Dr. Ir. Tumiran, Anggota Dewan Energi Nasional memiliki pendapat yang sama dengan Ayres, bahwa pendekatan permintaan (demand driven) tidak cocok untuk negara dengan PDB per kapita rendah:
"Pertumbuhan kebutuhan listrik untuk saat ini jangan mengikuti pertumbuhan ekonomi, tetapi harus di rubah pola pikirnya, ketersedian energi listrik harus di jadikan "economic driven" atau energi listrik harus di jadikan penggerak perekonomian... [supply driven] "[3]
Susungguhnya PLN sebelum berubah menjadi BUMN pendekatan perencanaan Listrik adalah pendekatan penyediaan (supply driven) karena melekatnya tanggung jawab negara untuk menyediakan listrik sebagai infrastruktur (public service obligation) tetapi ketika PLN berubah menjadi BUMN maka fungsi PSO tersebut seolah kabur bahkan dapat di duga hilang dan orientasinya menjadi profit.
Listrik Sebagai Infrastruktur
Keberadaan sebuah negara dapat di rasakan oleh masyarakat melalui 4 hal yaitu : 1) Jalan yang dapat di lalui kendaraan bermotor, 2) sekolah dasar sampai menegah, 3) pelayanan kesehatan dan 4) tentunya penerangan (Listrik). Tanpa adanya penerangan (Listrik) di sebuah daerah maka keberadaan negara tidak di rasakan oleh masyarakat.
Mendapatkan pasokan Listrik dengan harga yang terjangkau adalah hak dasar masyarakat yang di jamin dalam undang-undang. Artinya Listrik adalah sebuah obligasi atau kewajiban bagi pemerinah untuk menyediakan sebagaimana Jalan umum. Permasalahan timbul ketika kewajiban PSO ini di jalankan oleh BUMN yang tujuannya adalah keuntungan.
Penyediaan Listrik sebagai PSO atau kongkritnya penyediaan listrik untuk rumah tangga sederhana (dibawah 900 va) dan penerangan umum atau yang sering di hitung sebagai rasio elektrifikasi (penerangan) seharusnya tidak di lakukan oleh BUMN sebagaimana jalanan ada yang di Bangun oleh Kementrian PU sebagai PSO (infrastruktur) dan ada jalan yang sebagai komoditas dibangun oleh BUMN (Jasa Marga).
Dengan nalar di atas maka seharusnya penyediaan Listrik sebagai penerangan di lakukan oleh sebuah badan layanan umum (BLU) kelistrikan di setiap propinsi atau kabupaten sehingga pemerintah daerah ikut juga mengambil peran aktif dalam melistriki daerahnya yang akan berdampak kepada peningkatan ekonomi daerah yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Maka dengan ini akan membebaskan PLN dari penerangan dan dapat fokus untuk membangun infrastruktur transmisi kelistrikan dan pembangunan pembangkit skala GigaWatt untuk dapat mengejar ketertinggalan.
Dengan keterlibatan pemda dalam percepatan pemenuhan listrik sebagai penerangan maka target rasio elektrikasi 100% dapat di capai dengan cepat yang akan meningkatkan PDB per kapita daerah tertinggal sehingga berdampak terhadap pengentasan kemiskinan.
