Meski demikian, penderitaan tidak terbagi secara merata.
Qatar telah mengirimkan bantuan ratusan juta dolar ke Gaza dalam beberapa tahun terakhir untuk menopang gencatan senjata tidak resmi. Uang itu telah memungkinkan pemerintah yang dikelola Hamas untuk membayar pegawai sipilnya.Â
Hamas juga mengenakan pajak atas impor, ekspor, bisnis, dan tembakau yang dibenci oleh banyak orang Palestina biasa karena menambah penderitaan mereka.Â
Pasukan keamanan Hamas dengan keras menindak protes terhadap tindakan tersebut.
Ada contoh lain ketidakadilan di Gaza. "Jalur cepat" melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir (satu-satunya cara bagi sebagian besar warga Gaza untuk masuk dan keluar dari wilayah tersebut) tersedia bagi mereka yang dapat membayar mahal atau memiliki koneksi dengan pejabat Mesir.Â
Dalam beberapa bulan terakhir, tiga putra Haniyeh telah muncul dalam daftar, yang dipublikasikan oleh kementerian dalam negeri yang dikelola Hamas. Wisatawan lain harus melalui proses perizinan yang panjang.
Ahmed Yousef, mantan penasihat Haniyeh yang telah pindah ke Istanbul, mengakui Hamas telah gagal mencapai cita-cita yang dianutnya.
Akram Atallah, kolumnis lama untuk surat kabar Al-Ayyam yang berbasis di Tepi Barat yang pindah dari Gaza ke London pada 2019, mengatakan Hamas telah mencoba menggunakan "dualitas" sebagai pemerintah dan kelompok militan untuk keuntungannya.Â
Ketika disalahkan karena tidak memberikan layanan dasar, Hamas mengklaim sebagai kelompok perlawanan. Ketika dikritik karena memberlakukan pajak, Hamas mengatakan bahwa itu adalah pemerintahan yang sah.
Hamas mungkin masih berhasil dalam pemilu apa pun, hanya karena pesaing utamanya, Fatah, memiliki catatan kegagalan yang lebih parah.Â
Para petinggi Fatah umumnya dipandang sebagai individu-individu korup. Mereka lebih tertarik untuk menikmati keuntungan dari status VIP dengan Israel daripada memajukan perjuangan untuk menjadi negara bagian.
