Seperti yang terkandung dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan bahwa negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. tatanan dunia. kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan kesejahteraan sosial semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, karena kondisi tersebut menimbulkan hambatan dalam beraktivitas sosial, sehingga sulit menjangkau layanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan  kemanusiaan.
Kurangnya kesejahteraan sosial di masyarakat muncul sebagai akibat dari kurangnya dukungan staf, peran masyarakat, dan dukungan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memerlukan upaya yang tepat sasaran, terpadu dan berkelanjutan  dalam bentuk pelayanan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. diharapkan hal ini dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan sosial merupakan salah satu sarana penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial. Bakti sosial ini ditawarkan sebagai salah satu strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada. Pelayanan sosial juga menciptakan partisipasi anggota masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Partisipasi  dapat dihasilkan dari pengorganisasian, implementasi dan desain program. Memberikan pelayanan sosial yang diperlukan, baik ada masalah atau tidak, untuk mencegahnya (mencegah terjadinya masalah atau mencegah terjadinya lagi atau jika masalah terjadi lagi). Perkembangan pelayanan sosial juga dapat meningkatkan kualitas  kondisi ke tingkat yang lebih baik dari  sebelumnya.
Kebijakan pemerintah di bidang sosial  erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang dituangkan dalam berbagai program pemerintah.Pengambilan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia dapat dijadikan sebagai suatu sistem politik terorganisir dari pelayanan sosial negara dan lembaga-lembaga  yang dirancang untuk membantu dan mendorong individu. . dan kelompok sosial untuk mencapai taraf hidup yang maksimal (memuaskan).Kebijakan kesejahteraan rakyat harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Kebijakan sosial harus mendorong agar seluruh anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, bergabung dan berkumpul dalam organisasi sosial, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, ras, latar belakang etnis dan agama.
Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi salah satu alat penciptaan kekayaan (nasional). Hal ini bisa menjadi upaya untuk mengatasi  kemiskinan dan pengangguran yang masih  begitu marak. Salah satunya terkait peningkatan penggunaan tenaga kerja, yakni. peningkatan penggunaan tenaga kerja dianggap tidak mencukupi dan tidak merata. Karena  lapangan pekerjaan yang masih terbatas, kita sulit mendapatkan lapangan kerja. Hal ini biasanya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Maka dari itu para institusi sosial seperti pemerintah dan lembaga lembaga lainnya dapat lebih memperhatikan disetiap sudut masyarakat yang ada ini untuk dapat lebih mensejahterakan masyrakatnya.
DAFTAR PUSTAKA
AgusSuryono-MakalahSeminar-STIAMI-JAKARTA. (n.d.).
Eni. (1967). No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951--952., Mi, 5--24.
Kartini, D. S. (2011). Pengertian Perubahan Sosial dan Teori Perubahan Sosial. Modul, 1--35.
Nasdian, F. T. (2015). Sosiologi Umum. https://books.google.com/books/about/Sosiologi_Umum.html?hl=id&id=zSVLDAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
Ruswanto, W. (2014). Pengertian Perubahan dan Disorganisasi Sosial. Teori Perubahan Sosial, Modul 1, 1--35. http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI4305-M1.pdf
