Bahkan konsorsium BUMN ini telah melakukan kajian kesiapan teknologi, keselamatan dan keekonomisan dari TMSR desain Thorcon yang dianggap sangat siap dan aman dengan tingkat keekonomian yang tinggi sehingga layak untuk di kembangkan di Indonesia untuk dapat memenuhi 20% pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia yang 6 - 7 GW per tahun dan tentunya penghematan uang negara dalam bentuk subsidi EBT Rp106 Triliun/tahun karena PLTT tidak perlu di subsidi.
Menurut rencana tahun ini konsorsium akan memasukan aplikasi untuk memulai proses pre-lisencing ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan bila semua lancar maka pada tahun 2018 sudah akan di bangun prototipe PLTT skala 500 MW. Sehingga pada tahun 2022 sudah dapat beroperasi secara komersial menghasilkan listrik bersih dan murah. -- Â Bila hal ini terjadi maka merupakan prestasi bagi Indonesia, karena akan menjadi MSR di pertama di dunia yang beroperasi. Setelah 2022 setiap tahun dapat dibangun 1000 MW.
Dan dengan adanya sebuah Undang-undang (UU no 17 tahun 2007), Peraturan Pemerintah (PP No 14 tahun 2015) dan Peraturan Presiden (Perpres No 2 tahun 2015) maka seharusnya Pemerintah tidak perlu ragu-ragu lagi karena sudah memiliki payung hukum yang kuat  untuk mengimplementasikan PLTT sehingga dapat merealisasikan cita-cita Soekarno lebih dari 57 tahun yang lalu ketika mencanangkan program rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Bandung.
"Untuk menjadi negara besar Indonesia harus menguasi teknologi Nuklir dan Antariksa"(Soekarno, 1957)
Point terakhir adalah Kedaulatan & Ketahahanan Energi yang menjadi cita-cita nawacita hanya dapat tercapai dengan pemanfaatan Thorium : Â Dengan sumber daya 1000 tahun (sustainability), capacity factor 90% (reliability), harga listrik sangat murah (Affordability) menjadikan Thorium sebagai kandidat utama bagi Kedaulatan dan Ketahananan Energi sebuah cita-cita dari semua bangsa di Dunia. Â -- BSE
Bob S. Effendi. February 2016
penulis bersama Dr. Mathias Krause, IAEA
