dalam meminimalisir ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia

Manusia merupakan makhluk yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang bersifat tetap yang diharapkan dapat berfungsi secara baik sehingga tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan bermasyarkat yang diinginkan perlu adanya struktur sosial yang memilik peranan tersendiri di dalamnya.Struktur sosial di dalam masyarakat mencakup berbagai individu maupun kelompok serta institusi institusi yang mengambil peranan tersendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur sosial berbentuk interaksi sosial yang selektif, teratur, dan dikendalikan oleh berbagai kontrol sosial. Terbentuknya struktur sosial karena adanya status dan peranan sosial yang nampak pada setiap individu dalam institusi baik formal maupun nonformal. Struktur sosial merupakan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial (Taneko (1984:47)). 

Suatu peranan sosial yang diharapkan masyarakat untuk membantu mewujudkan tatanan sosial yang baik perlu ada nya lembaga yang memiliki tugas atau peranan masing masing di dalam sistem tatanan yang ada. Lembaga tersebut bisa kita kenal dengan istilah Institusi Sosial. Institusi Sosial merupakan komponen lain dari Struktur Sosial. Institusi Sosial berguna untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang ada dalam masyarakat serta menjalankan peranan sosial dan norma norma sosial yang saling berkaitan yang telah disusun guna mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat. Tumbuhnya lembaga sosial oleh karena

manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat (Soerjono Soekanto (1982)).

Dalam bermasyarakat peran dan fungsi lembaga, keluarga, agama, pendidikan, politik, ekonomi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam kehidupan bermasyarakat agar kita dapat bertingkah laku sesuai yang dengan norma atau kaidah hukum. Fungsi lembaga kemasyarakatan Menurut Soedjono Soekamto:

 a. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah--masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.

b. Menjaga keutuhan dari masyarakatyang bersangkutan. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian.

Semua norma yang ada di masyarakat merupakan lembaga sosial yang mengalami proses yang panjang dan diharapkan dapat menjadi lembaga sosial yang baik sehingga masyarakat yang menjadi institusi atau lembaga akan menjadi paduan yang baik dan benar dalam kehidupan bersama. Institusi-institusi sosial sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang mengusahakan nilai-nilai tertentu menjadi wujud nyata dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana tempat yang diberikan masyarakat kepada setiap anggotanya ditentukan oleh tinggi rendahnya wujud nilai sosial yang diusahakan. Struktur sosial selalu berubah sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan, dan pandangan masyarakat tentang nilai-nilai yang ada. Jika struktur tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, struktur sosial yang lama harus disesuaikan dengan struktur sosial yang baru. 

Terdapat berbagai jenis lembaga sosial,yang memiliki dampak tersendiri terhadap masyarakat yaitu Pendidikan, Keluarga, Agama, dan Pemerintah. Institusi Pendidikan, ini merupakan lembaga yang berorientasi pada pendidikan, tempat belajar dan mengajar, dimana anggotanya bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam suatu bidang. Institusi Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar adalah lembaga keluarga yang terdiri dari keluarga inti dengan anggotanya ayah, ibu dan anak-anak. Institusi Agama yaitu lembaga yang berkaitan dengan agama tertentu sehingga anggotanya memiliki keyakinan terhadap agama yang sama, dengan adanya lembaga agama ini juga bertujuan untuk mempererat persatuan bagi umat beragama. Institusi Pemerintah, institusi pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk dan menegakkan hukum dan peraturan yang mengatur masyarakat. Peran utama pemerintah adalah menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan publik. 

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dalam aline ke-4 menegaskan tujuan didirikannya Pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Makna dari kalimat itu adalah pemerintah harus menciptakan dan mendorong kesejahteraan bagi rakyat namun harus disertai dengan adanya asas keadilan bagi semua masyarakat dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Fenomena ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan fakta sosial dalam bentuk kesenjangan ekonomi di beberapa wilayah. Masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan, semakin banyak orang miskin maka dapat disimpulkan semakin tajam angka kesenjangan yang ada. Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah selama ini tidak dapat membantu untuk mengatasi kesenjangan yang seharusnya tingkat kemiskinan dapat diturunkan sehingga tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi di masyarakat.

Kasus kesenjangan dan kemisikinan merupakan fenomena sosial yang tidak ada akhirnya. Banyaknya korban akibat kemiskinan memperlihatkan sisi lain dari lemah nya kepedulian dan nurani dari suatu rakyat. Para pemimpin yang kehilangan kepercayaan rakyat atas nasib rakyat yang merasakan kemiskinan. Uang yang harusnya untuk program perbaikan nasib rakyar justru dicuri dalam praktik korupsi yang semakin kompleks dan merebak luas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kasus kemisikinan menjadi sangat terlihat jelas pada kehidupan sebagian warga masyarakat yang hidup dengan kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Tingkat kesenjangan yang luar biasa dan relatif cukup membahyakan dapat membuat membuat karakter bangsa ini makin terpuruk.

Kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi malalui konsumsi rumah tangga mereka. Dalam pandangan ekonomi dan politik ini merupakan ketimpangan pembangunan antar sektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan dimana sektor industri berfokus pasa penciptaan nilai tambah saja akan tetapi penyerap lapangan kerja yang menjadi salah satu indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi, justru melemah.

Ada empat hal yang menjadi tolok ukur atau indikator yang bisa dijadikan landasan berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup dan kerusakan lingkungan (Arief Budiman, 1995). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor utama yang dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi walaupun memang banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi seperti pemerataan pendapatan atau peningkatan kualitas hidup. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir salah satunya ditandani karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap investasi infrastruktur. Peran infrastruktur sebagai media utana antara sistem ekonomi dengan sistem sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting karena infrastruktur yang kurang (bahkan tidak ada) yang akan memberikan dampak merugikan yang besar bagi kehidupan manusia. 

Pemerintah harus membangun kesejahteraan rakyat namun harus disertai dengan adanya asas keadilan bagi semua masyarakat dimanapun mereka berada. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka dibutuhkan suatu proses yang dinamakan pembangunan dan pertumbuhan. Dalam proses pembangunan ekonomi harus berlangsung secara berkelanjutan dan diimbangi dengan asas keadilan sehingga pembangunan merata diseluruh wilayah. Terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu dampak dari pembangunan ekonomi yang tidak merata. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju.Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antarwilayah satu dengan lainnya. Penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah juga disebab kan karena adanya kondisi sumber daya alam yang berbeda disetiap tempat. Perbedaan sumber daya alam ini dapat mempengaruhi suatu kegiatan produksi di daerah yang bersangkutan. 

Ketimpangan pembangunan juga menciptakan kemisikinan di wilayah tertentu yang terpencil dengan kawasan yang tertinggal. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia khususnya diIndonesia bagian timur tidak lepas dari fungsi pemerintah. Menurut Stiglitz yang dikutip oleh Rama, et. al Terdapat beberapa fungsi pemerintah yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah untuk mungarangi ketimpangan pembangunan fungsi pemerintah itu sendiri di antaranya adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien. Fungsi alokasi yang efisien dilakukan dengan cara pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonomi tersebut secara merata di seluruh wilayah. Dengan diikuti dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Kedua fungsi distribusi meliputi peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan. Fungsi stabilisasi mengarah pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.

 

Semakin tinggi ketimpangan pembangunan di suatu wilayah akan mendorong meningkatnya kemiskinan di wilayah tersebut. Ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi masyarakat menjadi masalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial. Kesetaraan kemakmuran dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok, merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan kesenjangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan. Diperlukan suatu kerjasama antara daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia agar dapat melakukan koordinasi terkait pertumbuhan dan pemerataan, sehingga pada akhirnya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan dapat berkurang di Indonesia. Pemerintah sebaiknya melakukan program khusus untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur yang baik di Indonesia di wilayah yang tertinggal. Infrastruktur tersebut terdiri dari pembangunan pelabuhan- pelabuhan, perbaikan jalan darat, penambahan daya dan kapasitas listrik, pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang handal, serta yang juga penting adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Baroroh, U. (2017). MENJAWAB KONTESTASI KEMISKINAN MELALUI PERAN INSTITUSI SOSIAL. Riset, VI No.1 Ta, 25. https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/122/99

Bruno, L. (2019). Peran Lemabaga Sosial. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689--1699.

Darmawati, Y. (2011). BUKU SAKU SOSIOLOGI SMA. https://books.google.com/books/about/Buku_Saku_Sosiologi_SMA.html?hl=id&id=HckGBAAAQBAJ

Detya, W., & Wawan, W. (2018). Perubahan Struktur Sosial Akibat Perkembangan Teknologi Komunikasi. Artcomm, 01(02), 8--19. http://repository.unibi.ac.id/id/eprint/218

Dr. Vladimir, V. F. (1967). Peran Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Karena. Gastronoma Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5--24.

Ginting, A. M. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004 - 2013. Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI, 20(1), 45--58.

Goa, L. (2017). PERUBAHAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMAYARAKAT. 2 No. 2 20. https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/40

Irawan, A. D. (2022). PENGARUH PANDEMI DALAM MENCIPTAKAN KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI ANTARA PEJABAT NEGARA DAN MASYARAKAT. Citisenship Virtues, 12. https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1184/955

Panggarti, U. (2022). STUDI KOMPARATIF KETIMPANGAN ANTAR PULAU DI INDONESIA. 24(2).

Struktur Sosial.Pdf. (n.d.).

Syawie, M. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. Sosio Informa, 16(3), 213--219. https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47

Waluya, B. (2007). Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. https://books.google.com/books/about/Sosiologi_Menyelami_Fenomena_Sosial_di_M.html?hl=id&id=pGxmsW9Emc0C

Wibowo, A. (2016). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2006 - 2013. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 1--135.