Selain itu, beberapa faktor menyebabkan program revolusi mental ini tidak bisa berjalan secara maksimal antara lain: pertama, tidak memiliki koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai kementerian dan lembaga yang terkait.
Kedua, tidak sesuai dengan realitas dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Program ini terkesan mengabaikan keberagaman dan kekayaan nilai-nilai lokal yang sudah ada di masyarakat serta tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat, seperti pendidikan, kesejahteraan, lingkungan, dan media.
Ketiga, tidak konsisten dan bertentangan dengan beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah yang justru menurunkan kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di Indonesia. Beberapa contoh penangkapan aktivis dan kritikus pemerintah, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.
Politik gagasan yang digembar-gemborkan hampir 10 tahun itu berlanjut sampai kepemimpinan Jokowi untuk periode keduanya. Masih dengan spirit yang sama, Jokowi melanjutkan politik gagasan yang dibalut Nawacita meskipun pada tahun 2019 tidak lagi bersama Jusuf Kalla.
Alasan tidak berlanjutnya pasangan Jokowi-JK oleh karena konstitusi yang menyebutkan status presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat selama 2 kali periode. Sebelum berpasangan dengan Jokowi,terlebih dahulu JK pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi SBY pada tahun 2004.
Kini, yang masih hangat menjadi pembahasan adalah soal adanya kemunduran demokrasi termasuk indikasi kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif oleh rezim Jokowi periode kedua. Terkait hal ini, ratusan Guru Besar di seluruh tanah air sudah menyampaikan pandangannya.
Mitos nawacita
Selain revolusi mental, program prioritas pembangunan yang digaungkan oleh Jokowi sejak awal kepemimpinannya adalah Nawacita. Bagi Jokowi, nawacita merupakan nyawa dari imajinasi pembangunan Indonesia sejak 2014. Nawacita yang berarti sembilan program prioritas ini merupakan komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan bermartabat.
Dapat dikatakan, program nawacita ini merupakan program pembangunan yang ambisius dan kompleks. Adapun kesembilan program prioritas nawacita, antara lain:
- Membuat Indonesia Berdaulat secara Politik: Memperkuat kedaulatan maritim dan wilayah, serta meningkatkan peran Indonesia dalam forum internasional.
- Mandiri dalam Ekonomi: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia.
- Membangun Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan: Memperkuat jati diri bangsa dan meningkatkan nilai-nilai budaya luhur bangsa.
- Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Membangun Indonesia yang Kerja Keras: Meningkatkan etos kerja dan budaya disiplin.
- Membangun Indonesia yang Mandiri dan Berkelanjutan: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia: Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keutuhan NKRI.
- Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: Memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Memperkuat Demokrasi dan Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur: Memperkuat demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Jika kita runut dan mempelajari isi dari nawacita tersebut tentu saja hal prinsip seperti "negara hadir" menjadi sebuah keharusan. Soal kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan merupakan tekad bulat yang harus menjadi dasar laju pembangunan nasional. Namun, hal yang bias seperti poin 8 dan 9 sepertinya menjadi tantangan tersendiri untuk saat ini.
Bagaimana pemerintahan Jokowi harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN termasuk memperkuat demokrasi sepertinya sudah jauh panggang dari api. Kita lihat bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 kali ini lebih menggambarkan ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.
