Mengapa Indeks Status Literasi Digital Papua Barat Lebih Tinggi dari DKI Jakarta?

Hal ini berarti, semakin rendah indeks status literasi digital, semakin perlu ditingkatkan lagi kemampuan dan etika digital warga di daerah tersebut. 

Suvei tersebut tidak menyajikan data per provinsi dalam unggahan lengkapnya di sini. Jika tersedia secara rinci, tentu setiap provinsi bisa mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan dalam edukasi warga terkait kemampuan dan etika digital.

Tindak lanjut dari survei ini adalah perumusan kurikulum yang mampu mengedukasi kemampuan dan etika digital warga Indonesia. Artinya, setiap provinsi dan daerah sejatinya diundang untuk merumuskan juga kurikulum muatan lokal yang mengasah kemampuan dan etika digital warganya.

Dalam hal ini, daerah-daerah yang jelas-jelas warganya lebih punya akses terhadap teknologi digital namun indeks literasi digitalnya rendah perlu lebih mengedukasi warga agar menjadi insan santun ketika menggunakan teknologi.

Contoh dari Singapura

Setiap pemerintah daerah di Indonesia dan juga pemerintah pusat bisa belajar dari Singapura. Di Negeri Singa, pemerintah menerapkan Program Literasi Digital Nasional.

Berkat pendekatan "Menemukan, Berpikir, Menerapkan, dan Menciptakan", para pelajar Singapura dididik untuk menggunakan akses dunia maya untuk kebaikan dan tahu potensi risiko ketika berselancar di internet.

Sila baca ulasan lengkapnya di Inilah Tiga Cara Inspiratif Singapura Didik Warga agar Santun dan Cerdas di Era Digital.

Hasil survei literasi digital hendaknya tidak diabaikan oleh pemerintah daerah yang juga berperan mendidik warga dalam literasi digital.