Mohon tunggu...
deniranggup
deniranggup Mohon Tunggu... Mahasiswa - Boy rg

Marjaavaan (Aku akan Mati): Cinta yang hilang, harapan untuk kembali.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Baik Buruknya Pemekaran di Tanah Papua

11 Juli 2023   22:50 Diperbarui: 11 Juli 2023   22:52 113
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

BAIK BURUKNYA PEMEKARAN DI TANAH PAPUA

Dampak baik dan buruknya pemekaran di Tanah Papua bisa berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan. Berikut adalah opini penulis yang mana juga ingin pergi mendaki gunung

SUDUT PANDANG MASYARAKAT ASLI PAPUA

Dampak Baik

Pemekaran dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat asli Papua untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan urusan lokal mereka sendiri.

Pemekaran dapat memperkuat identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat asli Papua dengan adanya pemimpin lokal yang lebih memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.

Pemekaran dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil di Tanah Papua, sehingga meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik.

Dampak Buruk

Pemekaran dapat meningkatkan persaingan politik dan konflik antara kelompok-kelompok etnis di Papua.

Pemekaran bisa menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran terkait pemisahan dari Papua yang lebih luas, sehingga masyarakat asli Papua mungkin merasa terancam akan keberlanjutan budaya dan hak-hak mereka.

Pemekaran dapat menghadirkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, jika tidak diatur dengan baik, sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.

SUDUT PANDANG PEMERINTAH PUSAT

Dampak Baik

Pemekaran dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah, karena memungkinkan pemerintah pusat untuk fokus pada pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Pemekaran dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di Papua, dengan memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemekaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperluas kesempatan investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru di daerah yang dimekarkan.

Dampak Buruk

Pemekaran bisa meningkatkan biaya administratif karena perlu membangun infrastruktur pemerintahan baru, yang dapat mengganggu alokasi anggaran untuk pembangunan lainnya.

Pemekaran bisa memunculkan korupsi dan tata kelola yang buruk jika tidak diawasi dengan baik, mengingat peningkatan jumlah pemerintahan yang harus dikelola.

Pemekaran dapat memperlebar kesenjangan antara daerah yang kaya sumber daya dan daerah yang miskin, jika tidak diiringi dengan kebijakan yang memperhatikan redistribusi kekayaan secara adil.

Penting untuk diingat bahwa opini-opini ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu di masyarakat asli Papua dan pemerintah pusat. Selain itu, setiap pemekaran juga memiliki konteks dan dinamika sendiri yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi dampaknya.

MASYARAKAT PAPUA MENYIKAPI PUTUSAN-PUTUSAN PEMEKARAN YANG TERJADI DI DAERAH MEREKA

Sikap masyarakat Papua terhadap putusan-putusan pemekaran di daerah mereka dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks sosial, politik, budaya, dan pengalaman historis mereka. Berikut adalah beberapa sikap yang mungkin muncul dari masyarakat Papua terkait pemekaran.

Penerimaan dan Harapan Positif,  Sebagian masyarakat Papua dapat menerima pemekaran sebagai kesempatan untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola urusan lokal mereka. Mereka berharap bahwa pemekaran akan membawa perbaikan nyata dalam pembangunan, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat di daerah yang dimekarkan. Sikap ini didorong oleh keyakinan bahwa pemekaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan memperkuat identitas budaya mereka.

Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan, Sebagian masyarakat Papua mungkin merasa tidak puas dengan putusan-putusan pemekaran yang diambil oleh pemerintah pusat. Mereka dapat merasa bahwa pemekaran tersebut hanya bertujuan untuk membagi dan melemahkan gerakan atau aspirasi kemerdekaan Papua yang lebih luas. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat dan lembaga-lembaga negara juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sikap ini.

Ketakutan akan Peningkatan Konflik, Beberapa masyarakat Papua mungkin merasa khawatir bahwa pemekaran dapat memperburuk persaingan politik dan meningkatkan konflik antar kelompok etnis di daerah tersebut. Mereka khawatir bahwa pemekaran akan memunculkan klaim atas sumber daya alam, batas wilayah, dan kendali politik yang dapat mengintensifkan ketegangan dan mengancam perdamaian di daerah tersebut.

Keinginan untuk Memperkuat Identitas dan Budaya, Bagi sebagian masyarakat Papua, pemekaran dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Mereka berharap bahwa pemekaran akan memungkinkan pemimpin lokal yang lebih memahami kebutuhan dan aspirasi mereka serta melindungi warisan budaya dan tradisi mereka dari pengaruh luar yang merusak.

Tuntutan Partisipasi dan Pengawasan, Beberapa masyarakat Papua mungkin mengharapkan agar mereka terlibat secara aktif dalam proses pemekaran, termasuk dalam pembuatan kebijakan dan penetapan batas wilayah baru. Mereka mungkin menuntut partisipasi yang lebih besar dan pengawasan yang ketat terhadap pembangunan dan pengelolaan sumber daya di daerah yang dimekarkan.

Perlu dicatat bahwa ini adalah gambaran umum dan beragam sikap dapat ada di dalam masyarakat Papua. Konteks politik dan historis yang kompleks serta perbedaan individu akan mempengaruhi bagaimana masyarakat Papua menyikapi putusan-putusan pemekaran yang terjadi di daerah Papua.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun