Karena Biasa, Maka Korupsi Itu Boleh dan Wajar?

Melalui penelitian lanjutan oleh perusahaan, terungkap si manager senior berusaha mempengaruhi anggota panel pewawancara bahwa calon karyawan itu layak dan harus masuk bekerja dibawah organisasinya, bahkan memalsukan data ke HRD sehingga saudara dekatnya itu diterima dengan level gaji yang lebih tinggi. Padahal anggota tim pewawancara yang lain tidak setuju dan mengatakan ada calon lain yag lebih layak diterima. 

Perusahaan memutuskan untuk memecat si manager senior karena terbukti telah menyalah-gunakan wewenang, dan juga memecat si karyawan baru karena proses perekrutan-nya tidak melalui proses yg fair dan jujur.

sumber: www.swiftshift.com

Contoh-contoh diatas terasa sangat familiar buat kita bukan? Dapat hadiah iPad Pro dari panitia sebuah konferensi, ya mau sekali rek! Itu namanya rejeki nomplok   … Di-traktrir rekanan main golf, ya wajar saja lah. Kan sering bekerja sama yang saling menguntungkan, dan pantang lho untuk menolak rejeki yang datang....... Membantu saudara dapat pekerjaan? Ya wajib rek … walaupun pakai cara yg tidak fair, toh hampir semua orang melakukan hal yang sama ….

Kapan kita, terutama aparat negara, bisa memulai untuk tidak mendekati dan menghindar praktek –praktek kecil yang bisa mengarah ke perbuatan korupsi seperti contoh diatas itu? 

Yang bisa diambil dari contoh-contoh yang aku tulis diatas adalah: Keterbukaaan, kejujuran, dan tidak ada rasa takut/segan untuk menegur atau melaporkan praktek-praktek yang melanggar etika perusahaan, walaupun dilakukan oleh atasan sendiri. Fair, dan tidak takut balas dendam dari yangt dilaporkan, karena tindakan balas dendam adalah pelanggaran etika dan bisa berakibat pada pemecatan. Transparan, dan akuntable, semua transaksi atau keputusan ada catatan, yang bisa dilacak dengan mudah. Dan yang penting pelaksaannnya konsisten, dan tidak tebang pilih.

sumber: www.independent.co.uk

Jadi enaknya diapain para koruptor koruptor itu? Miskinkan dan sita habis semua harta yang berasal dari korupsi sampai keping sen terakhir. Cabut hak-hak sipil koruptor untuk menerima remisi, atau ikut pilkada. Jangan sampai koruptor dan keluarga dekatnya (istri atau suami) bisa menjadi pejabat publik kembali. Kumpulkan dan kurung koruptor-koruptor dalam sebuah sel kecil penjara seperti di Philliphina, dan kalau sudah sangat keterlaluan …. ya dihukum mati saja!

Salam

Seattle 9/7/2016