Menavigasi Makan Bergizi Gratis dalam Dinamika Internasional

Presiden Indonesia yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto, telah meluncurkan salah satu program ambisiusnya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari lalu. Program ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi anak-anak di Indonesia, selain itu program ini juga didesain untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan masyarakat dari kemiskinan. 

Selama masa kampanye presiden, program ini dinarasikan sebagai upaya mulia untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang kemudian menjadi salah satu program unggulan dan janji kampanye utama Presiden Prabowo. Oleh karena itu, tidak heran jika inisiatif ini kemudian menjadi parameter sekaligus penentu utama kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo. 

Namun, meskipun program ini disinyalir sebagai “pendobrak” kesejahteraan rakyat, bukan berarti program ini terhindar dari beragam tantangan dan hambatan. Selain itu, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah program ini telah banyak menarik perhatian dunia. Sehingga, pemerintah perlu “bermain cantik” dalam memanfaatkan bantuan atau kerjasama internasional untuk turut menyukseskan pelaksanaan program MBG.

Urgensi Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inti dari agenda pemerintahan Prabowo. Program ini menargetkan pada penyelesaian isu seperti stunting, yang menurut data SKI 2023, prevalensinya berkisar 21,5%. Presiden Prabowo melihat stunting sebagai masalah besar bagi masa depan Indonesia karena stunting tidak hanya membatasi pertumbuhan anak tetapi juga memperburuk potensi generasi penerus bangsa.

Selama masa kampanye pemilihan presiden, Prabowo menjadikan program ini sebagai prioritas utama. Inisiatif ini tidak hanya ditujukan unuk memenuhi janji kampanyenya guna memberantas kelaparan dan kemiskinan, tetapi juga sejalan dengan mandat UUD 1945 yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum,” salah satu tujuan utama yang ingin dicapai Presiden Prabowo dalam pemerintahannya. Selain itu, program ini juga dapat menjadi landasan pengakuan global terhadap Presiden Prabowo, yang menurut The Strait Times, Prabowo dinilai sebagai salah satu dari beberapa pemimpin yang berpotensi memiliki pengaruh secara global.

Potensi Tantangan dan Hambatan

Meskipun program ini memiliki tujuan mulia untuk menghilangkan kelaparan dan meningkatan kesejahteraan, bukan berarti dalam implementasinya akan terbebas dari tantangan maupun hambatan. Program ini memiliki beberapa peluang hambatan dan tantangan seperti Keterbatasan Kemampuan Fiskal. Pendanaan program ini menjadi tantangan besar. Biaya implementasi awal sebesar Rp71 triliun dan estimasi Rp298,4 triliun pada 2029 untuk cakupan yang lebih luas tentu akan menjadi pekerjaan rumah dalam pengelolaan anggaran negara. 

Terlebih lagi, perlu diingat bahwa anggaran negara 2024 mengalami defisit sebesar 2,29%. Bank Dunia pun juga turut memperingatkan bahwa program ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia jika dilakukan tanpa perencanaan anggaran yang cermat. Selain itu, tekanan terhadap anggaran nasional ini dapat memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan yang sulit dalam alokasi dana ke sektor lainnya.

Selanjutnya, tantangan pelaksanaan program ini terletak pada Efektivitas Sasaran Program. Apakah program ini bisa menjangkau penerima manfaat yang ditargetkan pun menjadi salah satu persoalan yang hangat dibahas. Investigasi dari Kompas menunjukkan hanya 11,3 juta individu dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang terdaftar sebagai penerima MBG pada 2025, jauh di bawah target pemerintah sebesar 19,47 juta. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya proses pendataan dan distribusi bantuan di tempat-tempat pelaksanaan program MBG.

Terakhir, bayang-bayang Korupsi dan penyalahgunaan anggaran terus menghantui proses pelaksanaan program ini. Korupsi menjadi ancaman yang signifikan terhadap kredibilitas program MBG. Hal tersebut didasari oleh rendahnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 dari Transparency International yang hanya bernilai 34 dari 100. Jika persoalan pengelolaan dan korupsi ini tidak segera dibereskan, kepercayaan publik dapat semakin tergerus dan juga menurunkan kepercayaan dunia internasional yang ingin mendukung program ini. Maka dari itu, mengatasi masalah korupsi menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program ini.

Tanggapan Dunia Internasional

Program MBG sendiri telah menarik perhatian global dengan dukungan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Perancis. Tiongkok memainkan peran melalui penyediaan bantuan finansial dan logistik, yang disepakati melalui kerjasama Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

Selain dukungan finansial, Tiongkok juga berkomitmen untuk berbagi keahlian atau best practices yang mereka miliki berdasar pada pengalaman mereka dalam penerapan program serupa di dalam negeri. Melalui upaya ini, Tiongkok dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan logistik dan memastikan keberhasilan distribusi bantuan secara merata di seluruh target wilayah.

Jepang juga turut menawarkan bantuan yang mencakup pelatihan, modernisasi pertanian, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, Inggris dan Perancis juga tidak ketinggalan dalam memberikan dukungan mereka. Inggris menawarkan kemitraan strategis di sektor perikanan, pendidikan, dan kesehatan, sementara Perancis mendorong pentingnya modernisasi pertanian dan pengelolaan rantai pasok makanan.

Perancis menunjukkan dukungan aktif terhadap program ini melalui berbagai inisiatif konkrit. Kedutaan Besar Perancis di Jakarta secara resmi mendukung program nasional ini dengan menyelenggarakan proyek percontohan susu dan makanan bergizi gratis di Sukabumi. Proyek ini melibatkan 3.500 murid di 15 sekolah di Kecamatan Warungkiara. Selain itu, Perancis juga memberikan bantuan dana sebesar 260 ribu euro atau sekitar Rp4,38 miliar untuk mendukung upaya tersebut.

Selain kontribusi finansial, Perancis juga menyediakan keahlian teknis untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dukungan ini mencakup upaya untuk membantu Indonesia bergabung dengan School Meals Coalition yang didukung oleh World Food Programme (WFP). Kolaborasi dengan WFP bertujuan untuk memastikan Indonesia dapat mengintegrasikan best practice internasional dalam pelaksanaan program MBG.

Dukungan yang luas dari beragam negara di dunia mencerminkan pengakuan global terhadap pentingnya program MBG, sekaligus juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola program yang berskala besar ini.

Catatan Navigasi Global

Meskipun sampai saat ini program MBG telah mendapat beragam respon positif dari dunia internasional. Indonesia tetap perlu waspada dan berhati-hati karena di waktu sekarang ini dunia sedang dihadapkan dengan ketidakstabilan dan dinamika geopolitik yang semakin memanas. Terdapat beberapa catatan yang bisa diperhatikan dalam proses navigasi Indonesia di antara dinamika global yang semakin memanas yaitu antara lain:

Kehati-hatian dalam Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional sering kali datang dengan kewajiban tertentu yang dapat memengaruhi kepentingan nasional. Banyak negara yang memberikan bantuan memiliki kepentingan strategis yang harus diperhitungkan dengan cermat oleh Indonesia.

Misalnya, kerja sama dengan negara seperti Tiongkok dapat memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketergantungan yang berlebihan. Seperti yang sempat ramai dibahas terkait dengan isu kedaulatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan program dengan mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan nasional. Setiap perjanjian harus dipelajari secara rinci untuk memastikan bahwa kepentingan strategis Indonesia tetap terlindungi.

Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko dari setiap kemitraan internasional yang akan dijalin oleh Indonesia. Beberapa negara mungkin mengajukan syarat-syarat yang sulit atau memiliki agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan visi Indonesia.

Pemerintah perlu mengembangkan kerangka kerja yang transparan dan profesional untuk menilai perjanjian internasional secara objektif. Langkah ini akan memastikan bahwa program MBG mendapat dukungan internasional tanpa mengorbankan kedaulatan atau stabilitas ekonomi Indonesia.

Kelihaian dalam Berdiplomasi

Penting untuk menjalin kemitraan global dengan berdasar pada prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya harus selalu berpegang pada prinsip “bebas-aktif” yang berarti bahwa Indonesia harus terus memelihara hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia tanpa memihak secara eksklusif pada satu blok tertentu.

Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga fleksibilitas dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber, baik dari negara maju maupun berkembang.

Selain menjaga hubungan dengan negara-negara besar, Indonesia juga harus memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya. Negara-negara ini sering kali memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia dalam isu-isu global seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan memperluas jaringan diplomatik dengan negara-negara tersebut, Indonesia dapat berpeluang untuk membangun kerjasama yang lebih kuat guna mendukung pelaksanaan program MBG.

Pertimbangan Keanggotaan Blok Ekonomi

Indonesia harus semakin berhati-hati agar tidak terlalu condong pada satu blok ekonomi tertentu. Misalnya, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Memang keanggotaan Indonesia di BRICS dapat memberikan beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Akan tetapi, perlu diingat bahwa keterlibatan ini juga dapat menciptakan ketegangan dengan negara-negara blok Barat.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan dengan beragam blok di dunia antara BRICS, OECD, dan blok ekonomi lainnya sehingga hubungan Indonesia dengan semua blok kekuatan dunia dapat terjaga dengan baik. Sehingga, fleksibilitas Indonesia dalam berdiplomasi dapat terjaga yang kemudian memperbesar peluang bantuan internasional untuk program MBG.

Penutup

Sebagai penutup, penulis ingin mengatakan bahwa kesuksesan implementasi program MBG tidak akan lepas dari peran dukungan internasional baik berupa bantuan finansial maupun teknis.

Akan sangat sulit jika pemerintah dalam waktu singkat ini hanya mengandalkan kapasitas domestik untuk melaksanakan program MBG. Sehingga, pemerintah Indonesia perlu memperluas jaringan global untuk menarik lebih banyak kerjasama yang dapat memberikan bantuan signifikan terhadap keberhasilan program ini.

Dengan memanfaatkan berbagai wadah internasional seperti forum multilateral, Indonesia dapat menyampaikan kebutuhan spesifik program MBG dan mendapatkan perhatian dari negara-negara yang berpotensi menjadi donatur atau mitra teknis.

Selain memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang sudah memberikan dukungan, pemerintah juga harus berusaha menarik negara-negara baru untuk bergabung dalam inisiatif ini. Strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk menyoroti dampak positif program MBG terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat meyakinkan komunitas internasional untuk turut berkenan bekerja sama dalam pelaksanaan program MBG.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia sekaligus meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mengedepankan kesejahteraan rakyat dan menghilangkan kelaparan serta kemiskinan.