Dilema Bansos, Memilih Barang Tepat Sasaran atau Uang Tunai yang Fleksibel?

Gelaran pesta demokrasi telah mencapai puncaknya dengan selesainya seluruh rangkaian debat capres-cawapres. 

Debat terakhir yang diadakan pada Minggu (04/02/2024) menghadirkan pertanyaan menarik terkait isu pembagian bantuan sosial (bansos) yang akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan.

Salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) mengemukakan pendapatnya bahwa selain pelaksanaannya harus tanpa pamrih dan tepat sasaran, terdapat opsi untuk memberikan bansos dalam bentuk uang (cash transfer). 

Alasannya, bantuan langsung melalui cash transfer dapat mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang serta monopoli oleh perusahaan besar, sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung sesuai kebutuhan penerima.

Merujuk pada Permensos No. 1 Tahun 2019, pemberian bansos dalam bentuk uang memang diperbolehkan secara konstitusi. 

Bansos uang ini dapat disalurkan secara nontunai maupun secara tunai dengan memperhatikan batasan yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Salah satu contoh pelaksanaan bansos uang di Indonesia adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bansos Barang vs. Bansos Uang

Dari permasalahan tersebut, muncul dilema baru apakah sebaiknya pemerintah memilih bansos dalam bentuk barang atau uang.

Tentu saja tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan tersebut. Setiap opsi memiliki kelebihannya masing-masing. Di satu sisi, bansos dalam bentuk barang dapat memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. 

Di sisi lain, bansos uang menawarkan fleksibilitas bagi penerima untuk menggunakannya sesuai kebutuhan. Pemerintah perlu mengkaji secara cermat untuk menentukan solusi terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kelebihan Bansos Barang:

Bansos barang lebih diminati oleh masyarakat apabila terjadi kelangkaan atas barang kebutuhan pokok atau kondisi ketika perekonomian sedang dalam keadaan inflasi. 

Kedua kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian harga barang sehingga pemberian bansos uang menjadi tidak relevan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Contoh nyata adalah kondisi krisis kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 silam yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi tidak terkendali. Pada kondisi tersebut, penyediaan minyak goreng tentu lebih efektif dibanding memberikan bantuan berupa uang.  

Selain itu, bansos barang juga lebih baik apabila digunakan sebagai alat pendukung kebijakan di bidang kesehatan. Penggunaan uang untuk memenuhi kebutuhan tentu tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. 

Penerima bansos bisa saja menggunakan uang yang diperoleh untuk memperoleh kebutuhan dasar dengan kandungan gizi yang buruk karena harganya yang cenderung lebih murah.

Oleh karenanya, pemerintah lebih baik menyelenggarakan bansos dalam bentuk barang dengan spesifikasi gizi dan nutrisi yang baik serta terkontrol sehingga mencegah permasalahan-permasalahan kesehatan yang tidak diinginkan.

Kelebihan Bansos Uang:

Sebaliknya, bansos uang menawarkan fleksibilitas bagi penerima untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Coba bayangkan terdapat seorang petani padi yang memiliki kondisi ekonomi buruk dan memenuhi syarat untuk dimasukkan sebagai daftar penerima bansos oleh pemerintah. 

Pemerintah kemudian memutuskan untuk memberikan bantuan beras kepada seluruh penerima manfaat tersebut. Hal ini menjadi tidak tepat sasaran bagi petani padi karena beras tidak menjadi prioritas kebutuhannya. 

Pemberian uang justru lebih baik, karena petani padi tersebut dapat menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih menjadi prioritas.

Kesimpulan Akhir

Dilema bansos barang dan uang tidak dapat dijawab dengan solusi yang simplistis. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bentuk bansos yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik.

Oleh karenanya, pemerintah perlu berhati-hati menentukan arah kebijakan dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan dari penerima bansos. 

Baik melalui bansos barang maupun uang, kuncinya adalah penyelenggaraan yang tepat sasaran sehingga pihak penerima dapat merasakan manfaat penuh dari adanya program tersebut.

Tambahan: Bahaya Moral Hazard pada Bansos

Adanya bansos dari pemerintah berpotensi menciptakan moral hazard. Moral hazard mengacu pada perilaku individu yang memanfaatkan situasi dan berpotensi merusak tujuan ideal program.

Contoh moral hazard yang terjadi dalam kasus bantuan sosial adalah alih-alih berhasil meningkatkan kesejahteraan, adanya bansos justru berpotensi menciptakan ketergantungan dan berdampak terhadap hilangnya motivasi bekerja, serta turunnya produktivitas dan kreativitas untuk mengembangkan diri maupun meningkatkan taraf hidup mereka.

Ketergantungan tersebut kemudian dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Program bansos idealnya berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan menjadi sumber penghasilan utama. 

Hal ini tentu tidak akan mengentaskan permasalahan kemiskinan, sehingga seolah-olah program bansos mengajarkan penerima untuk menerima ikan bukan menangkap ikan sendiri.

Maka dari itu, Program bansos harus dirancang dengan cermat untuk menghindari moral hazard. Penerima bansos perlu dibantu untuk menjadi mandiri dan produktif, sehingga program bansos dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang.