Struktur dan Institusi Sosial

Kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi malalui konsumsi rumah tangga mereka. Dalam pandangan ekonomi dan politik ini merupakan ketimpangan pembangunan antar sektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan dimana sektor industri berfokus pasa penciptaan nilai tambah saja akan tetapi penyerap lapangan kerja yang menjadi salah satu indikator kesuksesan pertumbuhan ekonomi, justru melemah.

Ada empat hal yang menjadi tolok ukur atau indikator yang bisa dijadikan landasan berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup dan kerusakan lingkungan (Arief Budiman, 1995). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor utama yang dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi walaupun memang banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi seperti pemerataan pendapatan atau peningkatan kualitas hidup. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir salah satunya ditandani karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap investasi infrastruktur. Peran infrastruktur sebagai media utana antara sistem ekonomi dengan sistem sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting karena infrastruktur yang kurang (bahkan tidak ada) yang akan memberikan dampak merugikan yang besar bagi kehidupan manusia. 

Pemerintah harus membangun kesejahteraan rakyat namun harus disertai dengan adanya asas keadilan bagi semua masyarakat dimanapun mereka berada. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka dibutuhkan suatu proses yang dinamakan pembangunan dan pertumbuhan. Dalam proses pembangunan ekonomi harus berlangsung secara berkelanjutan dan diimbangi dengan asas keadilan sehingga pembangunan merata diseluruh wilayah. Terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu dampak dari pembangunan ekonomi yang tidak merata. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terkebelakang atau kurang maju.Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antarwilayah satu dengan lainnya. Penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah juga disebab kan karena adanya kondisi sumber daya alam yang berbeda disetiap tempat. Perbedaan sumber daya alam ini dapat mempengaruhi suatu kegiatan produksi di daerah yang bersangkutan. 

Ketimpangan pembangunan juga menciptakan kemisikinan di wilayah tertentu yang terpencil dengan kawasan yang tertinggal. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia khususnya diIndonesia bagian timur tidak lepas dari fungsi pemerintah. Menurut Stiglitz yang dikutip oleh Rama, et. al Terdapat beberapa fungsi pemerintah yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah untuk mungarangi ketimpangan pembangunan fungsi pemerintah itu sendiri di antaranya adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien. Fungsi alokasi yang efisien dilakukan dengan cara pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonomi tersebut secara merata di seluruh wilayah. Dengan diikuti dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Kedua fungsi distribusi meliputi peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan. Fungsi stabilisasi mengarah pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.

 

Semakin tinggi ketimpangan pembangunan di suatu wilayah akan mendorong meningkatnya kemiskinan di wilayah tersebut. Ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi masyarakat menjadi masalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial. Kesetaraan kemakmuran dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok, merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan kesenjangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan. Diperlukan suatu kerjasama antara daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia agar dapat melakukan koordinasi terkait pertumbuhan dan pemerataan, sehingga pada akhirnya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan dapat berkurang di Indonesia. Pemerintah sebaiknya melakukan program khusus untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur yang baik di Indonesia di wilayah yang tertinggal. Infrastruktur tersebut terdiri dari pembangunan pelabuhan- pelabuhan, perbaikan jalan darat, penambahan daya dan kapasitas listrik, pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang handal, serta yang juga penting adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Baroroh, U. (2017). MENJAWAB KONTESTASI KEMISKINAN MELALUI PERAN INSTITUSI SOSIAL. Riset, VI No.1 Ta, 25. https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/122/99

Bruno, L. (2019). Peran Lemabaga Sosial. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689--1699.

Darmawati, Y. (2011). BUKU SAKU SOSIOLOGI SMA. https://books.google.com/books/about/Buku_Saku_Sosiologi_SMA.html?hl=id&id=HckGBAAAQBAJ

Detya, W., & Wawan, W. (2018). Perubahan Struktur Sosial Akibat Perkembangan Teknologi Komunikasi. Artcomm, 01(02), 8--19. http://repository.unibi.ac.id/id/eprint/218