Eskalasi di Natuna: Mengapa Indonesia Harus Beralih dari Sikap Netral? Apa Strateginya?

Berdasarkan kaidah hukum maritim internasional, ZEE Indonesia mempunyai potensi menghasilkan sumber daya hayati laut yang bermanfaat secara ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan hak kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Tiongkok sering menggunakan berbagai taktik koersif (pemaksaan) untuk memperkuat klaim teritorialnya. Aktivitas tersebut, seperti masuknya kapal nelayan Tiongkok ke Laut Natuna Utara untuk melakukan penangkapan ikan ilegal yang dilarang oleh undang-undang, bahkan seringkali melanggar kedaulatan Indonesia.

Kapal Penjaga Pantai (coast guard) Tiongkok juga ada di sana, selain kapal penangkap ikan. Hal tersebut adalah contoh penerapan strategi zona abu-abu di Tiongkok dalam memperluas pengaruh di Laut Cina Selatan. Strategi di balik taktik wilayah abu-abu adalah untuk memobilisasi kekuatan nasional untuk mencapai tujuan tertentu, tanpa menggunakan kekuatan terang-terangan yang dapat memicu konflik internasional. Dengan kata lain, Tiongkok berusaha menghindari penggunaan kekuatan militer untuk mencegah pembalasan atau perang terbuka, dan lebih memilih untuk menegakkan klaim teritorial maritimnya dengan kekuatan minimal.

Indonesia, sebagai negara Asia Tenggara yang bersahabat dengan negara-negara yang mengklaim sebagian Laut Cina Selatan, menjaga posisi netral dan tidak terlibat dalam sengketa tersebut. Hal ini bertujuan untuk membina kerja sama bilateral dan multilateral dengan semua pihak. 

Mengingat hal ini, pendekatan Indonesia dalam memediasi konflik adalah dengan bertindak sebagai perantara yang tidak memihak. Ada dorongan untuk memanfaatkan peran mediasi taktis Indonesia. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mengadvokasi lembaga-lembaga perdamaian dan penyelesaian konflik ASEAN, termasuk TAC, DoC, dan CoC, yang saat ini sedang dalam tahap rancangan.

Namun, sikap Indonesia telah berubah seiring berjalannya waktu. Pengawasan TNI dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Tiongkok mulai melakukan tindakan yang lebih berisiko di perairan sekitar Natuna. Misalnya, kapal penangkap ikan Tiongkok secara ilegal menangkap ikan di ZEE Natuna pada tahun 2019. Sebagai akibat dari klaim Tiongkok yang terus berlanjut atas Laut Cina Selatan dan pelanggaran kedaulatan, Indonesia secara bertahap beralih dari sikap netral menjadi semakin waspada. 

Untuk mengakhiri pelanggaran yang terus-menerus dilakukan Tiongkok di Natuna, pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi hukum jangka panjang. Wilayah laut Natuna di Laut Cina Selatan telah berganti nama menjadi Laut Natuna Utara, dan sebutan baru ini berkaitan dengan wilayah yang diakui Indonesia. Presiden Jokowi melakukan dua kunjungan ke wilayah tersebut pada tahun 2016 dan 2020 untuk memperkuat batas-batas di Laut Natuna Utara.

Mudahnya nelayan Tiongkok mengakses wilayah ini dan menangkap ikan secara ilegal merupakan tanda lemahnya pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah tersebut untuk melindungi kedaulatan. Kenyataannya, keamanan nasional Indonesia bergantung pada Laut Natuna Utara. 

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan dan pemantauan yang berlapis-lapis. Untuk menegaskan kembali kewibawaan serta keutuhan wilayah perairan Indonesia sesuai dengan hukum internasional, perlu dilakukan strategi antisipatif yang komprehensif dan terkoordinasi agar tidak terjadi pelanggaran.

Strategi Pencegahan yang Dapat Dilakukan oleh Indonesia

Tiongkok menyadari supremasi militernya dibandingkan pesaing lainnya. Namun, mereka ragu untuk memulai konflik karena dampak finansial dan diplomatik. Oleh karena itu, Tiongkok melancarkan strategi khusus dalam hal konflik kepentingan ini. Ada dua alternatif yang tersedia bagi Indonesia, melalui instrumen ASEAN atau merespons secara simetris.

Indonesia dapat menerapkan kewaspadaan yang masuk akal dengan memilih pendekatan pencegahan, khususnya terkait dengan alternatif pertama. Hal ini dibenarkan oleh kekuatan negosiasi Tiongkok yang besar, kepentingan nasionalnya, dan kemungkinan negara-negara sasaran menyerah jika kebijakannya tetap sama.

Artinya, pendekatan pencegahan memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga dapat mempertahankan kepentingannya tanpa mengambil risiko yang signifikan. Kebijakan pencegahan adalah strategi atas respon Indonesia terhadap tindakan koersif Tiongkok yang dilakukan secara komprehensif dan multidimensi berdasarkan gagasan sistem pertahanan universal. 

