Mohon tunggu...
Bonita WidyaArtanti
Bonita WidyaArtanti Mohon Tunggu... Mahasiswa - .

halo

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pengembangan APBN

3 April 2022   17:25 Diperbarui: 3 April 2022   17:26 210
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

PENGEMBANGAN APBN

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember. (Lestari, 2015, hal. 2). Prinsip anggaran adalah uang harus masuk ke negara dan uang keluar untuk membayar sesuatu,  Uang yang masuk ke negara disebut pendapatan.

Sumber pendapatan termasuk pajak yang kita bayar yang dibayar oleh bisnis, dan uang yang diberikan pemerintah federal untuk berbagai hibah dan program lainnya. Pendapatan negara bisa didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN bisa melalui kepabean & cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapatkan melalui penerimaan negara bukan pajak.

Kemudian di sisi lain  pengeluaran yang diminta oleh badan-badan negara bagian yang berbeda untuk membayar hal-hal seperti gaji, jalan, dan jembatan dan hal-hal penting lainnya. Negara tidak dapat membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dibutuhkan, itulah sebabnya mengapa anggaran itu penting. elanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

  • Kebutuhan penyelenggaraan negara.
  • Risiko bencana alam dan dampak krisi global.
  • Asumsi dasar makro ekonomi.
  • Kebijakan pembangunan.
  • Kondisi akan kebijakan lainnya.

 Peran Pajak dalam APBN

Pada hakikatnya, pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari APBN. Pasalnya pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar. Landasan hokum APBN adalah undang undang dasar 1945 pasal 23 ayat 1-3. Dasar pelaksanaan APBN 2021  UU No. 09 thn 2020.

Pengertian APBN ada dalam UU No. 9 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja  negara pasal 1 Anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrument untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiata pemerintahan dan pembangunan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan.

Pengertian APBN menurut ahli Menurut John F. Due APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu.", Menurut M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Kesimpulannya APBN adalah mengenai pengeluaran dana negara pada periode dan terperinci.

APBN dibuat untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.

Fungsi APBN anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,  pendapatan yang diterima pemerintah dibagi lagi sesuai sektor. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan antar wilayah, kelas social maupun sectoral. Selain kepentingan umum APBN juga disalurkan kembali ke masyarakat seperti beasiswa, subsidi dan dana pension. Penetapan APBN sesuai lokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan ekonomi.

Kebijakan dengan mengubah-ubah penetapan pajak atau kebijakan fiscal dilakuakan karena adanya keinginan pemerintah untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak, yang nantinya digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam mendanai programnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

APBN merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian secara agregat. Setiap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi makro akan berpengaruh pada besaran-besaran APBN. Sebaliknya, kebijakankebijakan APBN pada gilirannya juga akan mempengaruhi aktivitas perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu: Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah: Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Bagaimana pengembangan APBN.

Di negara ini ada berbagai macam pemain ekonomi rumah tangga perusahaan bank dan asosiasi seperti Kita, mereka harus mengelola keseimbangan anggaran negara mereka di satu sisi pendapatan di sisi lain pengeluaran mereka. Pengeluaran negara berasal dari jasa yang diberikannya seperti keadilan keamanan dan pendidikan juga membayar tunjangan seperti pensiun dan sebagian menutupi biaya perawatan kesehatan. Negara juga menerima pendapatan terutama terdiri dari pajak atas kegiatan ekonomi untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

 Semua terlibat dalam hal ini sehingga pajak adalah wajib. Jika anda berpikir, negara ini berpotensi abadi, ia tidak akan pernah mati, tidak akan gulung tikar bahkan jika ia tidak dapat membayar kembali utangnya dan memikirkan ukurannya. Omong-omong, pengeluaran dan pendapatannya negara menyumbang sebagian besar kekayaan negara siapa yang menggerakkan anggaran negara dalam demokrasi itu? pemerintah di bawah kendali warga negara dan perwakilannya di indonesia menteri anggaran yang bertanggung jawab atas itu.

ketika ekonomi melambat beberapa orang kehilangan pekerjaan mereka tetapi kebanyakan dari mereka mempertahankan pendapatan melalui tunjangan. pengangguran ini mengarah pada peningkatan pengeluaran pemerintah. Pada saat yang sama negara mengalami kehilangan pendapatan dan jika negara membelanjakan lebih dari yang diterimanya masuk ke defisit maka perlu meminjam hutang baru ini menambah hutang yang ada dan bunga harus dibayar untuk semua ini.

Sehingga dengan mengelola anggaran negara dapat  mempengaruhi situasi ekonomi seluruh negara.Selama kemerosotan ekonomi menteri anggaran dapat memutuskan untuk meningkatkan defisit untuk merangsang ekonomi sambil berharap akan pulih, misalnya negara dapat memutuskan untuk membangun jembatan untuk meningkatkan infrastruktur tanpa menaikkan pajak untuk membiayai pekerjaan setelah beberapa bulan jika ada pemulihan pendapatan akan meningkat lagi dan anggaran akan cenderung untuk menyeimbangkan dan akan ada cukup uang untuk membayar hutang yang digunakan untuk membiayai jembatan. Tetapi sementara itu jika beban utang menjadi terlalu besar pemberi pinjaman kepada negara akan khawatir tidak dilunasi mereka kemudian akan menuntut suku bunga yang lebih tinggi dan jika suku bunga ini naik terlalu banyak ini pada gilirannya akan meningkatkan defisit dan akhirnya defisit utang menjadi utang yang memberi makan defisit menciptakan semacam efek bola salju. Untuk negara mengelola anggaran sarana berarti berhati-hati tentang keuangannya. Keseimbangan sambil beradaptasi dengan situasi ekonomi negara ini membutuhkan fine-tuning antisipasi ini membutuhkan fine-tuning antisipasi dan pemikiran ke depan dan semua ini perlu dilakukan di bawah pengawasan warganya karena anggaran negara adalah urusan semua orang.

Besaran-besaran pada APBN secara langsung maupun tak langsung akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Secara umum, dampak kebijakan APBN terhadap ekonomi makro dapat diamati dari pengaruhnya terhadap tiga besaran pokok yaitu sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan neraca pembayaran/cadangan devisa.

DAFTAR PUSTAKA:

https:youtu.be/nXjv8xjoDqM.

https:youtu.be/TRfgjw-6hls.

(gilang, 2012)

(lestari)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun