Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI

Perkembangan sosial dan budaya yang  sangat pesat saat ini membawa banyak dampak terhadap kehidupan masyarakat dan hubungan sosial.

Perubahan yang terjadi mempunyai dampak tatanan sosial. Secara teoritis, perubahan sikap dan cara pandang selalu mempengaruhi struktur sosial politik suatu masyarakat. Pengaruh tersebut merupakan fenomena yang menentukan  struktur sosial dan politik suatu masyarakat atau bahkan suatu negara. Selain itu, ketika terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, mau tidak mau hal tersebut akan berdampak pada bentuk sistem dan nilai budaya. Pengaruh  luar, terutama  budaya dan sikap  suku  lain atau daerah lain, juga menentukan sifat dan bentuk sistem dan nilai budaya.

Ada seseorang yang berbicara tentang aliran antropologi strukturalis, yaitu C Levy Strauss. Levy Strauss menggunakan sumber tersebut untuk menganalisis sistem kekerabatan dan perkawinan.

Bagi Levy Strauss, konsep struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari bentuk dan hubungan perkawinan. Kajiannya terhadap materi etnografi para peneliti lapangan dan catatan perjalanan para pekerja dan pedagang menghasilkan sejumlah wawasan ilmiah, antara lain  bahasa, sistem perkawinan, sistem pembagian hadiah, dan lain-lain.

Jadi, Struktur sosialnya adalah tatanan hierarki hubungan sosial dalam masyarakat, yang menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok, dan golongan) pada kedudukan sosial tertentu, berdasarkan pada sistem nilai dan standar yang berlaku dalam masyarakat pada waktu tertentu.

Tidak sedikit juga pasti orang memiliki banyak hubungan sosial, mulai dari  kenalan biasa hingga teman dekat dan  keluarga. Teman, pasangan, dan anggota keluarga ini pada gilirannya berinteraksi dengan orang lain dan menciptakan ikatan yang mengikat sekelompok besar orang menjadi satu.

• Hubungan duaan (pasangan) di mana interaksi sosial berpola terjadi antara dua orang dari waktu ke waktu. Misalnya persahabatan, kekasih, hubungan ibu-anak, dan hubungan suami-istri.
• Kelompok ketika interaksi sosial yang berpola terjadi antara tiga orang atau lebih. Misalnya keluarga, kelompok tani dan kelompok arisan.
• Organisasi formal ketika suatu kelompok menciptakan pola interaksi secara tegas dengan perintah tertulis.
• Komunitas, ketika terjadi organisasi sosial atau interaksi sosial yang berpola untuk memenuhi kebutuhan dasar anggotanya di bidang ekonomi, kemasyarakatan, budaya, pendidikan, dan politik. Misalnya, dalam komunitas pertanian, anggotanya saling berinteraksi, terutama dalam  produksi pertanian.
• Masyarakat adalah salah satu bentuk organisasi sosial yang terbesar, mencakup hubungan ganda, kelompok, organisasi formal dan komunitas.

Pola-pola organisasi sosial ini disebut struktur sosial, yaitu hubungan antar status atau peran yang relatif stabil. Struktur sosial mengacu pada fakta bahwa tindakan individu yang berinteraksi dibentuk oleh posisi mereka dalam interaksi. Setiap orang mempunyai "tempat" dalam proses interaksi sosial, dan setiap orang bertindak satu sama lain sesuai dengan tempatnya. Kita semua mengisi posisi dalam struktur sosial.

Struktur sosial itu sendiri memiliki empat unsur dasar, yaitu :

• Kedudukan dalam masyarakat baik dari segi harta benda secara individual berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, dll berdasarkan pencapaian tindakan individu
• Hak dan tanggung jawab yang terkait dengan atau terkait dengan posisi yang ditentukan secara sosial. Sebuah ruang dapat mengembangkan beberapa hubungan berbeda, yang  disebut peran. Contoh: seorang dosen adalah guru bagi murid-muridnya, rekan bagi rekan-rekannya, dan  pegawai universitas.
• Hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara satu individu dengan individu lain dalam posisi dan peran tertentu yang ditandai dengan proses persaingan, kerja sama, konflik, dan pertukaran. Pertukaran dan timbal balik dapat dilihat perekat sosial yang mengikat individu menjadi satu lain Hubungan manusia menciptakan jaringan sosial dan kelompok.
• Institusi Sosial (kelembagaan sosial), yaitu yang berbentuk hubungan fungsi sosial yang relatif stabil, suatu jenis rencana fungsi sosial yang diterima secara luas dan dihormati dari waktu ke waktu dan yang dianggap penting oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup mereka. Lima institusi (lembaga) sosial yang terpenting adalah keluarga, pendidikan, agama, sistem politik, sistem ekonomi, yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Berbagai istilah digunakan untuk menerangkan mengenai peraturan sosial, yang mewujudkan makna berpunca kaul Inggris "social institution". peraturan sosial adalah istilah yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemantri yakni semua norma dari segala generasi yang memutar dekat suatu niat dasar bagian dalam denyut masyarakat, misalnya peraturan pendidikan, peraturan ekonomi dan sebagainya. Institusi mewujudkan peraturan tata, sedangkan assosiasi ialah wadah yang berstruktur dan berpikir menerima tata-tata tersebut.

lembaga sosial atau institusi sosial seperangkat standar yang berkisar pada  kebutuhan dasar kehidupan manusia. Dengan demikian,  masyarakat mempunyai pranata sosial yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Semakin banyak kebutuhan sosial yang memerlukan pelaksanaan bersama, maka semakin banyak lembaga sosial yang lahir di masyarakat.

Seperti yang terkandung dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan bahwa negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. tatanan dunia. kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan kesejahteraan sosial semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, karena kondisi tersebut menimbulkan hambatan dalam beraktivitas sosial, sehingga sulit menjangkau layanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan  kemanusiaan.

Kurangnya kesejahteraan sosial di masyarakat muncul sebagai akibat dari kurangnya dukungan staf, peran masyarakat, dan dukungan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memerlukan upaya yang tepat sasaran, terpadu dan berkelanjutan  dalam bentuk pelayanan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. diharapkan hal ini dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan sosial merupakan salah satu sarana penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial. Bakti sosial ini ditawarkan sebagai salah satu strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada. Pelayanan sosial juga menciptakan partisipasi anggota masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Partisipasi  dapat dihasilkan dari pengorganisasian, implementasi dan desain program. Memberikan pelayanan sosial yang diperlukan, baik ada masalah atau tidak, untuk mencegahnya (mencegah terjadinya masalah atau mencegah terjadinya lagi atau jika masalah terjadi lagi). Perkembangan pelayanan sosial juga dapat meningkatkan kualitas  kondisi ke tingkat yang lebih baik dari  sebelumnya.

Kebijakan pemerintah di bidang sosial  erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang dituangkan dalam berbagai program pemerintah.Pengambilan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia dapat dijadikan sebagai suatu sistem politik terorganisir dari pelayanan sosial negara dan lembaga-lembaga  yang dirancang untuk membantu dan mendorong individu. . dan kelompok sosial untuk mencapai taraf hidup yang maksimal (memuaskan).Kebijakan kesejahteraan rakyat harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Kebijakan sosial harus mendorong agar seluruh anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, bergabung dan berkumpul dalam organisasi sosial, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, ras, latar belakang etnis dan agama.

Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi salah satu alat penciptaan kekayaan (nasional). Hal ini bisa menjadi upaya untuk mengatasi  kemiskinan dan pengangguran yang masih  begitu marak. Salah satunya terkait peningkatan penggunaan tenaga kerja, yakni. peningkatan penggunaan tenaga kerja dianggap tidak mencukupi dan tidak merata. Karena  lapangan pekerjaan yang masih terbatas, kita sulit mendapatkan lapangan kerja. Hal ini biasanya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu para institusi sosial seperti pemerintah dan lembaga lembaga lainnya dapat lebih memperhatikan disetiap sudut masyarakat yang ada ini untuk dapat lebih mensejahterakan masyrakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

AgusSuryono-MakalahSeminar-STIAMI-JAKARTA. (n.d.).

Eni. (1967). No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951--952., Mi, 5--24.

Kartini, D. S. (2011). Pengertian Perubahan Sosial dan Teori Perubahan Sosial. Modul, 1--35.

Nasdian, F. T. (2015). Sosiologi Umum. https://books.google.com/books/about/Sosiologi_Umum.html?hl=id&id=zSVLDAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false

Ruswanto, W. (2014). Pengertian Perubahan dan Disorganisasi Sosial. Teori Perubahan Sosial, Modul 1, 1--35. http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI4305-M1.pdf

SARIRA, I. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN. https://business-law.binus.ac.id/2019/07/08/kebijakan-pemerintah-dalam-penyelenggaraan-sistem-jaminan-sosial-dalam-perspektif-negara-kesejahteraan/

Shindi, P. (2018). PELAYANAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (EKS PSIKOTIK) OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, c, 115. http://repository.uin-suska.ac.id/14499/7/7. BAB II__2018734ADN.pdf%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/14499/

Simanjuntak, B. A. (2006). STRUKTUR SOSIAL DAN SISTEM POLITIK BATAK TOBA 1945: Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik. https://books.google.com/books/about/Struktur_sosial_dan_sistem_politik_Batak.html?hl=id&id=h655ESOLbdwC#v=onepage&q&f=false

Suhartati, T. (2013). No Title . , 16(May), 106.