Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyarawatan Perwakilan perlu kita perkuat dari berbagai tingkatan. Sila ini mengajarkan kita untuk mengedepankan sikap yang bijaksana dalam pengambilan keputusan, demokratis dalam musyawarah mufakat. Melalui sila ini kita diajarkan untuk menghindari tirani mayoritas ataupun tirani minoritas dalam proses membuat keputusan.
Hakekat pemimpin di negara yang bhinneka adalah mengayomi dan mempersatukan untuk mencapai satu tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merefleksikan cita-cita mewujudkan Indonesia yang sejahtera material dan spiritual untuk seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian sila tersebut mengamanatkan kebijakan pembangunan yang melindungi dan memberdayakan golongan yang rentan/lemah, menjaga agar laju pembangunan tidak semakin memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Â
Sila kelima ini terkait erat dengan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme, keberpihakan Bung Karno terhadap wong cilik, rakyat kecil, masyarakat miskin yang kehidupannya amat dipengaruhi oleh penguasa atau pemilik modal.
Apabila seorang pembuat kebijakan berideologi Pancasila, maka kebijakan pembangunan tentunya berorientasi pada keadilan sosial, sehingga pemerintah wajib hadir dan tidak boleh mengabaikan kaum marhaen.
Tentunya perlu digarisbawahi pula bahwa keberpihakan pada masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan sosial berbeda dengan kebijakan yang populis, sekadar pencitraan dan berorientasi jangka pendek demi raihan suara pada pemilihan umum.
Oleh sebab itu ketika suatu kebiijakan ditujukan untuk menangani permasalahan ketimpangan pendapatan, diperlukan tidak sekadar program-program perlindungan sosial yang berwujud bantuan sosial, namun diperlukan juga upaya pemberdayaan.
Pemberdayaan menjadi penting agar setelah mendapatkan bantuan, kaum marhaen/wong cilik dapat menggali potensi diri dan kekuatannya sendiri, tidak sepanjang hayat mengandalkan bantuan dari pemerintah, sehingga mampu berdikari.Â
Pada akhirnya para pembuat kebijakan pembangunan perlu menggali kembali apa hakekat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan pembangunan, apakah kemajuan material semata atau mencakup pula kemajuan spiritual. Haluan diperlukan agar pembangunan tidak kebablasan dan salah arah. Berbagai ajaran Bung Karno menjadi sumber inspirasi yang dapat memperkokoh haluan pembangunan.
Masih terdapat banyak pula ajaran Bung Karno lainnya yang dapat menjadi inspirasi dan haluan dalam pembangunan. Haluan yang jelas dan tegas menjadi amat penting sebagai instrumen dalam menghadapi tantangan pembangunan, seperti bagaimana memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia.