Secara umum, reaksi menyeluruh Indonesia terhadap Tiongkok terdiri dari dua pendekatan utama: (1) pendekatan militer yang bertujuan untuk menghasilkan efek jera; dan (2) tindakan non-militer yang mencakup langkah-langkah diplomatik. Hal ini dapat memperkuat strategi terhadap situasi saat ini. Berikut aspek teknis secara spesifik dalam hal penerapan strategi pencegahan yang dilakukan Indonesia sebagai reaksi terhadap tindakan Tiongkok:

• Strategi Militer

Strategi militer yang disarankan bertujuan untuk mencapai tujuan penting. Yang pertama sekaligus terpenting, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendukung inisiatif pencegahan non-militer lainnya seperti inisiatif ekonomi dan diplomatik. Tujuan penempatan pasukan dan aset militer di Natuna adalah untuk menunjukkan kesediaan Indonesia mengambil risiko guna menghentikan tindakan sepihak lagi yang dilakukan Tiongkok. 

Penting untuk menunjukkan ketegasan dan kesungguhan dalam menjaga kedaulatan wilayah. Meningkatkan dukungan masyarakat dan kepercayaan terhadap upaya militer adalah tujuan ketiga. Kehadiran militer diperkirakan akan meningkatkan rasa aman dan nasionalisme masyarakat. 

Terakhir, tujuan kebijakan ini adalah untuk menghentikan Tiongkok mengambil tindakan lebih lanjut di masa depan, baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Kehadiran militer Indonesia di Natuna diyakini akan menjadi strategi pencegah bagi Tiongkok untuk menahan diri, agar tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut di wilayah Indonesia. Kebijakan militer ini terutama bertujuan untuk melindungi kedaulatan Indonesia dan mencegah eskalasi konflik bersenjata, serta menekankan pada diplomasi serta perekonomian negara.

• Strategi Diplomasi:

Tujuan dari pendekatan strategi diplomasi Indonesia mencakup banyak aspek. Pertama, menjadi penegas bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan hak kedaulatan di perairan Natuna. Kedua, memperkuat hubungan dengan ASEAN untuk merespons dengan tegas provokasi Tiongkok. Ketiga, memperkuat hubungan dengan negara dan kawasan lain untuk mengoordinasikan reaksi terhadap tindakan sepihak Tiongkok. 

Kementerian Luar Negeri, ASEAN, dan forum internasional lainnya merupakan instrumen yang digunakan. Strategi-strategi tersebut termasuk mengirimkan keberatan diplomatik secara teratur dan terus-menerus kepada Tiongkok, memperkuat kesatuan respons ASEAN, mendukung negara-negara sasaran Tiongkok. 

Selain itu, Indonesia bisa tetap menjaga komunikasi dengan Tiongkok mengenai keinginan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan hukum internasional. Tekanan kooperatif terhadap penegakan hukum di kawasan ini diperkirakan dapat dicapai melalui strategi multilateral dan diplomasi yang gigih.

• Strategi Perdagangan dan Ekonomi:

Karena tindakannya, Tiongkok menjadi sasaran kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia yang diharapkan dapat berdampak langsung. Dengan kata lain, tujuan dari strategi ini adalah untuk membebankan "biaya" politik dan ekonomi pada Tiongkok. Strateginya adalah memberikan dampak ekonomi informal secara tidak langsung. Misalnya, dengan menunda sejumlah transaksi perdagangan dan investasi dari Tiongkok ke Indonesia karena alasan teknologi. 

Selain itu, langkah-langkah akan diambil untuk mengurangi partisipasi Tiongkok dalam organisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh Indonesia. Dengan menarik akses pasar dan modal bagi Tiongkok diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperkuat posisi tawar Indonesia di meja diplomasi. Strategi tidak langsung ini diharapkan mampu memaksimalkan tekanan ekonomi, tanpa memicu konflik lebih besar.

Disarankan agar Indonesia meningkatkan taktik pencegahannya, baik militer maupun non-militer (diplomatik dan ekonomi). Strategi ini dikembangkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan tujuan dan teknik pelaksanaan. Indonesia harus bertindak secara strategis untuk menghindari konflik terbuka dengan Tiongkok. 

Karena Tiongkok menggunakan taktik wilayah abu-abu yang kuat. Penguatan strategi pencegahan dalam beberapa cara dianggap perlu, karena hal ini dapat memaksa Tiongkok untuk mengevaluasi kembali tindakannya, tanpa menggunakan konflik terbuka. Diperkirakan bahwa dengan menggunakan strategi pendekatan yang menyeluruh dan analitis, akan dimungkinkan untuk menghasilkan tekanan yang signifikan bagi kepentingan nasional. Strategi pencegahan dapat melindungi hak kedaulatan dengan cara yang non-konfrontatif dan mengurangi eskalasi, taktik ini dipandang masuk akal.

Referensi: 

• Victor Muhammad, S. (2021). Isu Laut Cina Selatan: Ekspansi Cina dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi. Info Singkat Bidang Hubungan Internasional: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Volume XIII, No. 5/I/Puslit/Maret 2021.
• Waluyo, B. (2020). Cina dan Vietnam: Ketiadaan Konflik Terbuka di Laut Cina Selatan. Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 2 Desember 2020, 319-331.
• Wang, Z. (2015). Chinese Discourse on the Nine Dash Line: Rights, Interest, and Nationalism. Asian Survey, Volume 35(3), the University of California, 503.