Dari sini terjadi multi tafsir. Sehingga mengakibatkan guru-guru di Samarinda, menjadi terkendala insentifnya karena masih berbeda pendapat tentang Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022. Secara khusus tidak ada larangan pemberian TPP, Insentif, TKD yang diberikan pemerintah daerah pada aturan Permendikbud Ristek.
Ruang dialog dan diskusi masih terbuka. Sebuah Undang-undang, Permen memang harus menyebutkan secara jelas pasal yang dimaksud supaya tidak terjadi multi tafsir dan Ambigu dalam menterjemahkan sebuah aturan.
Karena, implikasinya pada kesejahteraan guru yang sudah baik dan membantu guru memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi terganggu.Â
Menjadi guru memang bukan menjadi orang kaya, karena berapa pun uang yang di dapatkan oleh seorang guru secara halal, dan sumber resmi yang diberikan oleh pemerintah membuatnya kaya, karena kekayaan yang ternilai bagi seorang guru adalah bisa membuat anak didiknya menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Selayaknya sebuah aturan saling selaras, saling mendukung, dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Bukan ditafsirkan atau membuat saling bertabrakan yang dengan dalih menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari.
Seorang guru seharusnya sudah selesai dengan kesejahteraannya, taunya guru disibukkan dengan mendidik. Namun kebutuhan perutnya terpenuhi, pendidikan anak buat sekolah terjamin.Â
Ujian Kesejahteraan buat guru masih perlu perjuangan. Rencana para guru yang menjadi perwakilan akan pergi ke Jakarta menghadap Kemendikbud untuk membicarakan permasalahan insentif Kota Samarinda yang dianggap berbenturan dengan permendikbud Ristek Nomor 4 Tahun 2022, bagi para guru penerima TPG (*)
