Pentingnya Literasi Statistik dalam Pembuatan Kebijakan

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses formulasi kebijakan pembangunan daerah. 

Tantangan tersebut antara lain seperti belum terbangunnya basis data terpadu pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam melakukan analisis kebijakan, masih lemahnya literasi statistik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pembuat kebijakan, masih lemahnya kompetensi di bidang statistik serta belum terbangunnya kesadaran akan pentingnya praktik penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sebagai salah satu pendekatan teknokratik yang diperlukan dalam memperkuat kualitas kebijakan pembangunan daerah.

Data dan informasi yang terkait dengan berbagai aspek pembangunan daerah menjadi bahan baku bagi pemerintah daerah dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solid, berbasis pada data (evidence-based policy). 

Beragam data yang diperlukan tersebut antara lain seperti Indikator Kerja Utama (IKU) daerah yang menjadi target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), data makro pembangunan yang dihasilkan BPS dan instansi pemerintah lainnya maupun data statistik sektoral yang dihasilkan berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Data makro perlu yang menjadi "makanan sehari-hari" pembuat kebijakan antara lain seperti inflasi, tingkat kemiskinan, gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan lain sebagainya. 

Selanjutnya data statistik sektoral yang juga perlu selalu menjadi perhatian antara lain perkembangan harga bahan kebutuhan pokok, jumlah stok beras, perkembangan harga bahan bakar minyak (BBM). Data ini menjadi penting karena menyangkut kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat. 

Harga beras dan cabai yang merangkak pada hari-hari menjelang hari besar misalnya, perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan karena menyangkut hajat hidup masyarakat yang harus diayomi dan dilayani oleh pemerintah. 

Ketika harga beras dan cabai mengalami lonjakan yang demikian tinggi dan ketersediaannya terbatas, pemerintah tentu harus bertindak, mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut agar kesejahteraan dan ketentraman masyarakat terjaga. 

Data statistik sektoral seperti harga kebutuhan pokok ini dikumpulkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan. Implikasi dari data yang terkumpul tersebut amatlah luas, karena tidak menyangkut kebutuhan formulasi kebijakan di jangka pendek, namun juga jangka panjang. 

Pemanfaat data tersebut juga tidak semata instansi teknis tersebut namun juga dapat merambah dan berguna bagi instansi lainnya. 

Dalam konteks kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut misalnya, dapat pula digunakan oleh Dinas Pertanian, karena bisa saja data yang ada mengindikasikan adanya permasalahan di sektor pertanian, jadi tidak sekadar masalah kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan secara drastis terhadap komoditi tersebut. 

Ketika ditelusuri lebih lanjut, mungkin juga terdapat permasalahan lainnya yang turut berkontribusi sebagai pemicu kenaikan harga komoditi, misalnya tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya, rusaknya jaringan irigasi pertanian, terganggunya rantai pasokan atau bahkan pasokan air untuk lahan pertanian yang kian berkurang. 

Dengan demikian ketika data sektoral yang sepertinya demikian sederhana itu dianalisis lebih lanjut secara lebih komprehensif, dampak kebijakan yang perlu dilakukan ternyata cukup luas oleh pembuat kebijakan dan berbagai perangkat daerah. Hasil analisis tersebut selanjutnya perlu dimanfaatkan pula sebagai landasan dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

Di sisi lain, selain dukungan data dan informasi yang solid, kemampuan dalam menganalisis data juga menjadi hal yang amat esensial. Hal ini mengingat spektrum substansi kebijakan yang menjadi bahan baku dalam formulasi kebijakan pembangunan daerah amat luas. Statistik perlu terus dipopulerkan dan dijadikan bagian dari keseharian.

Dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan misalnya, literasi statistik perlu didorong di kalangan ASN maupun para pembuat kebijakan. Laporan-laporan rutin misalnya, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) perlu diperkaya dengan statistik beserta deskripsi yang mudah dipahami.

Rapat-rapat yang membahas suatu permasalahan kebijakan, dapat digunakan sebagai media untuk mempopulerkan statistik dan literasi statistik, karena pada setiap rapat didorong untuk mengungkapkan statistik yang relevan dengan persoalan yang dibahas/ingin dipecahkan. Misalnya rapat-rapat yang membahas inflasi atau kemiskinan ekstrim, dan permasalahan Pembangunan daerah lainnya. Sudah seharusnya statistik yang terkait dengan substansi permasalahan pembagunan daerah tersebut dipaparkan dan dibahas pada rapat tersebut. 

Demikian seluruh pemangku kepentingan yang mengikutinya perlu mendapatkan penjelasan agar dapat memahami persoalan pembangunan daerah berdasarkan atas data. 

Pembahasan tentang masalah penanggulangan kemiskinan ekstrim atau stunting misalnya,  ketika didukung dengan uraian data yang valid, secara time series beserta data yang mengitarinya seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sanitasi, akan memudahkan upaya membangun sinergi/kolaborasi multipihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan ekstrim dan stunting.

Budaya ini akan semakin mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pembuat kebijakan untuk memiliki literasi di bidang statistik. Sudah tidak memadai lagi setiap kebijakan dibuat tanpa ada landasan statistik. 

Strategi lainnya misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan suatu informasi atau mengedukasi publik maupun bagi lingkungan internal pemerintah. 

Strategi edukasi publik yang menjadi bagian dari literasi statistik misalnya secara rutin dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Salah satu posting Infografis statistik pada akun resmi BKF di Instagram sebagai berikut:

Sumber: akun IG bkfkemenkeu

Ketika permasalahan yang dihadapi masyarakat telah demikian kompleks dan harus direspons cepat, maka dukungan data statistik dan pemahaman atas data tersebut menjadi penting. 

Berbagai media dapat dimanfaatkan untuk membangun budaya literasi statistik. Budaya literasi statistik akan akan membantu formulasi kebijakan yang teknokratis, berbasis bukti (evidence-based policy), selain tentunya juga tidak akan luput dari proses politis. 

Kombinasi yang tepat antara pendekatan teknokratis dan politik dalam formulasi kebijakan akan mendukung tersusunnya kebijakan yang tepat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.