Untuk model bisnis yang menjual produk fisik tersebut, pemerintah bisa mendapatkan data dari perusahaan logistik siapa-siapa saja yang mengirimkan barang, dengan melihat pola transaksinya, apakah berpola sebagai pelaku bisnis atau ber pola konsumen rumah tangga? Dengan menggunakan algoritma digital dan integrasi informasi antara semua perusahaan logistik dengan instansi pemerintah terkait, serta dengan data kependudukan, maka dari pola itu pemerintah bisa tahu siapa yang mesti dikenai pajak dan bisa menagihnya. #SistemLogistik
Cara lain adalah dengan cara mencegat melalui transaksi keuangan di perbankan. Walaupun pelaku bisnis e-commerce alias bisnis online juga e-transportasi itu posisinya menyebar di seluruh dunia, tidak tahu siapa-siapa mereka, namun pasti pada akhirya mereka akan melakukan transaksi pembayaran serta mengarah pada sistem perbankan di setiap negara dimana transaksi itu berlangsung. Kalau transaksi nya dari Indonesia, pastinya sistem pembayarannya akan melalui sistem perbankan di Indonesia. Sebenarnya, pemerintah bisa memasukkan algoritma digital pada sistem perbankan di Indonesia, untuk mengetahui pola-pola transaksi perbankan setiap nasabah, apalah ber pola pebisnis atau berpola transkasi rumah tangga? Dari pola yang diperoleh maka pemerintah bisa tahu identitas yang bersangkutan,  serta melakukan verifikasi dan memotong transaksi perbankan yang bersangkutan sebagai pajak. Cara seperti ini dikenal dengan big data analysis. Cara ini harus dilakukan mesin, tidak bisa dilakukan oleh manusia karena akan capek dan perlu waktu sangat lama. #SistemPerbankan #SistemPembayaran #Pajak
Begitupun, untuk perushaaan aplikasinya, kalau mau menagih pajaknya, dan kalau ada kerugian pada konsumen di Indonesia, pemerintah bisa mencegat aliran dana yang mengalir dari konsumen Indonesia ke rekening perusahaan aplikasi tersebut. #pajak
Untuk permasalahan perlindungan konsumen, sebenarnya dari pola-pola informasi logistik dan informasi transaksi pembayaran, ditambah pengaduan dari konsumen, serta data penduduk setiap warga negara indonesia, dari sana saja sebenarnya pemerintah bisa melakukan penindakan pada pelaku bisnis yang merugikan konsumen. Untuk e-tranportasi atau supir online, bisa saja informasi itu juga diintegrasikan dengan integrasi sistem informasi pemerintah dengan pihak ATPM serta bengkel mobil seluruh Indonesia, untuk mengetahui kinerja dari masing-masing kendaraan masyarakat Indonesia. Toh dari syarat yang diperlakukan aplikasi transportasi online, mereka pasti membatasi umur kendaraan sebagai bentuk pelayanan pada konsumen, sehingga lebih gampang men tracking nya jika menggunakan sistem informasi yang terintegrasi antara polantas/samsat, ATPM, bengkel, pemerintah, data kependudukan, data perbankan, dll. #perlindungankonsumen
Solusi untuk taksi konvensional
Bagi permasalahan yang dialami taksi konvensional, yang pendapatannya menurun, barangkali mereka harus mengubah caranya melayani penumpang. Karena walaupun pemerintah memberlakukan algoritma pola informasi dan transaksi, sebagai cara untuk menarik pajak dan melindungi konsumen, tidak secara otomatis pendapatan taksi konvensional itu bakalan naik. Dan mungkin akan semakin turun dan kembali demo.
Kenapa? Karena yang perusahan besar itu hadapi adalah perusahaan mikro alias bisnis orang per orangan, bukan pebisnis besar seperti perusahaan taksi konvensional. Biaya yang ditanggung oleh pengusaha mikro dan perusahaan taksi konvensional besar sangat jauh berbeda, walaupun keduanya harus dikenai pajak. Pajak Antara perorangan atau skala mikro, dan pajak perusahaan besar memiiki perbedaan besar.Â
Tarok lah supir online itu bayar pajak, tp mereka tidak ada karyawan, tidak ada biaya marketing, tidak ada bayar sewa kantor, biaya operasional dan admistrasi perusahaan lainnya, dll layaknya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan besar. Pengusaha mikro alias supir online hanya keluar biaya bensin dan pajak.Â
Mengenai uji KIR, apa dikira mobil pribadi itu tidak uji KIR? mereka melakukannya juga dengan cara merawat mobilnya ke bengkel-bengkel. Malahan mungkin saja mereka lebih telaten merawat mobilnya sendiri karena toh itu mobil pribadi bukan mobil perusahaan, dimana untuk merawat kendaraan itu pun mereka keluar biaya juga. #kinerjamobil
Selain itu, orang lebih hati-hati dan sayang pada saat mengendarai mobil pribadinya sendiri daripada mengendarai mobil perusahaan. Kalau ada lubang, orang yang mengendarai mobilnya sendiri lebih hati-hati daripada ketika dia mengendarai mobil orang lain (apalagi mobil perusahaan). #prilakusupir
Supir transportasi online pun dikasih bintang sebagai ukuran kinerja layanannya, sehingga tidak perlu biaya marketing untuk menarik pelanggan. Berbeda dengan taksi online, taksi konvensional me marketing kan perusahaannya bukan orang per orang pengemudinya, sehingga jika satu supir ber prilaku jelek maka yang jelek adalah nama perusahaannya, orang untuk sementara tidak mau naik taksi itu, sehingga perlu biaya marketing lebih besar lagi untuk menarik konsumen kembali. Â #biayamarketing